AS Memulai Proses Pendirian Konsulat di Sahara Barat

Washington, JakartaGreater – Kementerian Luar Negeri  AS pada Kamis, 24-12-2020 mengatakan akan memulai proses untuk mendirikan konsulat di Sahara Barat, usai pemerintahan Presiden Donald Trump mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut bulan ini. Menyimpang dari kebijakan AS yang sudah berlangsung lama, Washington setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

Sahara Barat adalah wilayah gurun tempat sengketa teritorial telah berlangsung puluhan tahun antara Maroko melawan Front Polisario, sebuah gerakan pemisahan diri dukungan Aljazair yang berusaha untuk mendirikan negara merdeka.

Pengakuan itu adalah bagian dari kesepakatan yang ditengahi AS, yaitu Maroko menjadi negara keempat –setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan– yang menormalisasi hubungan dengan Israel dalam empat bulan terakhir ini.

“Segera berlaku, kami meresmikan pos kehadiran virtual untuk Sahara Barat, dengan fokus pada mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, yang akan segera diikuti dengan mendirikan konsulat yang berfungsi penuh,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pernyataan, dirilis Antara, 25-12-2020.

“Pos kehadiran virtual ini akan dikelola oleh Kedutaan Besar AS di Rabat,” kata Pompeo. Ia menambahkan bahwa Washington akan terus mendukung negosiasi politik untuk menyelesaikan masalah antara Maroko dan Polisario dalam kerangka rencana otonomi Maroko.

Dukungan Washington untuk kedaulatan Maroko atas wilayah gurun itu merupakan konsesi kebijakan terbesar yang dibuat Amerika Serikat sejauh ini dalam upayanya untuk memenangkan pengakuan Arab atas Israel.

Serangkaian kesepakatan normalisasi telah didorong sebagian oleh upaya yang dipimpin AS untuk menghadirkan front persatuan melawan Iran dan mendepak pengaruh regional Teheran.

Presiden terpilih Joe Biden, yang akan menggantikan Trump pada 20 Januari 2021, akan menghadapi keputusan apakah akan menerima kesepakatan AS di Sahara Barat, yang belum pernah dilakukan oleh negara Barat lainnya.

Negara-negara Barat dan PBB telah lama menyerukan referendum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Leave a Comment