BATAN Akan Bangun PLTN Mini

Ilusrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. (Foto: batan.go.id)

JAKARTA- Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, bila di masa pemerintahan sebelumnya sulit mewujudkan rencana Pembangunan PLTN untuk mendukung kebutuhan listrik di Indonesia, Djarot berharap pada pemerintahan Jokowi-JK bisa menyetujui rencana pembangunan PLTN mini non komersial di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai introduksi sebelum membangun yang lebih besar.

“Fokus kita dalam waktu dekat adalah membangun PLTN Mini (prototype) sebagai contoh sebelum kita membangun PLTN yang lebih besar,” ujar Djarot. Hal itu disampaikan usai mengikuti Seminar Nasional Geologi Nuklir dan Sumber Daya Tambang 2014 di Kantor Batan Pasar Jumat, Jakarta Selatan kemarin (12/11).

Pembangunan reaktor mini tersebut juga untuk memperkuat penerimaan masyarakat akan perlunya energi nuklir untuk mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia. Diakuinya, untuk mewujudkan hal itu perlu biaya besar yakni sekira Rp 1,6 triliun dengan jangka waktu pembangunan lima tahun. Bila disetujui, BATAN akan memulai pembangunan pada 2015. ”Mudah-mudahan pada 2020 sudah bisa beroperasi,” harapnya.

Pembangunan tersebut dirasa penting karena sejalan dengan amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai UU tersebut, Indonesia harus sudah memiliki PLTN pada 2019. Belum lagi, saat ini cadangan energi sudah krisis dan sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu dipikirkan jalan keluarnya. “Salah satunya harus adanya energi alternatif yakni nuklir ini,” jelas Djarot.

Menurut Djarot, BATAN melalui Kementerian ESDM sudah menyerahkan dokumen rencana pembangunan PLTN kepada pemerintahan SBY sebelum beliau lengser. Ini merupakan gagasan Kementerian ESDM dan BATAN untuk membangun 5 GW PLTN dalam bentuk ‘dokumen putih’. Djarot berharap dokumen tersebut sudah dibaca oleh Menteri yang baru.

Lokasi yang selama ini sudah dilakukan feasibility study dan dinyatakan sudah siap untuk dibangun PLTN adalah di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun Djarot menegaskan perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus agar tidak menimbulkan resistensi yang menyebabkan timbulnya masalah baru.

Sementara itu, Bupati Belitung Timur Basuri Cahaya Purnama yang hadir dalam acara seminar tersebut, mengatakan bahwa Kapubaten Belitung Timur siap dijadikan lokasi pembangunan PLTN pertama di Indonesia. “Kami siap. Yang perlu diyakinkan bahwa daerah ini cocok untuk dijadikan lokasi tapak PLTN. Meskipun dikatakan bahwa wilayah Indonesia dilingkari gunung berapi (ring of fire), tetapi kita semua tahu bahwa sudah ribuan tahun daerah Belitung aman dan tidak ada masalah,” imbuh Basuri.

Teknologi ini adalah sangat penting untuk kita pakai karena bukan hanya sebagai pembangkit listrik, namun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Omong kosong investasi bisa masuk jika energi tidak ada,” katanya lagi.

Basuri juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, dia akan membuat surat ke Presiden agar dapat segera menyetujui rencana pembangunan PLTN mini sebagai prototype untuk membangunan PLTN yang lebih besar. Berkaitan dengan penolakan masyarakat, Basuri menyatakan bahwa dirinya akan turun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan dalam setiap kesempatan dia sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pembangun PLTN 100 MW, dan sampai saat ini belum ada penolakan masyarakat terhadap rencana tersebut.

Hasil jajak penda­pat nasional yang dilakukan sela­ma tiga tahun terakhir tentang pe­man­faatan teknologi nuklir menyimpulkan bahwa 76,5 persen responden setuju peman­faatan iptek nuklir di Indonesia. Khusus untuk pemanfaatan di bidang energi (PLTN), 60,4 persen responden menyatakan setuju.

Sedangkan khusus jajak pendapat tentang pe­manfaatan iptek nuklir yang dilaku­kan di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), hasilnya lebih tinggi yakni 75 persen, sedangkan untuk PLTN 64,1 persen. Angka ini bisa menja­di acuan pemerintah dalam me­ngem­bangkan iptek nuklir dan pem­bangunan PLTN pertama di Indonesia.(arial)

Sumber


 

Batan: PLTN Adalah Keniscayaan

Inti nuklir di dalam kolam reaktor riset nuklir di reaktor serba guna G.A. Siwabessy milik Badan Tenaga Atom (BATAN), Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten

Bogor – Populasi penduduk Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai 270 juta. Maka itu 10 tahun mendatang diperkirakan terjadi krisis energi listrik. Untuk itu, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) diyakini menjadi solusi tepat mengatasi krisis tersebut.

“UGM saja menargetkan 2020 paling lambat PLTN harus sudah masuk Indonesia. Mereka sudah mengajukan kepada presiden. Sebenernya krisis energi sudah di depan mata, maka itu nuklir (PLTN) sebuah keniscayaan 19 tahun ke depan,” ujar Deputi Kepala Bidang Teknologi Energi Nuklir Taswanda Taryo, Bogor, Sabtu (13/9/2014).

Menurut Taswanda, Nuklir dan batu bara secara ekonomis memang beda tipis, tapi nuklir lebih kompetitif dan lebih ramah lingkungan. Karena energi angin maupun dan solar sell atau tenaga surya juga tidak efektif.

“Angin di sini jelas tidak ada, paling di NTB, itu pun hanya beberapa wilayah. Tidak seperti di Belanda. Solar sell kalau di Pulau Jawa tidak akan cukup lokasinya. Butuh tempat yang luas,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Taswanda, energi nuklir kini juga sudah masuk energi sekuriti. Beberapa negara seperti Korea Selatan dengan kepemilikan reaktor nuklir, lebih disegani negara lain. “Iran kan punya nuklir, negara takut semua kan? Amerika juga. Tapi kita beda, kita terbuka.”

“Kita punya nuklir, Malaysia mau macem-macem pasti takut. Meski pun nakut-nakuti orang tidak baik. Tapi Malaysia bilang akan buat nuklir di perbatasan Kalimantan dan Malaka, politik apa begini?” lanjut dia.

Begitu juga dengan Uni Emirat Arab, kata Taswanda, hanya memiliki modal uang mereka berani membangun nuklir. “Mereka benar-benar berani hanya modal uang saja.”

“Korea Selatan dulu belajar sama kita, sekarang mereka sudah memiliki banyak reaktor. Vietnam belajar dengan kita, 2020 dia menargetkan 2 x 1000 MWe, 2030 10 x 1000 MWe,” sambung Taswanda.

Politisasi

Menurut Taswanda, jika Indonesia harus memberi subsidi mencapai Rp 150 triliun per tahun, alangkah baiknya jika dialihkan untuk membangun PLTN. “Rp 30 triliun saja untuk PLTN 1.000 MW. Itu sudah menghasilkan banyak listrik.”

“Jadi menurut saya, ini hanya masalah politik saja. Sebab masalahnya di mana? Soal kemanan radiasi sudah jelas-jelas aman, dari segi manfaat lebih banyak dan green, lebih kompetitif. Jadi apa lagi?” ujar dia heran.

Insiden meledaknya PLTN milik Jepang di Fukushima, kata Taswanda, tidak berpengaruh di banyak negara. Justru pembangunan PLTN di sejumlah negara malah bertambah.

“Sejak 2011 hingga 2013 terus mengalami kenaikkan pembangunan PLTN di sejumlah negara. Pada 2011 berjumlah 65 PLTN, 2012 berjumlah 67 PLTN, 2013 berjumlah 69 PLTN,” papar dia.

“Jadi memang nuklir lebih banyak dipolitisir. Kita (Batan) kan hanya kopral, semua tergantung pimpinan. Masalahnya orang di atas masih pahamnya PLN,” sambung Taswanda.

Memang, Taswanda mengakui, di beberapa negara pembangunan PLTN pertama menjadi kontroversi. Maka itu ia berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti dapat membangun PLTN.

“Makanya kalau pemerintah tidak bersedia, kami punya terobosan dengan membangun PLTN mini. Tapi mudah-mudahan Pak Jokowi-JK setuju,” tandas Taswanda.

Sementara Kepala Batan Djarot Sulistyo Wisnubroto menegaskan, meski batu bara masih cukup sebagai sumber energi di Indonesia, namun bukan berarti energi nuklir tidak bisa dimanfaatkan.

“Maka itu tugas kami meyakinkan pemimpin masa depan, agar tidak bergantung pada salah satu sumber energi saja. Ini barbahaya. Misal internasional gas buang minta dikurangi sekian persen. Kedua, ubah paradigma, revolusi mental kata Pak Jokowi,” pungkas Djarot.

(Liputan6.com)

Tinggalkan komentar