Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) berkolaborasi untuk meningkatkan kerja sama pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan di sejumlah daerah.

“Saya sangat senang pihak JICA bergerak cepat merealisasikan rencana kerja sama Indonesia dan Jepang. Saya harap, kerja sama ini dapat menyokong perbaikan infrastruktur kelautan dan perikanan Indonesia, sehingga meningkatkan produktivitas nelayan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran pers, pada Selasa 1 Agustus 2017.

KKP bersama delegasi JICA juga sudah mengunjungi Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Amagarapati, pada Selasa 25 Juli 2017 di Larantuka, Flores Timur.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi memaparkan, PPI Amagarapati adalah hibah dari pemerintah Jepang untuk Indonesia yang dibangun tahun 2010 lalu.

“Pada tahun 2010, pemerintah Jepang melalui JICA membangun fasilitas di PPI Amagarapati. Sampai sekarang ini PPI Amagarapati keadannya sangat terawat dan digunakan maksimal oleh masyarakat sekitar. Terlihat disana ada aktivitas nelayan seperti pendaratan ikan dan ini sangat baik. Kualitas bangunannya juga sangat baik,” jelas Brahmanty Satyamurti Poerwadia .

Beragam hal tersebut, ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, yang menyokong KKP dan pemerintah Jepang melalui JICA untuk datang kembali guna melihat keadaan apakah bantuan pemerintah Jepang di PPI Amagarapati masih berfungsi dengan baik atau tidak.

PPI Amagarapati mempunyai sarana prasarana seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), bengkel, cold storage, pasar ikan, dermaga, dan fasilitas docking kapal. Akan tetapi, TPI dan lokasi pasar ikan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP menambahkan, rencananya PPI Amagarapati juga akan menjadi standar dalam pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi.

“Dari segi rancangan bangunan, kualitasnya, bagaimana pabrik es dikelola, desain dermaga, tempat pendaratan ikan yang bagus sehingga aktivitas jual beli hasil perikanan dapat dilakukan dengan baik. Inilah yang akan kita contoh untuk pembangunan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu),” ujar Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan pentingnya pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di kawasan perairan Indonesia guna memangkas beban logistik sektor kelautan dan perikanan.

“Pembangunan SKPT untuk memangkas proses, jalur transportasi, dan logistik pengangkutan ikan tangkapan nelayan,” ujar Menteri Susi dalam acara penandatangan kesepahaman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama Pertamina yang diselenggarakan di Kantor KKP, Jakarta, pada Senin 31 Juli 2017.

Menurut Susi Pudjiastuti , pemangkasan jalur dan proses tersebut  akan membuat harga produk perikanan Indonesia menjadi normal atau tidak mahal di pasaran.

PPI Amagarapati di Larantuka Flores Timur

Hal tersebut, lanjut Susi Pudjiastuti, sebab berbagai pihak yang terkait dengan proses logistik itu tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar. Selain itu, kata Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan adanya pemangkasan itu produk perikanan Indonesia diharapkan juga dapat langsung dikirim ke pasar internasional.

Tetapi, Menteri Susi Pudjiastuti  menyadari bahwa hambatan pembangunan SKPT adalah energi listrik dan BBM sehingga ia juga meminta bantuan dari pihak Pertamina guna memberikan dukungan.

Dukungan tersebut, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bukan dalam bentuk subsidi BBM, melainkan pengadaan  Solar di setiap daerah terutama di wilayah SKPT.  Dirilis Antara 1 Agustus 2017.