Militer Myanmar Gelar Ulang Pemilu Usai Status Darurat 1 Tahun

* Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint ditahan oleh pihak militer pada Senin, 1/2/2021;
* Kantor Kepresidenan Myanmar mengumumkan status darurat akan berlangsung selama satu tahun;
* Kekuasaan negara akan diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing;
* Bandara Internasional Yangon akan ditutup hingga Mei tahun ini;
* Militer mengatakan akan menggelar ulang pemilihan umum (pemilu) multipartai di Myanmar setelah pemberlakuan status DARURAT selama satu tahun.

Yangon, JakartaGreater – Militer Myanmar pada Senin, 1/2/2021 mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar ulang pemilihan umum (pemilu) multipartai setelah pemberlakuan status darurat selama satu tahun, dirilis Xinhua, 1/2/2021.

Komisi Pemilihan Umum (Union Election Commission) Myanmar akan direformasi dan proses elektoral dalam pemilihan parlemen yang diadakan pada November tahun lalu akan diperiksa ulang sesuai dengan undang-undang (UU), ujar pihak militer dalam pernyataan yang disiarkan di televisi.

“Setelah periode status darurat, pemilu multipartai yang bebas dan adil akan digelar ulang dan kekuasaan negara akan diserahkan kepada partai terpilih yang memenuhi standar demokrasi,” tambah pernyataan itu.

Pernyataan tersebut dilontarkan setelah Kantor Kepresidenan Myanmar mengumumkan status darurat yang akan berlangsung selama satu tahun di negara itu.

Deklarasi yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Pertama U Myint Swe itu, yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) presiden, diumumkan di stasiun televisi milik militer, Myawaddy TV.

Kekuasaan negara akan diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing, papar stasiun televisi itu dalam sebuah pernyataan.

“Presiden harus mendeklarasikan pengalihan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif Myanmar kepada Panglima Angkatan Bersenjata guna memungkinkannya melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar dapat segera memulihkan situasi Myanmar seperti sedia kala,” demikian menurut Konstitusi Pasal 418 (a).

Lebih lanjut, pernyataan itu mengatakan bahwa fungsi legislatif dari seluruh parlemen dan badan-badan tertinggi akan ditangguhkan sejak hari diumumkannya deklarasi tersebut.

Sebelumnya pada hari itu, Senin pagi, 1/2/2021, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan sejumlah pejabat senior lainnya ditahan oleh pihak militer.

Menurut laporan, pihak militer Myanmar telah mengambil kendali atas berbagai pemerintahan dan parlemen di banyak wilayah Myanmar. Telekomunikasi di ibu kota Nay Pyi Taw dan beberapa wilayah dan negara bagian lain juga diputus.

Di kota terbesar Myanmar, Yangon, gedung balai kota dikendalikan oleh pihak militer, dan personel militer yang membawa senjata terlihat di dalam kompleks tersebut. Di sejumlah jalanan di Yangon, wartawan Xinhua melihat warga setempat umumnya tenang dan beberapa dari mereka membicarakan soal penahanan tersebut.

Stasiun radio dan televisi milik negara, MRTV, saat ini tidak lagi beroperasi pada Senin pagi, seperti diumumkan stasiun itu di akun media sosialnya.

Bandara Internasional Yangon akan ditutup hingga Mei tahun ini, menurut otoritas penerbangan sipil, sementara itu semua bank di seluruh Myanmar ditutup pada Senin.

Pihak militer mengatakan bahwa ada kecurangan masif dalam pemilihan parlemen pada November tahun lalu, dan menuntut penundaan sesi parlemen baru. Namun, Komisi Pemilihan Umum Myanmar pada pekan lalu menepis tudingan itu.

Dalam pernyataan terbaru yang disiarkan di televisi, pihak militer juga menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Myanmar gagal menyelesaikan penyimpangan dalam pemilu yang digelar pada 8 November 2020, dan menolak menggelar pertemuan khusus Parlemen Persatuan sebelumnya, yang diminta oleh pihak militer serta Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.

Demi mencapai perdamaian abadi di negara tersebut, pihak militer akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (Nationwide Ceasefire Agreement/NCA), tambah pernyataan itu.

Sesi reguler pertama dari sesi parlemen baru itu dijadwalkan dimulai dengan pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) pada Senin, dengan Dewan Kebangsaan (majelis tinggi) pada Selasa, 2/2/2021 dan sesi Parlemen Persatuan pada 5 Februari.

Sesi parlemen mendatang akan memilih ketua untuk kedua majelis parlemen tersebut, membentuk komite parlemen, serta memilih presiden dan wakil presiden Myanmar.

Partai NLD yang berkuasa memenangkan mayoritas kursi di kedua majelis Parlemen Persatuan dalam pemilu tahun lalu.