Layakkah Typhoon Tranche 1 untuk Indonesia?

Jakartagreater – Austria adalah negara yang netral dan bukan anggota NATO, baru-baru ini membuat kejutan dengan keinginannya untuk menjual armada pesawat tempur Typhoon ke Indonesia, lansir the Drive.

Keinginan untuk ‘menghentikan’ Typhoon bukanlah rahasia. Wina secara kontroversial memilih Typhoon daripada Saab JAS 39 Gripen C / D pada tahun 2002 dan menyelesaikan pembayaran pembelian senilai € 2 miliar untuk 15 jet Typhoon kursi tunggal pada tahun 2014.

Pesawat tempur Swedia dinilai lebih mahal daripada Typhoon, tetapi sejak itu kementerian pertahanan Austria mempertanyakan biaya operasinal jet dan kurangnya kemampuan tempur kritis tertentu – termasuk sensor inframerah PIRATE, helmet-mounted display, dan EuroDASS self- perangkat pertahanan diri. Pada saat yang sama, Typhoon Austria tidak dilengkapi rudal udara-ke-udara di luar jangkauan visual dan tidak memiliki kemampuan serangan udara-ke-darat.

Pada Juli 2017 lalu, Menteri Pertahanan Austria Hans Peter Doskozil menguraikan rencana untuk menghentikan operasional Typhoon pada tahun 2023. Saat itu diperkirakan Typhoon akan digantikan oleh 18 jet tempur baru.

“Perlu untuk menghentikan biaya yang membengkak dari Eurofighter yang tidak memiliki kemampuan penuh yang dibutuhkan untuk pengawasan udara kami yang berdaulat,” kata Doskozil, sebelum menyatakan bahwa “Eurofighter dalam layanan Austria adalah sejarah!”

Doskozil berpendapat bahwa memensiunkan Eurofighter akan menghemat hingga € 2 miliar daripada meng-upgradenya, berdasarkan pengeluaran hingga tahun 2049. Namun, pemilihan parlemen Oktober 2017 di Austria, dimana Partai Sosial Demokrat Doskozil kehilangan mayoritasnya daripada Partai Rakyat Austria menyebabkan ditundanya penghentian operasional Typhoon.

Kesepakatan pembelian Typhoon Austria selalu penuh dengan kesulitan. Kontrak awal tahun 2003 dinegosiasikan ulang pada tahun 2007, memotong jumlah pesawat dari 18 menjadi 15 unit dan menukar Typhoon Tranche 2 yang lebih canggih ke standar Tranche 1 dengan kemampuan yang lebih terbatas. Selain itu, enam diantara jet tempur ini dipasok dari badan pesawat tempur bekas milik Luftwaffe Jerman. Perlengkapan yang sesuai akhirnya dikurangi menjadi standar paling dasar, karena Typhoon hanya akan dibutuhkan untuk pengawasan udara di masa damai di wilayah udara netral.

Pada Februari 2017 Kementerian Pertahanan Austria mengajukan tuntutan hukum tingkat tinggi terhadap Airbus dan Eurofighter Jagdflugzeug GmbH – perusahaan yang sekarang bertanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan Typhoon Austria.

Austria menuduh perusahaan melakukan “penipuan yang disengaja dari tahun 2002 hingga 2007 dalam pengiriman produk akhir ke Austria”. Secara khusus, Austria menuduh bahwa negaranya telah disesatkan tentang biaya, penggantian kerugian industri, kemampuan pengiriman, dan standar peralatan jet tempur. Penyelidikan dibawa ke pengadilan Wina pada April 2020, dan tuduhan dihentikan, tetapi penyelidikan kriminal yang lebih luas atas dugaan penyuapan dalam kesepakatan yang sama terus berlanjut.

Saat ini Menteri Pertahanan Tanner sekali lagi menyatakan bahwa menghentikan operasional Typhoon adalah “tujuan yang ingin dideklarasikan” dan mencerminkan “tanggung jawab kementerian kepada semua pembayar pajak”. Namun menurutnya bagaimanapun penjualan jet tempur Typhoon ke Indonesia akan menjadi proses yang “sangat kompleks dan sulit”.