Jakarta – Amerika Serikat mendesak Indonesia untuk membuka sektor teknologi terhadap pasar global dan investasi asing agar bisa menyaingi India sebagai kekuatan baru dunia di bidang tersebut.
“Keterbukaan sektor teknologi untuk investasi dari seluruh bagian dunia, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Skenario sebaliknya juga bisa terjadi,” ujar Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan di Jakarta, Rabu, 10/5/2017.
Pernyataan Donovan tampaknya ditujukan bagi sejumlah kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Indonesia, negara yang dia sebut sebagai salah satu “pemain teknologi dengan pertumbuhan terkuat di dunia.” Tahun lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan penyedia layanan berbasis internet untuk membentuk badan hukum sendiri di Indonesia dan membayar pajak lebih.
Kebijakan ini disebut oleh surat kabar Wall Street Journal sebagai peraturan yang memeras perusahaan teknologi asal Amerika Serikat -mengingat salah satu pasar utama Google, Facebook, dan Twitter adalah Indonesia.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga memasukkan sektor perdagangan dalam jaringan (e-commerce) dalam daftar investasi negatif yang tidak boleh dimasuki oleh modal asing. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce di dunia.
Di sisi lain, pemerintah Presiden Joko Widodo juga menempatkan sektor teknologi sebagai prioritas dengan menargetkan 1.000 “start-up” pada 2020 dengan valuasi gabungan mencapai 10 milyar dolar AS.
Sementara itu pemerintahan sebelum Joko Widodo juga sempat mengeluarkan peraturan yang dinilai proteksionis, seperti persyaratan persentase kompenen lokal untuk produk padat teknologi seperti telepon pintar.
“Proteksionisme hanya menguntungkan sedikit orang,” kata Donovan.
Donovan menjelaskan bahwa dengan membuka diri terhadap pasar global, ekonomi Indonesia akan lebih terintegrasi dengan kawasan dengan kesempatan yang lebih besar bagi perusahaan “startup” untuk berkembang.
Antara
