BPPT : Tahun 2030-an Energi di Ambang Batas

Permasalahan energi baik untuk sektor transportasi maupun sektor industri selalu menjadi perhatian publik. Hal tersebut dikarenakan adanya skema penerapan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijalankan kurang tepat. Walaupun harga BBM bersubsidi sudah dinaikan, namun karena konsumsi BBM juga meningkat maka jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia (OEI) 2014, adalah cara BPPT memberikan gambaran pengembangan energi Indonesia kedepan sekaligus cara mengantisipasi kebutuhan energi dalam rangka mencapai target perumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pengembangan energi yang mendukung program subsidi BBM. Keterbatasan sumber daya energi menyebabkan pada tahun 2033 total produksi energi dalam negeri dari fosil dan energi terbarukan sudah tidak mampu lagi memenuhi konsumsi domestik. 

“Dikhawatirkan, keterbatasan sumber daya energi  tersebut mengakibatkan pada tahun 2033 Indonesia akan menjadi negara importir energi,”  ungkap Kepala BPPT, Unggul Priyanto, di sela-sela peluncuran buku OEI 2014, di Gedung BPPT, Jakarta (30/9).

Tahun 2014 ini, lanjut Kepala BPPT,  adalah kali ke enam peluncuran Buku OEI sejak 2009 lalu. Buku ini adalah bentuk kontribusi BPPT kepada masyarakat agar dapat memahami isu-isu penting pengembangan dan perencanaan energi nasional mendatang.

“Selain memberikan gambaran permasalahan energi, Buku OEI 2014 secara khusus juga membahas rekomendasi BPPT dalam upaya mengantisipasi permasalahan energi yang akan dihadapi Indonesia di masa depan.

Menurutnya, Indonesia akan mengalami net impor BBM dan net impor gas ditahun 2023. Untuk itu, pemberdayaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai substitusi BBM khususnya di sektor transportasi, perlu segera dilakukan. “Tahun 2012, pemberdayaan BBN di sektor transportasi baru sebesar 421 juta barel. Di proyeksikan di tahun 2035, pemberdayaan BBN untuk sektor transportasi harus sudah mencapai 1745 juta barel,” terang Kepala BPPT.

Indonesia yang sudah memasuki “era lampu kuning” dalam penyediaan energi (BBM), menurut Unggul, pemangku kebijakan perlu segera menyiapkan langkah-langkah strategis yang mendukung ketahanan energi.

Kepala BPPT menuturkan melalui Buku OEI ini diharapkan setiap tahunnya ada perbaikan ketersediaan dan permintaan energi yang ada di Indonesia ke depan. Dalam outlook energi ini, apa yang disampaikan hanya ingin menggambarkan kondisi yang apabila tidak melakukan suatu kebijakan apapun.

“Secara umum ada dua permasalahan yang penting untuk dipertimbangkan yaitu upaya Indonesia untuk lepas dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan upaya untuk mengurangi beban subsidi energi khususnya BBM,” terangnya.

Pada skenario dasar, kebutuhan energi (termasuk biomassa) meningkat dari 1.079 juta (1,08 miliar) setara barel minyak (SBM) tahun 2012 menjadi 1.916 juta (1,92 miliar) SBM tahun 2025 bahkan mencapai 2.980 juta (2,98 miliar) SBM pada tahun 2035 dengan laju pertumbuhan 4,5 persen per tahun.

Saat ini konsumsi BBM bersubsidi di sektor transportasi semakin tinggi menyebabkan beban subsidi BBM pada anggaran belanja negara. Tahun 2033 total produksi energi dalam negeri terbatas tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga Indonesia akan menjadi net importir energi.

Upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi alternatif sebagai subtitusi BBM diupayakan dengan bahan bakar nabati (biosolar dan bioetanol) namun realisasi pemanfaatan belum optimal. Ketergantungan impor energi yang tinggi dapat membahayakan ketahanan energi nasional. Persoalan-persoalan dalam pengelolaan energi tersebut harus mendapat prioritas untuk dicarikan solusinya. Sebab energi adalah salah satu faktor pengggerak perekonomian nasional.

“Saya mengharapkan semoga buku outlook energi Indonesia ini bisa bermanfaat dan menjadi rujukan bagi penentu kebijakan untuk pengembangan energi ke depan,” ucap Unggul.

Proyeksi dan Solusi

Dikatakan Kepala BPPT, saat ini, subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam APBN-P sudah mencapai Rp 246,5 Triliun dengan harga premium Rp 6500 per liter. Menurut proyeksi dalam Buku OEI 2014, misalkan harga premium dinaikan hingga Rp 9500 per liter pun pemerintah tetap harus mengeluarkan subsidi untuk BBM sebesar Rp 118 Triliun.

Karenanya, pemerintah harus mendorong penemuan dan pemanfaatan cadangan energi seperti energi baru terbarukan (EBT). Sebagaimana disebutkan dalam PerPres RI No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mentargetkan terwujudkan energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional. Diproyeksikan pada tahun 2025 peranan EBT akan terus naik menggantikan peranan minyak bumi hingga 15 persen.

Disisi lain, terkait dengan penggunaan batubara yang saat ini menjadi bahan baku utama energi dengan cadangan batubara ditahun 2012 sebesar 28,97 miliar ton, diproyeksikan akan habis secara keseluruhan di tahun 2034 (berdasarkan data historis 2000-2012 meningkat 12%/tahun). Untuk itu, OEI 2014 memproyeksikan BBM sintetis dari batubara (CTL) dipertimbangkan mulai berproduksi pada tahun 2030.

OEI 2014 jugasecara tegas menyebutkan bahwa Indonesia harus segera memberdayakan bahan bakar terbarukan untuk mendukung terwujudnya ketahanan energi. “Demi kontinuitas penyediaan bahan bakar ramah lingkungan dan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, Indonesia harus dan tidak boleh gagal dalam membangun sistem industri bahan bakar altenatif nasional,” tegas Kepala BPPT.

Menurutnya, Indonesia akan mengalami net impor BBM dan net impor gas ditahun 2023. Untuk itu, pemberdayaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai substitusi BBM khususnya di sektor transportasi, perlu segera dilakukan. “Tahun 2012, pemberdayaan BBN di sektor transportasi baru sebesar 421 juta barel. Di proyeksikan di tahun 2035, pemberdayaan BBN untuk sektor transportasi harus sudah mencapai 1745 juta barel,” terang Kepala BPPT.

Indonesia yang sudah memasuki “era lampu kuning” dalam oenyediaan energi (BBM), menurut Unggul, perlu dengan segera menyiapkan langkah-langkah strategis yang mendukung ketahanan energi.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengurangi subsisdi BBM dengan melakukan diversifikasi bahan bakar seperti konversi BBM ke BBG, Biofuel dan EBT. Sedangkan jangka panjangnya adalah dengan mengembangkan perkebunan energi terpadu untuk penyediaan bahan bakar berkelanjutan, sekaligus berpeluang memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat ke dalam proses bisnis perkebunan dan bahan bakar.

“Peranan teknologi berbasis batubara, EBT dan gas akan semakin penting di masa mendatang. Tanpa adanya inovasi teknologi, potensi energi yang ada seperti biomassa, tidak akan bisa langsung dimanfaatkan dan termanfaatkan secara maksimal,” tutup Kepala BPPT. (tw/SYRA/Humas)

 

Sumber : BPPT

Leave a Comment