Washington – Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin 1 Agustus 2017 sebagai tanggapan atas keputusan Caracas melaksanakan pemungutan suara untuk memilih lembaga legislatif baru.

Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden Donald Trump yang sempat menyebut pemungutan suara pada Minggu 31 Juli 2017 di Venezuela sebagai Pemilu yang “memalukan.” Sanksi kepada Nicolas Maduro itu tidak meliputi hal-hal terkait minyak, meski pemerintah Amerika Serikat masih mempertimbangkannya, kata sejumlah sumber di Kongress dan seorang sumber lain di Gedung Putih.

Dalam saksi tersebut, semua aset Nicolas Maduro yang berada di bawah yuridiksi Washington sudah dibekukan. Selain itu, warga Amerika Serikat juga dilarang untuk melaksanakan hubungan bisnis dengan Nicolas Maduro, ujar Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan Amerika Serikat.

“Dengan menjatuhkan sanksi kepada Nicolas Maduro, Amerika Serikat sudah menegaskan sikap penentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan rezim Nicolas Maduro dan dukungan terhadap rakyat Venezuela yang tengah berusaha mengembalikan demokrasi dalam kehidupan bernegara,” ujar Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, dalam pernyataan tertulis.

Steven Mnuchin mengatakan bahwa semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela berpeluang akan menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat, sebab dianggap mencederai demokrasi di negara tersebut.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro (Hossein Zohrevand)

Di Caracas pada Senin 31 Juli 2017, Nicolas Maduro merayakan pmilihan umum lembaga legislatif baru, yang diperkirakan akan semakin mengkonsolidasikan kekuasaan Partai Sosialis. Presiden Venezuela membantah kritik Amerika Serikat terhadap pemungutan suara sebagai penghinaan terhadap demokrasi.

Sanksi-sanksi untuk Maduro berpeluang akan diikuti oleh sanksi lain yang menyasar pejabat senior pemerintahan Venezuela dan juga sektor minyak negara tersebut. Kebijakan lanjutan itu akan bergantung pada bagaimana pemerintah Venezuela mengimplementasikan pembentukan kongres baru, ujar seorang sumber dari Gedung Putih yang mengetahui proses pengambilan kebijakan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump juga mempertimbangkan sanksi terhadadp Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, dan orang nomor dua di Partai Sosialis, Diosdado Cabello, ujar sejumlah pejabat Gedung Putih kepada Reuters.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengatakan bahwa sanksi kepada individu tidak akan berakibat besar pada kebijakan Nicolas Maduro. Menurut mereka, sanksi yang lebih luas di sektor minyak dan finansial adalah cara yang terbaik untuk mengubah pemerintahan Venezuela. Antara/Reuters