Baghdad, Jakartagreater.com – Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) menawarkan perundingan dengan pihak berwenang Irak terkait dengan kedudukan bandar udara Kurdi, pos perbatasan dan sejumlah bank, yang dikenakan pembatasan sesudah referendum kemerdekaan. Baghdad mengambil tindakan tersebut dalam usaha mengucilkan KRG sesudah referendum pada bulan lalu itu.
Pemerintah di Baghdad yang menyatakan pemungutan suara itu sebagai tindakan melanggar hukum, memberlakukan larangan penerbangan internasional langsung ke wilayah Utaranya itu. Mereka juga menuntut KRG menyerahkan kendalinya atas pos perbatasan dan menghentikan penjualan dolar ke empat bank, yang berkegiatan di wilayah Kurdi.
“Untuk menghindari hukuman ini, kami mengundang Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, sekali lagi, bahwa kami siap untuk apa pun keputusan dari pembicaraan dan perundingan yang sesuai dengan hukum Irak,” kata KRG dalam sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut menawarkan perundingan terkait penyeberangan, perdagangan kawasan, pemberian pelayanan kepada warga, bank dan bandar udara.
Isi pernyataan itu menandai perubahan taktik pihak berwenang Kurdi, yang pada Rabu 12-10-2017 menuduh pasukan Irak dan paramiliter sokongan Iran mempersiapkan sebuah serangan besar di wilayah Kirkuk dan dekat Mosul di Irak Utara. Juru bicara militer Irak membantah rencana serangan apapun terhadap pasukan Kurdi, dengan mengatakan bahwa pasukan pemerintah sedang bersiap untuk mengusir kelompok pemberontak ISIS dari daerah dekat perbatasan Suriah.
Dewan Yudisial Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Rabu 12-10-2017 kepada ketua komisi referendum Kurdi dan 2 orang ajudannya atas pelanggaran putusan pengadilan Irak yang sah, yang melarang penyelenggaraan pemungutan suara kemerdekaan sebab bertentangan dengan undang-undang.
Negara tetangga Irak, Iran dan Turki, menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap referendum itu. Mereka mengkhawatirkan referendum kemerdekaan Kurdi di Irak memicu semangat memberontak bagi masyarakat Kurdi di wilayah mereka.
Pasukan Irak dan paramiliter Syiah, dikenal dengan Mobilisasi Popular, dikerahkan ke wilayah Selatan dan barat Kirkuk, di daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kendali kelompok ISIS. Daerah sekitar pos perbatasan al-Qaim, Irak Barat, adalah wilayah terakhir di Irak, yang masih berada di bawah kendali kelompok pemberontak tersebut. Kelompok Itu pernah menguasai sepertiga wilayah Irak pada 2014. (Antara/Reuters).
