Pemerintah Jepang mengatakan bahwa sebuah pulau tak berpenghuni di prefektur Kagoshima barat daya akan dibeli pada bulan Maret mendatang untuk digunakan oleh pasukan Jepang, serta untuk pesawat militer Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pendaratan kapal induk.
Juru bicara pemerintah Jepang mengatakan pada konferensi pers mengenai masalah ini pada hari Rabu bahwa bersamaan dengan latihan militer AS yang akan diadakan di Pulau Mage, yang terletak 12 km sebelah barat Pulau Tanegashima Kagoshima, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan pulau tersebut untuk Operasi Pasukan Bela Diri Jepang (SDF).
“Kami akan bekerja untuk membangun fasilitas permanen di pulau itu sesegera mungkin,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga.
Rencana pemerintah untuk membangun pangkalan SDF baru di pulau itu telah mendapat kritik keras dari penduduk Pulau Tanegashima yang bertetangga, yang telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang potensi kecelakaan terkait militer dan polusi suara.
Shunsuke Yaita, Walikota Nishinoomote, sebuah kota di pulau Tanegashima, menentang rencana pemerintah pusat. Dia mengatakan kota akan melanjutkan dengan diskusi tentang cara-cara alternatif Pulau Mage dapat dimanfaatkan.
“Bahkan jika akuisisi selesai, kami akan terus membahas bagaimana memanfaatkan Pulau Mage dan membuat proposal kepada pemerintah,” Yaita dikutip mengatakan pulau itu, yang membentang 8,2 km persegi dan memiliki keliling 16,5 km.
Latihan Osprey tilt-rotor rawan kecelakaan yang berpusat di Stasiun Udara Korps Marinir AS Futenma di Okinawa, dapat ditransfer ke Mage, pemerintah di sini telah mengisyaratkan, bersama dengan pembangunan fasilitas SDF baru.
Ini telah menambah kekhawatiran warga Tanegashima yang menyadari sejarah keselamatan kotak-kotak pesawat, yang dapat lepas landas dan mendarat seperti helikopter dan terbang seperti pesawat bersayap tetap.
Pada bulan Agustus 2017, MV-22 Osprey Korps Marinir AS melakukan pendaratan darurat di Prefektur Oita Jepang di pantai timur Kyushu, dan Osprey lainnya melakukan pendaratan darurat di lepas pantai Okinawa di Okinawa pada bulan Desember 2016.
Negosiasi pemerintah dengan pemilik tanah mayoritas pulau itu, sebuah perusahaan pengembangan yang berbasis di Tokyo, telah berlarut-larut menyusul perusahaan yang awalnya meminta 40 miliar yen (367 juta dolar AS) untuk tanah itu.
Sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan bahwa pemerintah hampir menutup kesepakatan dengan pemilik untuk memperoleh tanah di pulau itu seharga 16 miliar yen (US $ 146 juta).
Akuisisi yang direncanakan untuk pulau ini adalah hasil dari pakta penyelarasan militer AS yang ditandatangani antara Jepang dan AS pada Juni 2011.
Sumber: xinhuanet.com
