JakartaGreater – Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Tan Kefei, memperingatkan kekuatan Barat agar tidak mengirim kapal perang ke Laut China Selatan, dan bersumpah bahwa Beijing bisa membalas.
“Pihak China percaya bahwa Laut China Selatan seharusnya tidak menjadi lautan persaingan kekuatan besar yang didominasi oleh senjata dan kapal perang,” kata Tan Kefei dalam konferensi pers pada hari Sabtu 2 Januari 2021, dirilis Sputniknews.com.
Tan Kefei berpendapat bahwa “sumber militerisasi sebenarnya” di daerah itu berasal dari negara-negara “di luar kawasan ini yang mengirimkan kapal perang mereka ribuan kilometer dari rumah untuk melenturkan otot”.
Juru bicara Kementerian Pertahanan berjanji bahwa militer China “akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan serta perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan”.
Tan Kefei menambahkan bahwa “pembangunan pertahanan dan perkembangan China selalu menjadi tambahan kekuatan global untuk perdamaian,” dan menyampaikan harapan bahwa “berbagai pihak dapat memperbaiki prasangka mereka dan memiliki pandangan rasional tentang China dan perkembangan militernya”.
Pernyataan tersebut menyusul laporan bahwa kapal induk terbaru Inggris, HMS Queen Elizabeth, mungkin dikerahkan ke China Selatan dalam beberapa bulan mendatang sebagai bagian dari misi operasional pertama kapal.
Pada Februari 2019, Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson mengonfirmasi bahwa misi operasional pertama kapal induk Ratu Elizabeth akan mencakup Laut China Selatan, sesuatu yang harus ditambahkan untuk “mewujudkan Inggris Raya secara global”.
Juga pada tahun 2019, laporan media mengklaim bahwa kapal induk dan kelompok serangnya akan bergabung dengan unit militer AS dan Pasukan Bela Diri Jepang di dekat Kepulauan Ryukyu Jepang “secepatnya awal tahun depan”.
Perkembangan yang dilaporkan terjadi di tengah ketegangan regional yang sedang berlangsung di wilayah Laut China Selatan yang selain China diklaim oleh berbagai negara, termasuk Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.
