Tekan China, AS Setujui Penjualan Senjata Jumlah Besar ke Taiwan

JakartaGreater – Pemerintahan Trump, Senin, 7-12-2020, menyetujui penjualan senjata besar-besaran baru kepada Taiwan dan mengenakan sanksi baru terhadap pejabat China terkait tindakan keras mereka terhadap pendukung pro-demokrasi di Hong Kong.

Tindakan ini dipastikan akan mendapat teguran keras dari China, yang menganggap Taiwan sebagai Provinsi pemberontak. China juga menolak aturan-aturan terkait Hong Kong dan menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya, dirilis VOA Indonesia.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan telah menyetujui penjualan peralatan komunikasi militer canggih senilai $280 juta kepada Taiwan. Sebelumnya, mereka mengatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap 14 anggota komite tetap Parlemen China. Sanksi ini diberlakukan ketika pemerintah AS yang masa jabatannya akan berakhir meningkatkan langkah-langkah hukuman terhadap China.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri mengatakan telah menyetujui penjualan komunikasi itu untuk “membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, kemajuan ekonomi di kawasan” dan “berkontribusi pada tujuan penerima untuk memodernisasi militernya, kemampuan komunikasi dalam mendukung misi dan kebutuhan operasional mereka.”

Persetujuan itu adalah yang terbaru dari serangkaian langkah yang diambil pemerintahan Trump untuk meningkatkan pertahanan Taiwan selama beberapa bulan terakhir.

Departemen Luar Negeri dan Keuangan AS pada Senin 7-12-2020 juga mengatakan mengambil tindakan terhadap 14 anggota komite China dengan membekukan aset apa pun yang mungkin mereka miliki dalam yurisdiksi AS dan melarang mereka beserta keluarganya bepergian ke Amerika.

Minggu lalu, pemerintah AS semakin membatasi akses visa bagi pejabat Partai Komunis China sebagai bagian dari kampanye tersebut. AS juga menjatuhkan hukuman terhadap China atas tindakannya di provinsi Xinjiang Barat, Tibet, Taiwan, dan Laut China Selatan.

“Serangan Beijing yang tak henti-hentinya terhadap proses demokrasi Hong Kong telah melumpuhkan Dewan Legislatifnya, menjadikan badan itu sebagai alat belaka tanpa oposisi yang berarti,” kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Pernyataan itu juga mengulangi kecaman-kecaman terkait pelanggaran China terhadap perjanjian dengan Inggris mengenai pengembalian Hong Kong kepada pemerintahan China pada 1997.

“Tindakan ini sekali lagi menunjukkanketidak patuhan Beijing dengan komitmen internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama China-Inggris, sebuah perjanjian yang terdaftar di PBB,” katanya.

Keempat belas pejabat tersebut adalah Wang Chen, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, Arken Imirbaki, Wan Exiang, Chen Du, Wang Dongming, Padma Choling, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng, dan Wu Weihua.

“Tindakan kita hari ini menegaskan Amerika akan terus bekerja sama dengan sekutu dan mitra kita untuk meminta pertanggungjawaban Beijing karena merusak otonomi yang dijanjikan pada Hong Kong,” kata Pompeo.

Amerika kembali mendesak Beijing untuk mematuhi komitmen internasionalnya dan memperhatikan suara dari banyak negara, yang telah mengecam tindakannya.