Beijing, Jakartagreater.com – Angkatan bersenjata China akan mengambil tindakan jika seseorang berusaha memisahkan Taiwan dari China, ujar Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe, Kamis 25-10-2018, dirilis Sputniknews.com.
“Jika seseorang mencoba untuk memisahkan Taiwan dari China, angkatan bersenjata China akan mengambil tindakan dengan harga berapa pun,” kata Wei di Forum Xiangshan tentang keamanan, yang diadakan di Beijing.
Namun, militer China tetap teguh dalam komitmennya terhadap perdamaian dan tidak akan pernah terlibat dalam perlombaan senjata atau ekspansi militer, Wei Fenghe menekankan.
“Tujuan strategis dari pengembangan militer kita selalu jelas dan transparan. Militer China berkomitmen pada jalan pembangunan yang damai. Kami di China mencintai dan menghargai perdamaian, itulah sebabnya cara pembangunan yang damai telah menjadi kebijakan pemerintah kami Cina militer tidak akan pernah menjadi ancaman bagi negara lain. Terlepas dari tingkat perkembangan kami, kami tidak akan mencari hegemoni, kami tidak akan terlibat dalam ekspansi militer atau perlombaan senjata,” kata Wei di Forum Xiangshan tentang keamanan di Beijing.
“Cina menentang mentalitas Perang Dingin, perlombaan senjata dan egoisme beberapa negara. China berusaha untuk berpegang teguh pada keterbukaan dan inklusivitas daripada konfrontasi dan penciptaan aliansi,” menteri itu menambahkan.
Hubungan resmi antara pemerintah Cina pusat dan Taiwan berakhir pada tahun 1949, ketika pemerintah Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taipei setelah dikalahkan oleh Partai Komunis China, mendirikan Republik Cina di pulau itu. Kontak informal dilanjutkan pada tahun 1980-an.
Beijing tidak mengakui kemerdekaan Taiwan dan mengklaim pulau itu adalah bagian dari China. Taiwan juga tidak mengakui pemerintah pusat di Beijing. China telah berulang kali menyerukan kepada negara lain untuk memutuskan hubungan mereka dengan Taiwan.
Beijing telah mengecam Amerika Serikat karena mempertahankan hubungan diplomatik informal dengan Taiwan kendati secara formal berpegang pada kebijakan “Satu Cina” yang menetapkan bahwa Taiwan adalah wilayah Cina.
