Myanmar untuk Pertama Kalinya Tugaskan Kapal LPD UMS Mottama

Angkatan Laut Myanmar (MN) telah menugaskan kapal Landing Platform Dock (LPD) pertama kalinya.

Dinamakan UMS Mottama (dengan nomor 1501) mulai beroperasi dalam upacara tingkat tinggi yang diadakan pada 24 Desember di dermaga angkatan laut Yangon untuk menandai peringatan berdirinya Angkatan Laut Myanmar yang ke-72, lansir Jane’s.

LPD Myanmar dibangun di Korea Selatan oleh DAE SUN Shipbuilding & Engineering Co, Ltd. Sebuah kontrak untuk Moattama kemungkinan ditandatangani pada awal tahun 2018, tetapi pembangunan kapal LPD untuk Myanmar baru diketahui publik setelah diluncurkan di Busan pada Juli 2019.

LPD dikirimkan pada bulan September tahun ini, dan melakukan pelayaran perdananya ke Rusia dari Korea Selatan sebelum mencapai Myamar.

Desain Mottama didasarkan pada LPD Makassar class yang dibuat oleh Korea Selatan untuk Angkatan Laut Indonesia tetapi secara visual lebih mirip dengan Tarlak class milik Angkatan Laut Filipina.

Sebanyak 10 kapal jenis ini telah dibangun sejauh ini untuk angkatan laut Indonesia, Peru, Filipina, dan sekarang Myanmar. Desainnya dikatakan sangat terjangkau

Kapal memiliki panjang sekitar 122 meter, lebar 22 meter dan total bobot sekitar11.300 ton. Kapal memiliki daya tahan 30 hari di laut dan jangkauan 8.600 mil laut. Moattama sekarang tercatat sebagai kapal terbesar di armada Angkatan Laut Myanmar.

Seperti kapal LPD lainnya, Moattama dirancang untuk operasi amfibi, pengangkutan personel, serta bantuan bencana dan bantuan kemanusiaan. Moattama memiliki well deck untuk kapal pendarat dan dua hanggar helikopter.

Sharing

4 pemikiran pada “Myanmar untuk Pertama Kalinya Tugaskan Kapal LPD UMS Mottama”

    • Sebenarnya gini, Myanmar bisa aja pesen ke Indonesia, ASALKAN kejadian di Rakhine State atau Exodus pengungsi Rohingya tidak terjadi, karena AB Myanmar juga mempertimbangkan dampak, sementara mereka sendiri di blacklist beberapa negara barat atas kejadian diatas, dan dari perspektif kita sebagai Indonesia, kita menghindari terjadinya ekses yang tidak diinginkan (seperti protes dll) yang berpotensi menciptakan kegaduhan diplomatik, apalagi AB Myanmar saat ini didukung India dan China, jadi kesimpulannya cukup fragile kalo Indonesia memutuskan ikut ambil bagian dalam proyek AL Myanmar.

Tinggalkan komentar