Jakarta – Seorang perwira tinggi (Pati) Malaysia meminta Indonesia agar dapat mengembangkan sistem pembinaan kepemimpinan yang diajarkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI yang ditujukan bagi kalangan sipil dan militer di kawasan ASEAN.
Keinginan itu disampaikan perwira tinggi Angkatan Laut Malaysia Brigjen Saharudin yang sedang menjalani pendidikan sebagai salah satu Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-56 Lemhanas.
“Apakah peran Lemhanas ini bisa dikembangkan lagi, atau bisa dicopykan ke negara lain, terutama negara ASEAN, sebab seperti saya katakan tadi, di negara saya tidak ada Lemhanas, hanya ada INTAN, Institut Takdir Awam Negara, tetapi itu hanya awam tidak ada militer,” kata Brigjen Saharudin dalam sesi tanya jawab dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Senin 28-8-2017 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Menurut Brigjen Saharudin, dirinya sering mendapatkan pertanyaan dari para pengajar Lemhanas tentang keberadaan institut serupa yang ada di Malaysia. “Jawabannya tidak ada, karena kita mungkin berbeda struktur politik, jadi militer di Malaysia perannya hanya militer, tapi di sini saya melihat berbeda. Saya kagum dengan cara pembinaan ‘leadership’ di dalam pemerintahan negara ini,” ujar Brigjen Saharudin.
Menanggapi pertanyaan dari Malaysia tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab secara tegas tentang kemungkinan pola pendidikan Lemhanas dapat dicontoh negara lain, tetapi menjabarkan bahwa setiap negara punya sistem pertahanan dan Ketahanan yang berbeda satu sama lain.
Wapres menjelaskan, Lemhanas di Indonesia menjadi wadah untuk membangun sinergi antara sipil dan militer yang sebelum Reformasi, tentara mempunyai status dwifungsi sehingga mudah untuk menjalankan fungsi sipil maupun militer di pemerintahan.
“Sekarang sudah ada aturan-aturan sehingga seperti itu. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendidikan yang mencakup ‘leadership’ yang juga swasta atau sipil butuh juga mengetahui tentang cara ‘leadership’ yang dijalankan oleh militer,” Ujar Brigjen Saharudin.
Sementara di Malaysia yang berbentuk negara kerajaan, Wapres mengatakan militer tidak mempunyai sejarah dwifungsi seperti di Indonesia sehingga seorang profesional militer tidak dapat berhenti dari jabatannya, lalu menduduki fungsi sipil, seperti Bupati atau Wali Kota di Indonesia.
“Kalau Indonesia, bisa itu, sehingga dibutuhkan persiapan-persiapan seperti itu, oleh sebab itulah peran Lemhanas dipertahankan sebagai kombinasi ‘Leadership’ sipil dan militer,” ujar Brigjen Saharudin .
Sebelumnya, Wapres sudah menyampaikan kuliah umum bertema “stabilitas ekonomi untuk kemajuan bangsa” bagi Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-56 dan Peserta Pendidikan Sementara Angkatan (PPSA) Ke-21 Lemhanas di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Antara, 28-8-2017.
