Jul 112017
 

Strategic Sealift Vessel (SSV) Filipina, BRP Davao del Sur, buatan PT PAL Indonesia (Chiara Zambrano @chiarazambrano)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkakan pasal gratifikasi terhadap tiga tersangka dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014-2017.

“Ketiga tersangka yang terkena pasal gratifikasi itu, Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia (MFA), Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Indonesia (AC), dan Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT PAL Indonesia (SAR),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, 10/7/2017.

Febri menyatakan ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur mengenai penerimaan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, kata Febri, pada Selasa (4/7/2017) ketiga tersangka diperiksa sebagai saksi silang di gedung KPK, Jakarta.

“Saat penggeledahan di kantor PT PAL Indonesia pada Sabtu (1/7/2017), penyidik menyita uang Rp 230 juta dan 2.100 dolar AS,” kata Febri.

Dalam proses penyidikan kasus sebelumnya berkaitan dengan pembayaran “fee agency” dalam penjualan Kapal SSV, penyidik menemukan sejumlah uang tunai yang dikelola secara terpisah dari sistem pengelolaan keuangan perusahaan.

“Indikasi gratifikasi yang diterima oleh para tersangka yang telah disita penyidik sejauh ini adalah Rp 230 juta. Sekarang penyidik terus mendalami indikasi penerimaan lain terkait dengan perkara ini,” ucap Febri.

KPK sudah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus suap di PT PAL, tiga orang tersangka penerima suap adalah MFA, AC, dan SAR, sedangkan tersangka pemberi suap adalah AN dari perusahaan swasta.

Saat operasi tangkap tangan pada 31 Maret 2017, penyidik mengamankan uang sejumlah 25 ribu dolar AS diduga merupakan “cashback” atau pemberian untuk pejabat PT PAL terkait dengan pembayaran “fee agency” untuk penjualan dua unit Kapal SSV oleh PT PAL pada instansi Pemerintah Filipina.

Uang itu merupakan bagian dari total komitmen fee yang akan diterima oleh oknum pejabat PT PAL, yaitu sekitar 1,25 persen dari nilai kontrak dengan total sekitar 1,087 juta dolar AS.

Uang dimasukkan ke dalam tiga buah amplop, dua amplop masing-masing berisi uang 10 ribu dolar AS dan satu amplop berisi 5.000 dolar AS.

Terhadap ketiga tersangka dari PT PAL disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan terhadap AN disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal ini mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta, dilansir ANTARA, 10/7/2017.

Bagikan:

  2 Responses to “3 Tersangka PT PAL Dikenakan Pasal Gratifikasi”

  1.  

    Yang disuap dan menyuap masuk neraka

  2.  

    Awasi gerakan KKN di tubuh2 perusahaaan BUMN se indonesia seharusnya wewenangnya ada di BPK jika ditemukan praktik KKN khusus BUMN yang menangani HUKUM adalah Kepolisian negara bukanlah KPK.

    “Save KPK”

 Leave a Reply