JakartaGreater.com – Sementara pengadilan tinggi India sedang mendengarkan petisi yang meminta peninjauan kembali atas keputusan sebelumnya mengenai kasus korupsi Rafale, pemerintah berargumen bahwa surat-surat yang diajukan sebagai bukti di pengadilan itu telah “dicuri” dari Kementerian Pertahanan dan bahwa dengan melakukan hal tersebut, para konspirator telah membahayakan keamanan nasional India, seperti dilansir dari laman Sputnik pada hari Rabu.

Pemerintah India telah mengklaim bahwa kebocoran dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan Rafale, dan diterbitkan oleh surat kabar The Hindu, tidak hanya melanggar ketentuan perjanjian dengan vendor, tetapi itu juga membahayakan keamanan nasional.

Mengajukan pernyataan tertulis di hadapan pengadilan puncak negara itu pada hari Rabu, pemerintah mengklaim bahwa fotokopi dokumen sensitif dilakukan tanpa persetujuan, izin atau persetujuan dari pusat. Dengan demikian melakukan pencurian dengan memfotokopi dokumen tersebut secara tidak sah telah berdampak sangat buruk terhadap kedaulatan, keamanan dan hubungan persahabatan dengan negara asing.

Pemerintah telah menuduh bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam petisi peninjauan oleh penggugat dan kemudian diakses dan diterbitkan oleh media, termasuk The Hindu, membawa informasi sensitif, dan termasuk yang terkait dengan kemampuan tempur pesawat.

“Karena petisi peninjauan telah diedarkan secara luas dan tersedia dalam domain publik, hal yang sama juga tersedia untuk musuh/penentang kita. Ini akan membuat Keamanan Nasional dalam bahaya”, menurut keterangan tertulis yang diserahkan pada Mahkamah Agung India.

Pemerintah juga telah menginformasikan bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan internal untuk memastikan bagaimana file-file “rahasia” tentang Rafale itu bisa bocor dari Kementerian Pertahanan India.

Sementara itu, mantan editor The Hindu, N. Ram, berusaha membebaskan wartawannya dari kesalahan, dengan alasan bahwa mereka telah menerbitkan laporan Rafale itu untuk kepentingan publik dan bahwa tindakan itu berada dibawah perlindungan hukum yang relevan.

Sebelumnya, pada tanggal 6 Maret, Pemerintah India menuduh bahwa dokumen yang dihadirkan di pengadilan oleh penggugat telah “dicuri” dari Kementerian Pertahanan.

Petisi peninjauan, yang saat ini sedang didengar oleh Mahkamah Agung India, berkaitan dengan putusan tanggal 14 Desember untuk pengadaan 36 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis, di mana pengadilan telah memberikan izin kepada pemerintah Modi.