Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menuduh Ukraina memasok persenjataan ke Sudan Selatan, sebagai contoh kasus pengiriman pesawat Ilyunshinil Il-76 ke Uganda di bulan Januari tahun ini, seperti dilansir dari Sudan Tribune.
Laporan PBB menyebutkan bahwa kasus pesawat Ilyunshinil-76 yang diangkut dari Ukraina ke Uganda pada tanggal 27 Januari 2017 dan mengatakan bahwa negara ini terus melakukan campur tangan pada konflik di negara Afrika Timur tersebut, yang kini telah masuk di tahun keempat.
Wilayah perbatasan antara Sudan Selatan, Sudan dan Uganda merupakan titik masuk utama persenjataan ke Juba, kata laporan panel ahli PBB. Dari manifes pesawat juga menunjukkan bahwa pesawat Il-76 tersebut berisi dua unit pesawat jet Aero L-39 Albatros dan mesin yang disediakan oleh Musket OU, sebuah perusahaan yang berbasis di Tallinn dan penerbangan tersebut dioperasikan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina.
“Pemerintah Ukraina memastikan bahwa kedua jet tempur tersebut terdaftar untuk dioperasikan oleh militer Uganda dan berdasar sertifikat pengguna akhir mengindikasikan bahwa mereka hanya akan digunakan untuk pelatihan pilot”, sebagaimana laporan PBB yang dikutip oleh media.
Sementara itu para ahli di PBB menyebutkan akan menyelidiki lebih lanjut apakah pesawat tersebut dibawa ke Sudan Selatan yang tengah dilanda perang menyusul munculnya laporan bahwa terlihat tanda-tanda sebuah pesawat yang tidak jelas diparkir di bandara Juba.
Panel ahli PBB juga menyebutkan dalam laporan tersebut, bahwa seorang pilot jet tempur asal Hungaria, Tibor Czingali telah dikontrak oleh Angkatan Udara Uganda, namun panel itu meyakini bahwa ia juga menerbangkan pesawat Sudan Selatan.
Menurut panel ahli dari PBB, baru-baru ini mereka menerima dokumen dari sumber rahasia yang merinci sebuah kontrak yang ditandatangani bulan Juni 2014 oleh 2 petugas National Security Service untuk sebuah perusahaan yang berbasis di Seychelles untuk menyediakan senjata ke Biro Keamanan Dalam Negeri Sudan Selatan yang dipimpin oleh Akol Koor.
Sebuah laporan rahasia PBB yang di rilis pada bulan Maret menghantam pemerintah Sudan Selatan karena telah mengeluarkan lebih dari setengah anggarannya untuk persenjataan dan keamanan sementara 100.000 orang dinegaranya sekarat karena kelaparan.
Laporan itu mengusulkan embargo senjata di Sudan Selatan, sebuah tindakan yang didukung oleh AS, namun ditolak oleh Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pemungutan suara bulan Desember 2016.
“Persenjataan terus mengalir ke Sudan Selatan dari berbagai sumber, seringkali dengan koordinasi dari negara-negara tetangga”, menurut laporan panel ahli PBB.
Para ahli juga menemukan bukti yang lebih besar, menunjukkan bahwa pengadaan senjata tersebut masih terus berlanjut oleh pimpinan di Juba untuk militer, dinas keamanan, milisi dan pasukan terkait lainnya.
