Penelitian Asing di Laut Indonesia

(Ilustrasi)

Pasca tsunami, banyak permohonan izin penelitian asing di Indonesia untuk melakukan penelitian di laut khususnya di kawasan yang terkait erat dengan terjadinya tsunami. Sulit bagi peneliti Indonesia ataupun pengambil kebijakan untuk memastikan apakah survei tersebut khusus untuk kebutuhan penelitian tsunami, atau datanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Selain itu, mengingat mahalnya biaya survei kelautan dan terbatasnya APBN untuk membiayainya, peneliti Indonesia sering bekerja sama dengan peneliti asing dalam melakukan penelitian di laut. Peneliti yang sinis mengatakan bekerja sama dengan peneliti asing untuk meneliti kelautan Indonesia ibarat seorang penari striptis. Biaya penelitian memang ditanggung pihak asing, tapi kita terpaksa memperlihatkan aurat kepada mereka. Daya tariknya pun kadang lebih menggiurkan, dijanjikan beasiswa pendidikan S-2 dan S-3 bagi peneliti Indonesia.

Permasalahan itu terjadi karena belum adanya kebijakan pengaturan survei yang dilakukan penelitian asing ataupun peneliti dalam negeri nonpemerintah secara operasional.

Kendala yang dihadapi selama ini ialah anggaran penelitian kelautan sangat terbatas, padahal ukuran laut di Indonesia sangat luas. Maka, dengan anggaran yang tersedia, kita tidak akan mampu melaksanakan survei dengan biaya sendiri.

Akibatnya, harus memanfaatkan penawaran penelitian dari pihak luar negeri untuk melakukan kerja sama survei. Permasalahannya, sangat sulit bagi kita untuk mengetahui apabila ada niat yang tersembunyi bagi peneliti asing. Apalagi dengan peralatan laut kita yang terbatas, sementara peralatan peneliti asing sudah canggih, menambah kompleksitas permasalahan.

Akibat dari keterlibatan peneliti asing dalam survei kelautan ialah terambilnya data dan informasi yang selayaknya hanya dikonsumsi internal. Bahkan data yang ditinggalkan kadang belum bisa dimanfaatkan karena teknologinya belum dikuasai peneliti lokal.

Akibat belum adanya pedoman bagi pengambil keputusan, posisi tawar pengambil keputusan atau mitra dalam menyetujui proposal penelitian kelautan yang melibatkan peneliti asing pun menjadi lemah. Apalagi penelitian tersebut berlindung pada payung kerja sama penelitian antarpemerintah.


Kebijakan survei kelautan
Untuk memperkuat posisi tawar pengambil keputusan dalam pemberian izin penelitian, serta agar mitra penelitian sejak awal bisa mengarahkan lokasi penelitian agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia, perlu dilakukan, pemetaan terlebih dahulu terhadap wilayah laut Indonesia. Pemetaan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama ialah wilayah laut yang terbuka untuk penelitian. Wilayah itu juga dapat digunakan untuk demonstrasi / peragaan / penawaran teknologi baru. Atau bisa juga wilayah tersebut memang sengaja dipasarkan potensi/pengelolaannya untuk dikelola bekerja sama dengan pihak asing. Bisa juga wilayah yang sudah ditetapkan sebagai jalur pelayaran internasional.

Peneliti asing lakukan riset di laut Indonesia ada yang legal juga illegal untuk mendapatkan data potensi laut Indonesia

Ibarat tubuh, wilayah ini merupakan bagian wajah yang boleh dilihat orang asing. Sebagai kodifikasi, wilayah ini dapat diberikan warna hijau.

Kelompok kedua adalah wilayah yang ditujukan untuk penelitian secara terbatas. Orang asing boleh melakukan penelitian, tapi lokasinya ditentukan/diatur sesuai kebutuhan pihak Indonesia. Jadi, peneliti asing hanya dapat melihat hasil penelitiannya pada bagian yang diteliti, sedangkan pihak Indonesia bisa merangkai berbagai hasil penelitian oleh peneliti yang berbeda, menjadi peta yang utuh, yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Ibarat tubuh, wilayah ini merupakan bagian yang boleh dilihat orang lain secara terbatas, misalkan bagian punggung atau lutut manusia. Sebagai kodifikasi, wilayah ini dapat diberikan simbol warna kuning.

Kelompok ketiga ialah daerah sensitif yang hanya boleh dilihat peneliti putra bangsa. Ibarat tubuh, wilayah ini merupakan aurat, orang asing tidak boleh melihatnya dan hanya anggota keluarga yang diperbolehkan melihat.

Wilayah ini dapat diberi kode warna merah. Wilayah ini termasuk wilayah yang strategis karena faktor kerahasiaan, menyangkut keamanan nasional, keselamatan peneliti, adanya potensi kekayaan alam yang luar biasa, pusat biota, laut yang harus dilindungi, daerah potensi gempa/erupsi, dan lain-lain.

Pada wilayah ini, hanya peneliti Indonesia yang boleh melakukan riset. Dan sebagai konsekuensinya, disediakan dana APBN. Peta dengan pembagian warna tersebut bisa juga untuk konsumsi umum. Namun, bisa juga terbatas pada pengambil kebijakan, yang terkait dengan pemberian izin penelitian asing serta para mitra peneliti kelautan.

Pembatasan lokasi penelitian itu tentu cukup rasional. Seandainya peneliti Indonesia melakukan penelitian di negara lain pun tentu ada pembatasan, tidak akan diizinkan di semua lokasi. Terlebih lagi riset di laut yang sensitif akan mengganggu kehidupan di lokasi tersebut. Imbasnya, kita tidak dapat mengambil manfaat dari penelitian tersebut.

Apabila kebijakan mengenai pengelompokan laut tersebut sudah ada, akan dapat mempercepat keputusan pemberian atau penolakan izin penelitian asing di laut yang selama ini cenderung perlu waktu lama. Selain itu pemerintah akan dapat manfaat dari pemberian izin penelitian asing tersebut.

Kerja sama antarlembaga
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, perlu adanya kerja sama antarinstansi, terutama Kementerian Ristek, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Apabila kebijakan itu tidak ada, kendala yang dihadapi selama ini akan selalu berulang, yaitu koordinasi antarinstansi perlu waktu lama untuk mengkaji secara seksama. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 telah ditetapkan semua permohonan izin penelitian asing harus diputuskan paling lama 3 bulan, apakah akan disetujui atau ditolak. 

Dengan keterbatasan waktu menjadikan posisi tawar pemberi izin menjadi lemah. Kelemahan posisi tawar bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan, tapi tidak bertanggung jawab.

Lembaga penanggung jawab
Kebijakan lain yang diperlukan ialah memastikan adanya lembaga penanggung jawab pengelola data hasil penelitian kelautan. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kawasan laut yang belum pernah diteliti dan informasinya terbatas.

Diharapkan, lembaga tersebut juga dapat mengolah data yang sudah ada untuk dimanfaatkan secara maksimal. Sekaligus menjelaskan kepada instansi yang kompeten untuk pemanfaatan sumber daya alam ataupun kepentingan lain. Dengan demikian, APBN pun hanya perlu disediakan khususnya pada kawasan yang selektif. Kunci keberhasilan dari kebijakan itu ialah apabila ada instansi yang memulai/menginisiasi dan direspons baik oleh instansi terkait yang kompeten.

 

Ditulis oleh : Nasrudin Irawan

Sharing

Tinggalkan komentar