JakartaGreater – Pekan lalu, Duta Besar AS untuk India, Kenneth Juster mengatakan bahwa “sanksi tidak dirancang untuk merugikan teman”, tetapi India harus membuat keputusan, tentang S-400.
Sementara, Kementerian Luar Negeri India, saat menjawab kemungkinan sanksi, mengatakan, pihaknya memiliki kebijakan luar negeri independen yang memandu akuisisi pertahanan sejalan dengan kepentingan keamanan nasional.
India menempatkan rencana induksi untuk sistem S-400 di posisi teratas, tidak terpengaruh oleh ancaman sanksi AS, karena sumber pertahanan mengatakan bahwa tim yang terdiri dari hampir 100 kru dan penerbang akan pergi ke Rusia untuk pelatihan dan pemeliharaan sistem secara masif, pada akhir bulan ini, dirilis Sputniknews.com, 11/1/2021.
Perkembangan itu terjadi beberapa hari setelah Duta Besar AS untuk India Kenneth Juster mengatakan Undang-Undang Sanksi (CAATSA) tidak dirumuskan untuk menghukum teman dan sekutu, tetapi New Delhi harus memutuskan apakah akan memperpanjang kerjasamanya dengan Washington.
“Sanksi tidak pernah dirancang untuk merugikan teman dan sekutu. India ingin tetap membuka opsinya tetapi pada akhirnya pilihan harus dibuat,” kata Juster pada Selasa 5-1-2021 lalu di New Delhi.
Laporan terbaru dari Kongres AS juga menyarankan Amerika untuk menjatuhkan sanksi sekunder di bawah CAATSA. Meski demikian, India dan Rusia, keduanya telah mengkonfirmasi bahwa kesepakatan senilai $ 5,43 miliar yang ditandatangani antara kedua negara pada Oktober 2018 berjalan dengan baik.
“India dan AS memiliki kemitraan strategis global yang komprehensif. India memiliki kemitraan strategis khusus dan istimewa dengan Rusia. India selalu mengejar kebijakan luar negeri yang independen.
Ini juga berlaku untuk akuisisi dan pasokan pertahanan kami yang dipandu oleh kepentingan keamanan nasional kami”, ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Anurag Srivastava dalam menanggapi pertanyaan tentang kesepakatan S-400 Jumat 8-1-2021 lalu.
Pejabat Kementerian Pertahanan “sangat berharap” bahwa India akan bisa mendapatkan “pembebasan keamanan nasional” dari CAATSA lewat pemerintahan Biden yang akan datang. Undang-undang tersebut diberlakukan oleh AS pada tahun 2017 untuk mencegah negara-negara membeli senjata Rusia atau minyak Iran.
Untuk melawan ancaman sanksi, India sebelumnya telah melancarkan kampanye militer diplomatik besar-besaran untuk meyakinkan pemerintahan Trump yang akan keluar, bahwa akusisi S-400 adalah “persyaratan keamanan nasional yang mendesak”.
Alutsista S-400 diyakini dapat mendeteksi, melacak, dan menghancurkan pembom strategis yang bermusuhan, jet dan pesawat mata-mata, Rudal, dan drone pada jarak 400 km dan akan digunakan untuk melawan ancaman dari China dan Pakistan. India membayar angsuran pertama sekitar $ 800 juta ke Rusia untuk sistem Rudal pada tahun 2019.
