Manila – Menteri luar negeri negara ASEAN berhasil mengatasi kebuntuan pada Minggu terkait sengketa wilayah Laut China Selatan, dengan mengeluarkan pernyataan bersama menyerukan demiliterisasi di kawasan tersebut, 7/8/2017.
Para menteri itu juga menyuarakan keprihatinan terhadap pengurukan pulau buatan di wilayah sama.
Laut China Selatan sejak lama menjadi persoalan, yang memecah kesatuan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terutama dengan pengaruh China. Beberapa negara, seperti, Kamboja khawatir akan balasan Beijing jika mengambil sikap keras terhadap masalah sengketa wilayah itu.
Kesepakatan terancam gagal diraih pada Sabtu karena para menteri belum satu pandangan terkait apakah harus menyebut militerisasi China di pulau buatan, yang diuruk di perairan sengketa tersebut.
China sendiri selama ini sangat sensitif terhadap penyebutan tidak langsung oleh ASEAN terhadap tujuh pulau yang tiga telah dibangun landasan terbang, deretan penembak rudal, radar, dan menurut sejumlah pakar, kemampuan untuk mendaratkan jet tempur.
Komunike itu, yang disiarkan pada Minggu malam, memuat seruan yang lebih tegas dibanding usulan awal.
Dalam pernyataan bersama, para menteri menyepakati teks bertuliskan “menggaris bawahi pentingnya demiliterisasi dan penahanan diri”.
Dalam dokumen sama, para menteri mengatakan bahwa setelah negosiasi yang ekstensif, mereka sepakat untuk menyuarakan keprihatinan dari sejumlah anggota mengenai reklamasi wilayah sengketa dan “aktivitas di wilayah tersebut yang mengikis rasa saling percaya, meningkatkan ketegangan, dan berpotensi mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas”.
Kebuntuan ASEAN merupakan penanda akan membesarnya pengaruh China di organisasi tersebut di tengah ketidakpastian terkait prioritas keamanan pemerintahan baru Amerika Serikat. Washington hingga saat ini belum menunjukkan sikap yang tegas apakah akan membatasi aktivitas maritim China di wilayah sengketa.
Beberapa diplomat ASEAN mengatakan bahwa Vietnam negara anggota yang ngotot ingin memasukkan pernyataan keras terhadap China. Negara tersebut memang punya sengketa dengan Beijing terkait status kepemilikan di kepulauan Paracel dan Spratly.
Meski demikian, seorang diplomat lainnya mengatakan bahwa tidak ada perseteruan mengenai isi komunike dan menegaskan bahwa usulan awal dinilai terlalu lemah oleh beberapa negara.
Pada hari sama, menteri ASEAN dan China sepakat menerima kerangka pedoman umum di Laut China Selatan, yang mereka sebut kemajuan besar dalam penyelesaian sengketa. Reuters/Antara.
