Mataram, Jakartagreater.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyokong rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengelola Bandara Udara Sekongkang, di Kabupaten Sumbawa Barat, agar bisa dioptimalkan untuk menunjang pembangunan pariwisata di daerah ini.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB H Lalu Bayu Windia, mengatakan pada Minggu 29-10-2017 di Mataram, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pemilik bandara sudah menyetujui Bandara Sekongkang dikelola oleh Kemenhub.
“Daerah mau menyerahkan pengelolaannya ke pemerintah pusat agar operasionalnya layak. Faktanya sekarang ini, keberadaan bandara itu belum optimal,” katanya lagi. Jika dikelola pusat, kata H Lalu Bayu Windia, maka akan ada sumber daya manusia yang akan difungsikan untuk menjalankan operasional bandara. Begitu juga dengan anggaran untuk operasional dan pemeliharaannya.
“Kami sangat menyokong, sebab kalau dibebankan ke daerah, tentu sulit dari sisi anggaran operasional,” kata H Lalu Bayu Windia. Pihaknya bersama dengan Pemkab Sumbawa Barat sudah melakukan koordinasi terkait pengambilalihan operasional Bandara Sumbawa Barat sebagai bandara perintis yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kemenhub sudah mengirim tim untuk melaksanakan inventarisasi dan verifikasi lahan dan bangunan bandara pada 28 November 2016. Tim tersebut didampingi oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumbawa Barat.
Inventarisasi dan verifikasi tersebut dilaksanakan sebagai persiapan serah terima bandara dari Pemkab Sumbawa Barat kepada Kemenhub. “Hasil koordinasi terakhir dengan Kemenhub, bandara tersebut dioperasikan pada 2017, namun saya belum dapat informasi lagi apakah sudah berjalan atau belum,” kata H Lalu Bayu Windia.
Jika sudah beroperasi, kata H Lalu Bayu Windia, maka Pulau Sumbawa akan mempunyai 3 bandara operasionalnya di bawah Kemenhub. Sekarang ini yang sudah beroperasi adalah Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III di Kabupaten Sumbawa, dan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima.
“Keberadaan bandara itu sangat penting untuk membuka akses dan pengembangan ekonomi masyarakat, serta memotivasi investor untuk masuk, terutama di sektor pariwisata,” Ujar Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia. (Antara).
