Aung San Suu Kyi Minta Masyarakat Lawan Kudeta Militer

Yangon, JakartaGreater – Akun resmi Facebook milik partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) pada Senin, 1/2/2021 menerbitkan pernyataan atas nama pemimpin Aung San Suu Kyi, yang menyebutkan bahwa masyarakat harus melakukan protes dan melawan kudeta militer.

NDL mengatakan pernyataan itu, yang diunggah di laman Facebook dan biasanya digunakan oleh partai selama kampanye pemilu, ditulis sebelum kudeta pada Senin terjadi.

Reuters belum dapat menghubungi pejabat partai NLD untuk dimintai komentar, dirilis Antara, Senin, 1/2/2021.

Suu Kyi tidak terlihat di hadapan publik sejak ditangkap dalam penggerebekan pada Senin dini hari bersama sejumlah tokoh dan aktivis partai penting lainnya.

“Aksi militer merupakan tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran,” bunyi pernyataan tersebut, yang menerakan nama Pemimpin Suu Kyi tanpa disertai tanda tangannya.

“Saya meminta masyarakat untuk tidak menerima ini, untuk bertindak dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta militer.”

Pernyataan itu dikeluarkan oleh pimpinan partai Win Htein, yang dalam catatan tulisan tangan di bagian bawah menekankan bahwa pernyataan itu asli sekaligus mencerminkan permintaan Suu Kyi.

“Saya bersumpah bahwa permintaan untuk rakyat ini adalah pernyataan asli dari Aung San Suu Kyi,” tulis Win Htein, yang tidak dapat dihubungi oleh Reuters.

China Perhatikan Situasi Myanmar

Pemerintah China menyatakan ikut memperhatikan kudeta militer di Myanmar dan berharap semua pihak dapat mengelola perbedaan dengan baik sesuai konstitusi, dan menegakkan stabilitas.

“Kami telah mencatat apa yang terjadi di Myanmar dan sedang dalam proses memahami lebih lanjut situasinya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada pengarahan pers harian di Beijing, Senin, 1/2/2021.

“China adalah tetangga yang bersahabat bagi Myanmar. Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum, serta menjaga stabilitas politik dan sosial,” ujar Wang menambahkan.

Pada Januari saat berkunjung ke Myanmar, Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan kepala militer Min Aung Hlaing, yang sekarang telah mengambil alih kekuasaan.

Ketika ditanya apakah Myanmar saat itu, dalam pembicaraan antara Wang Yi dan Min Aung Hlaing, mengisyaratkan kemungkinan adanya kudeta, juru bicara Wang hanya mengulangi pernyataan sebelumnya.

China telah lama memainkan peran penting di Myanmar, yang dulu bernama Burma, serta berdiri di samping negara tersebut selama masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin militer, tetapi juga bekerja sama dengan Aung San Suu Kyi ketika dia menjadi pemimpin.

Sang peraih hadiah Nobel, Suu Kyi, ditangkap bersama para pemimpin lain partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang ia pimpin dalam penggerebekan pada Senin dini hari.

China memiliki kepentingan ekonomi strategis di Myanmar. Jaringan pipa minyak dan gas utama China mengalir melalui negara itu.

China juga mendorong Koridor Ekonomi China-Myanmar, sebuah jaringan transportasi dan proyek lain yang melewati daerah tempat faksi etnis minoritas sering bertempur satu sama lain serta melawan pasukan pemerintah.

Pertempuran di timur laut Myanmar terkadang membuat para pengungsi lari menyelamatkan diri dari perbatasan ke China, yang memicu kemarahan Beijing.

ASEAN Respons Situasi Politik Myanmar

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak agar pihak-pihak terkait dalam situasi politik di Myanmar, usai kudeta militer dan penangkapan tokoh pemerintahan, untuk bersikap sejalan dengan prinsip Piagam ASEAN.

“Negara anggota ASEAN mengikuti secara saksama perkembangan terkini di Republik Persatuan Myanmar,” rilis pernyataan resmi ASEAN, pada Senin, 1/2/2021.

“Kami mengingatkan kembali mengenai tujuan dan prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan serta pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” kata ASEAN.

Militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.

Otoritas militer, seperti dikutip Reuters, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dipindahtangankan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing –yang menyebut kudeta itu sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.

Negara-negara anggota ASEAN, dalam pernyataan terpisah, juga menyeru semua pihak di Myanmar menahan diri dari aksi lanjutan yang dapat memperburuk situasi.