Jakarta – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr menegaskan langkah yang diambil Presiden Amerika Donald Trump untuk meluncurkan serangan rudal terhadap Suriah berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Internasional.
“Amerika Serikat telah menetapkan resolusi dari Dewan Keamanan PBB dan juga hukum internasional,” katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, 11/4/2017.
Donovan mengatakan tindakan rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad yang menggunakan senjata kimia untuk menyerang masyarakat merupakan pelanggaran dari hukum internasional dan kesepakatan senjata kimia.
“Langkah yang kami ambil hanya diarahkan kepada aset-aset Assad yang digunakan untuk membuat senjata kimia yang ditujukan untuk membunuh warganya,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan sekitar 50 rudal jelajah Tomahawk ditembakkan dari beberapa kapal perusak di perairan Laut Mediterania menuju sebuah pangkalan udara Suriah, sebagai respons atas dugaan serangan senjata kimia ke sebuah kota di Suriah yang dikuasai kubu pemberontak.
Dalam pidato yang ditayangkan di televisi, Presiden AS Donald Trump mengklaim pangkalan udara tersebut merupakan tempat serangan senjata kimia berasal.
Trump juga menjuluki Presiden Suriah, Bashar al-Assad sebagai seorang “diktator” yang telah “meluncurkan serangan senjata kimia yang mengerikan kepada warga sipil tak berdosa”.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyatakan sikap prihatin atas serangan rudal yang dilancarkan militer Amerika Serikat ke Suriah.
“Posisi Indonesia sangat mengutuk penggunaan senjata kimia yang memakan banyak korban. Pada saat yang sama, Indonesia prihatin serangan unilateral dari pihak manapun,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat (7/4).
Menurut Arrmanatha, serangan rudal AS ke Suriah itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian konflik secara damai.
“Bagi Indonesia, stabilitas dan perdamaian di Suriah hanya bisa tercapai melalui dialog, proses politik yang inklusif, dan dengan mengedepankan diplomasi,” ujar dia.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia menekankan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, menghentikan seluruh tindak kekerasan serta melindungi dan menghormati hak asasi manusia.
Dia menambahkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga terus berkoordinasi dengan Wakil Tetap RI di PBB untuk menekankan bahwa Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah agar situasi dan masalah di Suriah dapat diselesaikan.
Antara
