Malaysia Dorong Pembentukan Pasukan Penjaga Perdamaian ASEAN

(photo: Fransiskus Simbolon/ Kontan)

Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein menegaskan keinginan negaranya untuk mendirikan pasukan penjaga perdamaian ASEAN sebagai ketua ASEAN tahun ini.

Menurut surat kabar Malaysia The Star, dalam pidato kementerian pertahanan sebelum memulai kunjungannya ke Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, Hishammuddin mengatakan, dia dalam proses mengunjungi satu per satu dari sembilan negara ASEAN lainnya dan salah satu hal-hal yang akan dibahas adalah pembentukan pasukan perdamaian ASEAN.

Pengamat mengatakan, ide tentang pasukan penjaga perdamaian ASEAN bukanlah hal baru dan telah digulirkan selama bertahun-tahun. Juga bukan ide murni Malaysia – negara Asia Tenggara lainnya dan petinggi ASEAN juga telah mendukung itu di masa lalu. Malaysia hanya menghidupkan kembali inisiatif tua itu sekarang, ketika memiliki hak istimewa sebagai pemegang dua kursi, Ketua ASEAN serta kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB.

Kasus untuk mendirikan pasukan penjaga perdamaian ASEAN saat ini adalah jelas. Asia Tenggara adalah rumah bagi beberapa konflik internal dan beberapa rekan anggota ASEAN terlibat mengamati inisiatif perdamaian di hotspot, seperti di Aceh dan Mindanao, atau berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian seperti di Timor Timur. Saat ini, sebagian besar anggota ASEAN telah berpartisipasi dalam berbagai tingkatan dalam operasi penjaga perdamaian PBB dan telah mendirikan pusat pelatihan penjaga perdamaian nasional. ASEAN sudah mulai menyiapkan jaringan antara pusat -yang dikenal sebagai ASEAN Peacekeeping Centers Network (APCN)- dan telah mengadakan pertemuan APCN yang pertama diadakan tahun 2012 di Malaysia.

Rintangan akan tetap ada, namun untuk menyiapkan pasukan penjaga perdamaian ASEAN secara penuh, tidak lagi menemukan rintangan sekeras di masa lalu. Keterbatasan sumber daya, pengalaman dalam interoperabilitas, dan ketidaknyamanan umum dengan ASEAN menjadi alasan dari pihak yang menolak. Tapi masalah sebenarnya adalah keengganan dari beberapa anggota ASEAN untuk bergerak di luar prinsip-prinsip tentang noninterference dan menghormati kedaulatan negara, meskipun ini telah ditafsirkan secara fleksibel di masa lalu untuk membenarkan pergeseran kebijakan.

Hingga kini belum jelas bagaimana bentuk usulan Malaysia tersebut. Jika oposisi yang kuat terus berlanjut, maka gradualisme akan terus berlaku. Pendekatan bertahap akan diperlukan untuk perluasan APCN untuk memasukkan sepuluh anggota ASEAN dan perlahan-lahan memperluas kegiatannya dari berbagi informasi dan peningkatan kapasitas untuk lebih berani, seperti meningkatkan interoperabilitas dan akhirnya membangun kesepakatan siaga umum untuk mendukung operasi penjaga perdamaian. Yang jelas, bagaimanapun, gagasan tentang pasukan penjaga perdamaian ASEAN – seperti banyak inisiatif sebelumnya di kelompok regional – akan menjadi pertanyaan “kapan” dan bukan pertanyaan “jika”. (thediplomat.com).