AS Segera Bergabung Kembali ke Dewan HAM PBB

Washington, JakartaGreater – Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden akan bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3 tahun setelah eks Presiden Donald Trump hengkang dari lembaga tersebut.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken membuat pengumuman pada Senin waktu AS (Selasa, 9-2-2021, waktu Indonesia) bahwa Amerika akan kembali ke Dewan yang berbasis di Jenewa, Swiss, itu sebagai pengamat, menurut pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Dalam pernyataannya, Antony Blinken mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden telah menginstruksikan departemen tersebut untuk kembali menjalin hubungan dengan Dewan HAM PBB “secara aktif dan sesegera mungkin.”

“Kami bermaksud untuk melakukannya, mengingat bahwa jalan paling efektif untuk mereformasi dan memperbaiki Dewan adalah terlibat dengannya dalam cara yang berprinsip,” kata pejabat tersebut.

“Kami memahami bahwa Dewan berpotensi untuk menjadi forum yang penting bagi mereka yang tengah berjuang melawan tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia. Dengan berada di dalamnya, kami berupaya mereformasi dan memastikan lembaga ini dapat memenuhi potensi itu,” kata dia menambahkan.

Rencana kembalinya AS tersebut pertama kali dilaporkan oleh Associated Press, dirilis Antara, pada Senin 8-2-2021.

Sebelumnya, Trump, dengan agenda “America First” (Dahulukan Amerika) yang berkontribusi pada keputusannya menarik AS dari sejumlah organisasi dan perjanjian internasional, keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018, separuh jalan dari periode keanggotaan 3 tahunan. Trump menganggap Dewan cenderung tidak berpihak pada Israel serta tidak mereformasi diri.

Majelis Umum PBB dengan 193 anggota dijadwalkan untuk memilih anggota-anggota baru Dewan tahun ini. Para anggota dipilih untuk duduk selama 3 tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari 2 periode berturut-turut.

Kandidat anggota dipilih melalui pemungutan suara dalam kelompok geografis untuk menjamin adanya representasi. Sesi berikutnya dewan yang beranggotakan 47 negara tersebut akan dimulai menjelang akhir Februari 2021.