Jakarta Greater

Berita Militer dan Alutsista

Pesawat Wapres JK Pernah Dilarang Terbang dari AS

dok. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Markas PBB, New York, AS, 18/09/2017. (wapresri.go.id)

Jakarta, Jakartagreater.com – Pesawat yang ditumpangi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan rombongan saat transit di Los Angeles (LA), Amerika Serikat, menuju Lima, Peru, sempat dilarang terbang sebab masalah administrasi. Wapres menceritakan pengalaman ini, terkait kasus Panglima TNI beserta delegasi yang tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection, 21/10/2017.

“Saya juga pernah terjadi seperti itu, siapa yang ikut ke Peru. Waktu saya naik pesawat ke Peru, nah itu ada, waktu di LA, ditahan pesawat sejam dengan alasan ada penumpang yang tidak ‘clear’, ada staf terpaksa tengah malam telepon Washington, kenapa 2 orang ini. Ternyata administrasi itu,” kata JK,  Kamis 26-10-2017 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Cerita Wapres tentang perjalanan menuju KTT APEC di Lima, Peru, November 2016 lalu tersebut disampaikan untuk menanggapi permintaan maaf resmi pemerintah AS melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Rabu 25-10-2017, terkait batalnya kunjungan Panglima TNI ke AS karena kesalahan administrasi.

Melalui cerita tersebut, Wapres hendak menggambarkan kelemahan sistem administrasi AS terkait izin masuk warga negara asing ke negaranya yang bisa dialami semua orang, bahkan seorang wakil presiden sekalipun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo batal berangkat pada Sabtu 21-10-2017  ke Washington DC, AS, dengan menumpang Maskapai Emirates, sebab ada larangan masuk ke negeri tersebut dari Departemen Bea Cukai dan Keamanan Perbatasan AS.

Padahal, Jenderal Gatot akan hadir sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk memenuhi undangan Kepala Staf Gabungan Militer AS Jenderal Joseph Dunford dalam konferensi keamanan dari aksi ekstremisme.

Dalam pesawat saya, saya sendiri tertahan. Apa boleh buat, sudah di pesawat pun sejam tidak bisa berangkat, jadi ini komputer masuk salah, ya keluar salah,” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Wapres, setelah pemerintah AS meminta maaf secara resmi sudah seharusnya Indonesia memberikan maaf, terlebih lagi selama ini AS dikenal sebagai negara yang cukup sulit mengakui kesalahan.

“Ya, namanya juga buatan manusia, lagian sudah minta maaf berkali-kali. Jadi negara sebesar Amerika itu minta maaf kalau perlu betul. Ya minta maaf agak mahal, dan itu sudah meminta maaf ya sudah. Menurut saya, perdebatannya sudah, ujung-ujungnya sudah minta maaf,” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Sebelum pemerintah AS menyampaikan permintaan maaf secara resmi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melayangkan protes dan memanggil Wakil Duta Besar AS di Jakarta, Erin Mckee pada Senin 23-10-2017, untuk meminta penjelasan terkait pelarangan Panglima TNI ke AS.  (Antara).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest

Penulis: