Berlin – Jerman meminta China dan Rusia, Rabu 9-8-2017 melarang Pyongyang melakukan kebijakan yang akan menyebabkan peningkatan gerakan Militer di Semenanjung Korea setelah Korea Utara yang mengatakan mempertimbangkan melakukan serangan peluru kendali ke Guam.
“Tujuan pemerintah Jerman adalah menghindari peningkatan gerakan Militer lebih lanjut dan untuk menyelesaikan sengketa di Pasifik Utara secara damai,” ujar juru bicara pemerintah Ulrike Demmer.
“China dan Rusia mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan seluruhnya yang mereka bisa perbuat untuk mencegah Korea Utara dari jalur peningkatan keadaan itu,” jelas Ulrike Demmer.
Sebelumnya, Korea Utara mengatakan mempertimbangkan rencana serangan peluru kendali ke wilayah Guam, Amerika Serikat, sesudah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada Antara bahwa ancaman terhadap negaranya akan disambut dengan balasan.
Sebelum itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang.
Sanksi baru terhadap Pyongyang dapat memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan Korea Utara yang mencapai 3 miliar dolar AS.
Korea Utara sudah menjadi fokus perhatian internasional dalam beberapa bulan terakhir sebab sudah melaksanakan serangkaian uji coba Rudal balistik, termasuk 2 di antaranya di bulan Juli 2017 yang membantu mendorong aksi PPB.
Resolusi yang dirancang oleh AS melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, bijih besi, dan makanan laut Korea Utara. Rancangan resolusi ini juga melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara yang bekerja di luar negeri, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara dan investasi baru dalam usaha patungan sekarang ini.
Washington mengancam akan melaksanakan tekanan perdagangan ke Beijing dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China yang melakukan bisnis dengan Pyongyang. Minggu lalu, Trump menandatangani undang-undang seperangkat sanksi terhadap Korea Utara yang disahkan oleh Kongres AS.
Menteri Luar Negeri China sebelumnya mengatakan bahwa sanksi PBB baru terhadap Korea Utara adalah tanggapan yang tepat terhadap serangkaian uji coba Rudal, tetapi dialog sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan sensitif yang sekarang berada pada titik kritis.
Korea Utara sudah menerima sanksi PBB sejak tahun 2006. Langkah-langkah baru, yang memperluas sanksi yang ada, adalah respon terhadap peluncuran 5 uji coba nuklir dan 4 Rudal jarak jauh.
Permasalahan Korea Utara juga menjadi pokok bahasan dalam Forum Regional ASEAN, pertemuan negara Asia Tenggara bersama 27 menteri luar negeri, termasuk mantan peserta dalam perundingan 6 negara tentang Korea Utara, yang dihentikan, seperti, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, China dan Korea Utara dan Korea Selatan.
Sementara itu Korea Utara menyatakan tidak akan menghentikan atau merundingkan program nuklir atau peluru kendali mereka.
Dalam salinan pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho, yang dibagikan kepada media di Manila, Pyongyang menyebut hukuman baru PBB itu langkah palsu dan mengancam membalas dengan tindakan keras demi keadilan. Antara/Reuters.
