Konsekuensi Modernisasi TNI dengan Kogabwilhan (Opini)

Parade TNI (JKGR)

Pendahuluan

Beberapa pemikiran sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, terkait rencana pembentukan Kogabwilhan.

Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara mengamanahkan perubahan-perubahan sebagai berikut :

  1. Penerimaan atas supremasi sipil mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam penyusunan strategi, doktrin, taktik-operasi militer.
  2. Pasal 10 UU Pertahanan Negara menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara. TNI bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai alat politik oleh dan untuk kepentingan siapapun, termasuk dirinya sendiri.
  3. UU Pertahanan Negara menegaskan, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Pasal 3 Ayat (2)), sementara penggunaan kekuatan TNI sepenuhnya adalah dalam rangka menghadapi ancaman militer (Pasal 7 ayat (2). Ini mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam strategi, doktrin pertahanan dan penyusunan postur. UU Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa gelar pasukan tidak dapat dilakukan secara permanen dan dalam bentuk lembaga.
  4. Dari sudut hukum dan kebiasaan internasional, penempatan markas Komando Teritorial (Koter)/Kodam tidak sesuai dengan doktrin, yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant, menuntut sofistikasi untuk mengurangi kurban (damage limitation), dan mewajibkan kepatuhan pada norma-norma perang yang adil (just war).
  5. Pemisahan secara tegas tugas-tugas pertahanan antara TNI dan lembaga-lembaga di luarnya sesuai dengan sifat ancaman (militer dan non-militer), mengakibatkan “pembinaan teritorial” yang menjadi bagian dari tugas Koter/Kodam harus dikembalikan pada instansi lain yang relevan. Fungsi pembinaan potensi nasional menjadi wewenang dan tanggungjawab institusi lain di luar TNI.
  6. Revolusi dalam bidang teknologi perang mengharuskan perubahan dalam pola dan strategi pertahanan. Technological-based war, terjadinya perubahan durasi/ waktu, ruang, dan presisi, menyebabkan strategi perang berbasiskan mobilisasi masa dengan asumsi waktu perang yang panjang dan menyeluruh menjadi tidak relevan. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dan didukung oleh postur dan struktur pertahanan yang handal.
  7. Sifat inward looking dan perumusan sifat ancaman yang sangat luas kini kehilangan landasan legitimasi. Negara memang harus mengembangkan strategi keamanan komprehensif untuk menangkal berbagai bentuk ancaman seperti ancaman militer-non militer, eksternal-internal, maritme-based atau land-based, technological-based atau human based, serta konvensional-non konvensional. Strategi keamanan komprehensif tersebut dapat dilakukan dengan minimal dua cara. Pertama, negara memperluas ruang gerak aktor militer sehingga aktor ini dapat menangkal semua bentuk ancaman. Atau, kedua, Negara mengembangkan aktor keamanan baru dan menjadikan aktor militer sebagai aktor yang hanya memiliki kompentensi untuk mengatasi masalah pertahanan negara. Alternatif kedua yang merupakan alternatif masa reformasi ini, tampak dari formulasi Pasal 30 UUD 45, TAP/MPR VI dan VII/ 2000, UU No X tahun 2001 yang secara tegas membedakan sumber dan sifat ancaman serta institusi yang memiliki kewenangan penanganan.
  8. Konsekuensi logis dari pengadopsian alternatif kedua tersebut adalah perlunya dilakukan refungsionalisasi dan restrukturisasi institusi militer (termasuk Koter/ Komando Teritorial/ Kodam) agar institusi militer dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan kompentensi dan kapabilitas di bidang pertahanan negara. Strategi perang gerilya tidak dapat dan tidak boleh diinstitusionalisasikan karena merupakan bagian dari force deployment yang sifatnya situasional sesuai dengan hakekat, jenis dan bentuk ancaman. Dengan kata lain, Koter sebagai perwujudan dari gelar kekuatan, tidak bisa dan tidak boleh dipahami sebagai struktur permanen.
  9. Konsekuensinya, perlu restrukturisasi institusi militer (termasuk Koter) agar institusi militer dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan kompentensi dan kapabilitas di bidang pertahanan negara. Kompetensi dan kapabilitas yang perlu dikembangkan terutama adalah yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menangkal ancaman yang berdimensi eksternal, konvensional, baik yang berdimensi maritime-based, land-based, technological- based, maupun human-based. AL dan AU harus memainkan peran lebih besar dalam pertahanan wilayah (territorial defence).
  10. UU Pertahanan Negara menegaskan, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Pasal 3 Ayat (2)), sementara penggunaan kekuatan TNI sepenuhnya adalah dalam rangka menghadapi ancaman militer (Pasal 7 ayat (2). Ini mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam strategi, doktrin pertahanan dan penyusunan postur.
  11. UU Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa gelar pasukan tidak dapat dilakukan secara permanen dan dalam bentuk lembaga.
  12. Pemisahan secara tegas tugas-tugas pertahanan antara TNI dan lembaga-lembaga di luarnya sesuai dengan sifat ancaman (militer dan non-militer), mengakibatkan “pembinaan teritorial” yang menjadi bagian dari tugas Koter harus dikembalikan pada instansi lain yang relevan. Fungsi pembinaan potensi nasional menjadi wewenang dan tanggungjawab institusi lain di luar TNI.
Kapal Cepat FB-57 TNI AL (JKGR)

Pengembangan sistem pertahanan nasional

Sistem pertahanan nasional masa depan merupakan sistem yang:

  1. Memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan
  2. Mengedepankan prinsip no first strike.
  3. Memadukan strategi penangkalan (deterrence), pre-emptive, preventive, dan pertahanan aktif (active defense).
  4. Mengandalkan penggunaan integrated armed-forces.
  5. Terdiri dari beberapa Zona Pertahanan.

Perpaduan prinsip-prinsip dasar sistem pertahanan nasional tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan pengalihan dari sistem komandan teritorial ke sistem komando pertahanan wilayah. Proses pengalihan ke sistem pertahanan wilayah ini harus disertai dengan pertimbangan tentang:

(1) posisi pertahanan wilayah sebagai bagian dari bentuk gelar kekuatan di zona pertahanan tertentu;

(2) postur gelar kekuatan TNI yang mencerminkan postur integrated armed forces; hal ini, misalnya, dilakukan dengan mengembangkan struktur terpadu antar angkatan yang mengkoornisasikan military base(s) masing angkatan yang ada di wilayah kewenangannya. Struktur ini pada dasarnya merupakan bagian dari pilar pertahanan (bukan gelar pasukan) yang penempatannya didasarkan pada kebutuhan untuk mempertahankan zona-zona pertahanan yang dirancang berdasarkan Sistem Pertahanan Nasional;

dan (3) proses transisi yang perlu dilakukan agar revisi Koter AD berjalan beriringan dengan revisi seluruh strategi dan struktur/postur TNI (AD, AL, AU).

Satu hal penting yang perlu ditekankan disini adalah bahwa sistem pertahanan wilayah tersebut dikembangkan hanya untuk mengantisipasi permasalahan teritorial yang berkaitan dengan masalah pertahanan negara. Hal ini penting untuk digaris-bawahi karena permasalahan teritorial terdiri dari perpaduan dinamika unsur geografi, demografi, dan kondisi sosial-politik. Antisipasi terhadap perpaduan tiga unsur tersebut dilakukan dengan cara mengharuskan Negara (bukan TNI) untuk mengembangkan konsep pembinaan teritorial yang diarahkan untuk memperoleh suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang juang, alat juang, dan kondisi juang yang tangguh bagi penyelenggaraan tugas pertahanan negara.

Penempatan perpaduan unsur geografi, demografi, dan kondisi sosial-politk mengharuskan Negara untuk mengembangkan pola pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) yang bertujuan untuk melakukan tiga fungsi pembinaan.

Ketiga fungsi pembinaan tersebut adalah: (1) pembinaan unsur geografi menjadi kekuatan geografi; (2) pembinaan unsur demografi menjadi kekuatan demografi; dan (3) pembinaan kondisi sosial menjadi kekuatan sosial.

Dalam melakukan pembinaan unsur geografi menjadi kekuatan geografi, Negara, misalnya, harus membentuk kompartemen daerah yang harus dapat menentukan (a) berapa sumber daya yang ada padanya; (b) sumber mana yang memerlukan pembinaan serta pengembangan secara khusus; (c) apa yang masih perlu diadakan dari luar kompartemen; dan (d) kompartemen lain yang dapat membantu dan atau perlu dibantu. Sistem Komando Pertahanan Wilayah menjadi relevan disini karena sistem ini merupakan bagian dari kompartemen yang dibentuk Negara untuk mengembangkan ruang juang bagi pergelaran strategi perang di zona pertahanan dalam.

Dalam melakukan pembinaan unsur demografi menjadi kekuatan demografi, Negara, misalnya, harus dapat melakukan penilaian terhadap penduduk baik secara kualitatif (fungsinya dalam masyarakat) maupun secara kuantitatif.

Penilaian ini juga diikuti dengan pengembangan empat komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara yaitu komponen perlawanan bersenjata, komponen Kamtibmas dan Linmas, komponen urusan sipil (termasuk didalamnya aparatur pemerintahan sipil), dan komponen produksi. Sistem Komando Pertahanan Wilayah di fungsi pembinaan ini berperan sebagai instrumen inti dari komponen perlawanan bersenjata namun tidak menjadi bagian dari komponen-komponen lainnya. Instrumen inti dari komponen komponen lainnya adalah institusi sipil Kementerian Pertahanan yang berkewajiban untuk mengelola seluruh potensi sumber daya nasional yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan strategi pertahanan negara.

Dalam melakukan pembinaan kondisi sosial menjadi kekuatan sosial, Negara, misalnya, harus membina ketahanan mental rakyat yang meliputi aspek-aspek idelogi, politik, ekonomi,sosial dan budaya. Fungsi pembinaan ini juga bukan wilayah kerja TNI namun merupakan wilayah kerja institusi-institusi sipil seperti lembaga pendidikan, partai politik, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Institusi-institusi sipil ini berperan dalam menjalankan proses pendidikan dan sosialisasi politik di masyarakat.

Penangkis Udara Oerlikon TNI AU (JiBi)

Manajemen transisi

Manajemen transisi diarahkan untuk mengelola proses pengalihan (likuidasi) sistem Komando Teritorial ke sistem Komando Pertahanan Wilayah/ Kogabwilhan. Proses likuidasi Koter tersebut dapat dilakukan dengan tahapan dan urutan sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan Markas Komando baru yang mencerminkan pergelaran pasukan dalam rangka melindungi zona-zona pertahanan Indonesia.
  2. Likuidasi beberapa KODAM yang tidak berada di daerah rawan konflik dimulai dari struktur terkecil hingga teratas (Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, Kodam).
  3. Beberapa KODAM yang berada didaerah yang berdasarkan penilaian masih dibutuhkan pelibatan TNI, dipertahankan dalam waktu terbatas berdasarkan kebutuhan.
  4. Melakukan proses pemindahan TNI ke Markas-markas Komando baru.
  5. Melakukan fungsionalisasi komando-komando operasional (seperti KOSTRAD) untuk tugas-tugas peacekeeping internal.
  6. Mengalihkan tiga fungsi pembinaan (geografi, demografi, dan kondisi sosial) ke otoritas sipil.

Dengan demikian tidak ada lagi duplikasi KODAM ke KOGABWILHAN, dan menghilangkan kontroversi perdebatan.

Proses transisi tersebut perlu dilakukan terutama untuk menciptakan kerangka bagi pembenahan strategi pertahanan negara secara keseluruhan. Hal utama yang perlu dilakukan dalam proses transisi ini adalah merancang strategi kontingensi untuk menangani potensi konflik yang mungkin muncul.

Untuk menangani potensi konflik eksternal di masa transisi, pemerintah harus menempatkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan nasional. Hal ini berarti pemerintah harus dapat mengoptimalkan sistem Keamanan Kolektif (Collective Security) yang ada di PBB dan juga bentuk-bentuk pengaturan keamanan multilateral lain yang berada di tingkat global dan regional.

Optimalisasi kedua garda diplomasi ini tentu saja harus dilakukan berdasarkan garis-garis kebijakan luar negeri pemerintah.

Untuk menangani potensi konflik internal seperti Armed Rebellion, Insurgency, Riots, Social Conflicts, dan Non-Structural Conflicts, kekuatan TNI dikerahkan dalam rangka pelibatan (bukan penggunaan) dan hanya berperan sebagai internal peace-enforcer dan peace-keeping bukan sebagai peace-builder maupun aktor resolusi konflik.

Patroli Kapal TNI AL di Anambas (JKGR)

Penutup

Apa yang penulis tulis di atas adalah bukan karya penulis, namun merupakan rangkuman dari pendapat para pakar pertahanan yang diambil dari website nasional yang sayang sekali penulis sudah lupa url-nya.

Catatan kecil : berita di halaman 2 harian Kompas Sabtu 21 Februari 2015 “MOU TNI-KemHub Dikritisi” adalah contoh masih adanya pemahaman yang salah.

Semoga dapat memberikan kontribusi kepada masalah pertahanan negara.  (by: Antonov).