Jakarta – Presiden Joko Widodo mengungkapkan kendala peningkatan kemudahan berusaha atau “ease of doing business” di Indonesia yaitu birokrasi yang lamban, keterbatasan infrastruktur dan energi listrik.
“Birokrasi kita harus mau berubah sehingga perlu persiapan untuk mengubah budaya birokrasi kita untuk bisa melayani dengan secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara khusus dengan Perum LKBN Antara di Istana Merdeka Jakarta, 7/6/2017.
Menurut Presiden, urusan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat diberikan secepat-cepatnya.
“Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, pemerintah yang cepat akan mengalahkan pemerintah yang lambat. Kalau itu tidak jadi pegangan kita, ya ditinggal kita,” kata Presiden Jokowi, dilansir ANTARA, 7/6/2017.
Terkait infrastruktur, Presiden mengatakan kalau infrastruktur tidak baik bagaimana rakyat bisa menjual hasil bumi atau komoditas yang dihasilkan.
Kepala Negara mencontohkan kendala infrastrtur di Halmahera Tengah karena keterbatasan pelabuhan.
Presiden Jokowi menyebutkan sebelum ada pengembangan Pelabuhan di daerah itu, hanya kapal-kapal kecil yang bisa masuk ke daerah itu. Lebih parah lagi ketika musim ombak besar, tidak ada kapal yang masuk ke sana.
“Kemarin kita resmikan Pelabuhan Tapaleo. Setelah ada pelabuhan itu, meskipun juga bukan pelabuhan besar, kapal berukuran sedang bisa masuk dan datang secara rutin sehingga bisa dipastikan setiap dua minggu datang,” katanya.
Ia berharap setelah bisa dua minggu sekali kapal datang, nantinya berkembang menjadi setiap seminggu sekali.
“Artinya sembako, kebutuhan pokok, semen bisa masuk ke sana. Di sisi lain hasil bumi yang ada di situ yang dulu sulit dijual, sekarang pedagang datang ke situ karena sudah ada kapal yang rutin. Lada bisa dijual, juga cengkih,” katanya.
Presiden Jokowi menjelaskan dampak seperti itulah yang ingin dihasilkan dengan adanya pembangunan infrastruktur.
Sementara terkait energi listrik, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain.
“Harus dikejar agar energi listrik ini siap betul, sehingga kalau ada orang mau buka industri, mengembangkan pariwisata, tenaga listrik tersedia,” katanya.
Presiden menyebutkan pembangun pembangkit listrik membutuhkan waktu 5-6 tahun, tidak bisa langsung jadi.
Dalam kesempatan itu Presiden menyebutkan upaya perbaikan kondisi perekonomian memerlukan dukungan dari semua pihak.
“SDM kita harus ngerti bahwa kita sekarang ini berada di persaingan antarnegara sangat ketat, artinya ada adu cepat karena kita lihat negara-negara yang ekonominya jatuh itu ya karena lambat,” kata Jokowi.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia agar beranjak naik. Indonesia sempat berada pada peringkat 109, lalu naik ke peringkat 91 pada 2017.
