Panglima TNI: Kalau Konflik Sudah High, Kami Harus Gerak!

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers terkait dugaan oknum bintara pembina masyarakat (babinsa) yang mengarahkan masyarakat memilih pasangan capres dan cawapres tertentu, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/6/2014). Moeldoko meminta publik tak resah dengan kasus tersebut dan menjamin TNI tetap netral, serta jalannya pilpres akan dikawal dengan baik.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Jakarta – Kisruh antara KPK dengan Polri semakin memanas saat ini. Meski TNI demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI tak akan menggerakkan pasukannya. Saat ini kondisi konflik dan potensi gangguan pertahanan negara masih dalam kategori low intensity.

“Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity,” ujar Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/2/2015).

TNI disebut Moeldoko memiliki ukuran dan indikator untuk bisa menentukan kadar konflik atau potensi gangguan dan kondisi pertahanan negara saat ini disimpulkan masih masuk dalam kategori low intensity. Sayang, mantan Pangdam Siliwangi tersebut tidak bersedia menjelaskan mengenai kriteria yang dimaksud.

“Oh kita punya ukuran, punya indikator. Dari situasi hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, kita memiliki indikator untuk itu. Kapan TNI harus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam situasi,” kata Moeldoko.

Meski riak-riak pertikaian sudah mulai terlihat dalam kisruh KPK-Polri, untuk saat ini TNI belum mau terlibat. Panglima TNI hanya mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. TNI menegaskan akan langsung turun tangan jika negara sudah terancam.

“TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas ya TNI perlu turun tangan ya kita akan turun,” tegas Jenderal Bintang 4 tersebut.

Kisruh KPK dan Polri semakin memanas usai Komjen Budi Gunawan memenangkan praperadilan dan juga karena ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad. Reaksi dari masyarakat cukup kencang untuk membela KPK. Namun beberapa aksi dukungan kepada Komjen BG pun juga bermunculan. (Detik.com).

Sharing

Tinggalkan komentar