New York – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, 30/5/2017, mengatakan berusaha meyakinkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang nilai investasi dalam bentuk bantuan luar negeri dan diplomasi.
Ia juga memperingatkan jika Washington mundur dari kepemimpinan global, maka negara bagian lain akan mengambil alih.
Trump mengusulkan memotong anggaran diplomasi dan bantuan Amerika Serikat hingga sekitar sepertiga, atau hampir 19 miliar dolar. Pemotongan itu termasuk memotong dana pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebesar 1 miliar dolar dan memotong besar-besaran pendanaan untuk organisasi internasional “Kami melakukan yang terbaik dalam berdialog dengan pemerintah dan Kongres untuk membuat Amerika Serikat memahami bahwa mendanai bantuan pembangunan, kebijakan luar negeri pada umumnya, organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga untuk kepentingan warga Amerika,” ujar Guterres pada acara di Universitas New York.
Kongres menetapkan anggaran pemerintah federal, dan Partai Republik yang mengendalikan kedua majelis dan Partai Demokrat telah mengatakan mereka tidak mendukung pemotongan drastis tersebut.
Amerika Serikat adalah kontributor terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa, membayar 22 persen dari anggaran inti sebesar 5,4 miliar dolar dan 28,5 persen dari 7,9 miliar dolar anggaran pemeliharaan perdamaian. Kontribusi ini disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang beranggotakan 193 negara.
Guterres juga mengatakan jika sebuah kekuatan seperti Amerika Serikat menarik diri dari peran kepemimpinan global, yang lain bisa mengisi kekosongan itu.
“Bukan hanya Rusia dan China yang menduduki tempat ini, jika Anda melihat Arab Saudi, Turki, Iran, kekuatan kawasan di banyak bagian dunia – ketika kekuatan besar meninggalkan tempat mereka akan menempatinya,” katanya.
“Terkadang hal ini memiliki dampak dan terutama bila semuanya terhubung,” kata Guterres.
“Jika Anda membiarkan kekosongan untuk dikuasai pihak lain, maka Anda mungkin menciptakan masalah untuk keamanan dalam negeri Anda sendiri,” katanya.
Antara/Reuters
