Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertarik untuk mengadopsi radar Jepang dalam mengawasi laut Indonesia. Menurut, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim, ketertarikan itu perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia.
“Penguatan aspek pengawasan dengan memanfaatkan perangkat teknologi bisa berjalan efektif apabila didukung dengan SDM yang mumpuni,” ujar Abdul Halim di Jakarta, Senin, 24/4/2017.
Menurut dia, saat ini yang lebih dipermasalahkan terkait sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan nasional adalah lebih kepada permasalahan kualitas dibandingkan kuantitas.
Dia mencontohkan, saat ini BMKG telah memiliki data mengenai cuaca setiap harinya, tetapi pada saat yang bersamaan masih banyak pula nelayan yang hilang atau meninggal saat sedang melaut karena cuaca buruk.
Seharusnya, menurut Abdul Halim yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, SDM KKP dapat menerjemahkan data-data BMKG dan menyebarluaskannnya sesuai dengan kebutuhan nelayan di berbagai daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia, melalui kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Jepang beberapa waktu lalu, menyatakan RI mengadopsi teknologi radar pengawasan sektor kelautan dan perikanan Negara Jepang.
“Saya berada di Wakatobi beberapa waktu lalu, dan melihat radar buatan Jepang di sana. Saya berharap, Indonesia bisa memiliki radar setidaknya di empat tempat di Indonesia,” ujar Menteri Susi Pudjiastuti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Menteri Susi mengemukakan ketertarikannya terkait teknologi radar Jepang saat bertemu President Director of Japan Radio Co (JRC) Kenji Ara, 12 April 2017.
Dalam pertemuan itu, Kenji Ara menjelaskan, JRC memiliki enam perusahaan perwakilan di Indonesia yang mempekerjakan 3.200 orang tenaga kerja Indonesia.
“Kami sangat senang mendengar Ibu Menteri memiliki ketertarikan terhadap sistem pengawasan yang dikeluarkan JRC. Kami akan senang hati berdiskusi dan berkontribusi mengenai sistem radar di Indonesia, mungkin memang bukan saat ini, tetapi nanti,” janji Ara.
Menurut Menteri Susi, Indonesia membutuhkan radar pengawas untuk meningkatkan teknologi pengawasan yang dimiliki KKP, agar pencegahan masuknya kapal pencuri ikan dapat berjalan lebih maksimal.
Menteri Susi tertarik dengan radar yang dimiliki JRC karena mampu mengawasi kapal asing yang masuk ke Indonesia hingga radius 150 kilometer. “Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan penjajakan teknologi pengawasan terkini yang mungkin bisa dan tepat digunakan di Indonesia,” ujarnya.
Antara
