Sekitar APBN-P 2015 dan Alokasi untuk Kemhan

Ilustrasi Rupiah (Liputan6.com/Johan Fatzry)

DPR setujui APBN-P 2015 defisit Rp222,5 triliun

Jumat, 13 Februari 2015

Jakarta (ANTARA News) – Rapat Paripurna DPR RI, Jumat malam, menyetujui RAPBN Perubahan 2015 menjadi APBN Perubahan/APBN-P 2015 dengan defisit sebesar Rp222, 5 triliun, atau 1,9 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Dalam APBN Perubahan 2015, total Belanja Negara adalah Rp1.984 triliun sementara Pendapatan Negara dan Hibah disepakati Rp1.761 triliun.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, yang menjadi pimpinan rapat paripurba ketika membuka kembali Rapat Paripurna pada pukul 20.30 WIB menyampaikan hasil lobi dari pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan DPR RI.

Rapat Paripurna dibuka kembali setelah diskors sejak pukul 11.20 WIB.

Setelah menyampaikan hasil lobi, Taufik Kurniawan kemudian meminta persetujuan anggota yang hadir dan anggota menyatakan setuju dengan beberapa catatan.

Taufik kurniawan kemudian menyatakan, RPABN Perubahan 2015 disetujui menjadi APBN Perubahan 2015.

Sumber : ANTARA News

 

Ketok Palu, APBN Perdana Jokowi Disahkan DPR

Liputan6.com, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015? menjadi Undang-Undang (UU) APBN-P 2015. Ini merupakan APBN pertama dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

?Kesepakatan ini menempuh jalan yang panjang setelah tertunda kurang lebih 10 jam, di mana dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB, lalu kemudian diskors hingga baru dimulai lagi pukul 20.30 WIB.

Adapun postur APBN-P 2015 yang disepakati diantaranya adalah Belanja Negara Rp 1.984,1 triliun, lebih rendah Rp 10,7 triliun dari usulan pemerintah sebelumnya.

“Kami akan menanyakan meja kaitan apakah apakah pembahasan RUU APBN-P Tahun 2015 dapat disetujui?,”? tanya pimpinan sidang paripurna dari Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan? di Gedung DPR RI, Jumat (13/2/2015).

Serentak pertanyaan Taufik tersebut langsung dijawab setuju oleh para peserta paripurna dan dilanjutkan dengan pemukulan palu.

?Sebelum disahkan, pengesahan UU APBNP 2015 ini diwarnai intrupsi dari beberapa anggota parlemen yang mayoritas lebih memberikan masukan ke pemerintah dalam pelaksanaan APBNP 2015.

Salah satu hal yang menjadi pesan adalah pemanfaatan dan pertanggung jawaban pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN.

Adapun dari postur anggaran yang disepakati, untuk pendapatan negara dan hibah disepakati sebesar Rp 1.761,6 triliun, di  mana penerimaan pajak non-migas disepakati Rp 1.439,7 triliun. Target penerimaan perpajak ini meningkat 11,5 persen dari APBN 2015.

Untuk penerimaan pajak migas tercatat sebesar sebesar Rp 139,3 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara disepakati sebesar Rp 52,2 triliun, PNBP kehutanan sebesar Rp 4.7 triliun, PNBP perikanan sebesar Rp 578,8 miliar, PNBP Kementerin Hukum dan HAM sebesar Rp 4,28 triliun, dan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 23,09 triliun.

Deviden BUMN ditargetkan sebesar Rp 36,9 triliun berasal dari Pertamina Rp 6,34 triliun, PLN Rp 5,4 triliun dan lainnya sebesar Rp 25,1 triliun.

Untuk subsidi energi disepakati Rp 137,8 triliun dimana untuk subsidi BBM, elpiji 3 kg dan LGV sebesar Rp 64,6 triliun. Untuk subsidi listrik Rp 73,1 triliun. Suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara untuk BUMN sebesar Rp 64,8 triliun.

Serta defisit dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp 224,1 triliun, atau 1,92 persen dari PDB.

Adapun asumsi makro antara lain:

– Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen
– Inflasi 5 persen
– Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,2 persen
– Nilai tukar rupiah Rp 12.500 per dolar Amerika Serikat
– Harga minyak Indonesia (ICP) US$ 60 per barel
– Lifting minyak 825 ribu barel per hari
– Lifting gas 1,22 juta barel

Sumber : Liputan6.com

 

Note   APBN 2015  :

Anggaran Belanja Negara pada APBN tahun 2015 berjumlah Rp2.039,5 triliun yang dialokasikan untuk :

  1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga : Rp647,3 triliun
  2. Subsidi : Rp414,7 triliun
  3. Pembayaran bunga utang : Rp152,0 triliun
  4. Transfer ke daerah : Rp638,0 triliun
  5. Dana desa : Rp9,1 triliun
  6. Belanja lainnya : Rp178,4 triliun

Bisa dibuka  di artikel “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015″

Sumber : JKGR

 

Berapa anggaran kementrian pertahanan ?

TNI Dapat Tambahan Dana Rp 4,7 Triliun, buat Apa?

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan Kementerian Pertahanan dan TNI mendapat tambahan dana Rp 4,725 triliun pada tahun ini.
Ini diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Kementerian Keuangan yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

“Kami cukup senang dengan tambahan anggaran untuk pertahanan tersebut,” kata Mahfudz kepada Tempo, Rabu malam, 11 Februari 2015.

Meskipun tambahan anggaran itu lebih rendah dibanding permintaan Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 5,1 triliun.

Mahfudz mengaku belum tahu penggunaan tambahan anggaran itu. Menurut Mahfudz, Komisi I perlu menggelar rapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, semua asisten perencanaan Panglima TNI, dan ketiga kepala staf matra TNI.

“Nanti akan diputuskan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk apa, apakah beli alutsista atau yang lain.”

Dalam APBNP 2014, Kementerian Pertahanan dan TNI mendapatkan dana 83,3 triliun. Sedangkan berdasarkan APBN 2105, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat anggaran Rp 96,9 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk belanja pegawai dan pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan baru sesuai dengan program modernisasi terhadap TNI. (TEMPO.CO)

Note : perbandingan Anggaran Kementrian Pertahanan tahun 2014 dan 2015

Pada APBN-P 2014             : Rp. 83,3 Triliun

Pada APBN      2015            : Rp. 96,9 Triliun

Tambahan anggaran           : Rp    4,725 triliun

Jadi total anggaran kementrian pertahanan pada APBN-P 2015  sebesar 101,625 Triliun (terbesar dalam sejarah).

Sebagai gambaran, pada 2004 anggaran pertahanan sebesar Rp21,7 triliun dan 2009 sejumlah Rp33,67 triliun. Tahun 2012 sebesar Rp72,54 triliun, pada tahun 2013 sebesar Rp. 80, 497 triliun dan pada tahun 2014 sebesar 83,3 Triliun .

Untuk Tutup Defisit Anggaran APBN-P 2015, Pemerintah Andalkan Utang

Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, utang asing maupun dalam negeri masih menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan Kabinet Kerja.

“Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga Pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan penerusan pinjaman ke BUMN atau Pemda Rp 4,4 triliun. Sementara untuk pinjaman proyek Pemerintah Pusat Rp 36 triliun dan pinjaman kementerian negara/lembaga sebesar Rp 33 triliun,” papar Said, Jumat (13/2).

Dari pinjaman proyek kepada kementerian negara/lembaga, Kementerian Pertahanan mendapat paling banyak. Kementerian yang dipimpin Ryamizard Ryacudu kecipratan anggaran dari utang sebesar Rp 13 triliun.

Selain dari luar negeri, pemerintahan Jokowi-JK juga mencari utang dalam negeri yang tahun ini ditetapkan hanya sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang dalam negeri sebesar Rp 309,4 miliar. (jurnalparlemen.com)

 

Kenaikkan Anggaran TNI, DPR RI Minta Masukan Korem 161 WS Kupang

POS KUPANG.COM, KUPANGKenaikkan anggaran untuk TNI dari Rp 86 trilyun menjadi Rp 102 trilyun salah satunya memprioritaskan untuk kesejahteraan anggota TNI dan pembelian alat utama sistem pertahanan di NTT.

Untuk itulah Komisi I DPR RI berkunjung ke Makorem 161 Wirasakti guna mendengar berbagai masukan dari seluruh satuan TNI di wilayah NTT.

Demikian disampaikan Ketua Rombongan Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra saat bertatap muka dengan Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro, Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Achmad Yuliarto, Danlantamal VII Kupang, Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Denny Kurniadi, Danlanud El Tari Kupang, Kolonel (Pnb) Andi Wijaya di Makorem Kupang, Senin (23/2/2015) pagi. Supiadin mengatakan peningkatan anggaran untuk mendorong TNI bekerja profesional dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan.

Untuk itu, kata Supiadin, kedatangan delapan anggota Komisi I DPR RI hendak mendapatkan masukan dari paparan masing-masing satuan TNI yang berada di wilayah NTT. Dari paparan itu, komisi dapat merumuskan kebutuhan mendesak apa saja yang harus dipenuhi untuk kelancaran tugas menjaga NKRI di wilayah NTT.

“Kami minta seluruh satuan memaparkan kondisi dan kekuatan anggota serta alutsista yang dimiliki saat ini,” jelas Supiadin.
Supiadin menambahkan peningkatan kesejahteraan anggaran dan alutsista bagi satuan TNI di wilayah NTT perlu dilakukan lantaran berbatasan dengan dua negara. Untuk itulah diperlukan penambahan alutsista, sarana, personil dan kesejahteraan anggota.

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro dalam pemaparannya menyatakan seluruh satuan TNI di wilayah NTT mengalami kekurangan sarana, alutsista, dan personil. Untuk itu diharapkan kehadiran Komisi I DPR RI ke NTT dapat memperjuangkan pemenuhan kebutuhan sarana, alutsista dan personil. (tribunnews.com)

Pimpin Rapat KKIP, Presiden Tegaskan Pembelian Senjata Harus Disertai Transfer Teknologi

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12) pagi. untuk pertama kalinya memimpin sidang kabinet yang membahas tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan 4 (empat) prioritas utama dalam kebijakan pertahanan, yaitu pertama:  menjamin pemenuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista.

Kedua, lanjut Presiden Jokowi, kemandirian pertahanan. “Ini yang harus kita wujudkan agar  kita tidak ketergantungan pada impor,” tuturnya.

Yang ketiga, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pertahanan bukan hanya sekedar memenuhi kekuatan pokok minimun namun harus ditujukan untuk membangun kekuatan  TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani.

Keempat, menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.

Presiden menjelaskan, kemandirian industri pertahanan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan secara simultan. Pertama, sebut Presiden, dilakukan melalui transfer teknologi, dimana diharapkan setiap  pembelian senjata harus disertai transfer teknologi ke industri strategis, baik PT PAL, PT Pindad, PT DI.
Kedua, siklus produksi senjata yang dilakukan dengan  meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa dikaitkan dengan siklus produksinya.

Yang ketiga mengenai integritas sistem, menurut Presiden Jokowi, pengadaan alutsisa itu  satu matra bisa terhubung dengan alutsista ke matra yg lain.

Presiden menunjuk contoh, tank AD tidak bisa melakukan operasi terpadu dengan pesawat tempur  angkatan udara atau kapal perang angkatan laut. “Ini yang harus kita hindari jangan sampai itu terjadi,” tegasnya.
Kemandirian industri pertahanan itu, lanjut Presiden Jokowi, juga harus dikaitkan dengan perbaikan manajemen BUMN.

Presiden mengingatkan, agar BUMN strategis di sektor industri pertahanan harus mulai melakukan perbaikan total, baik yang berkaitan dengan daya saing, produktivitas, kapasitas produksi yang ada di Pindad, PT DI, dan PAL, sehingga kita mampu bermitra dengan industri pertahanan skala global, seperti Korea selatan,  Eropa Barat dan Amerika.

“Oleh karena itu, rencana strategis pengembangan industri pertahanan harus jangka panjang. Berbicaranya jangan hanya setahun dua tahun tapi jangka panjang,” tutur Jokowi.

Agar industri pertahanan lebih efisien, menurut Presiden, kita harus menemukan teknologi ganda sipil militer. Artinya, bahwa industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi juga untuk kebutuhan mon pertahanan, misalnya komponen Anoa dari Pindad bisa juga bisa dipakai untuk komponen truk komersial.

Presiden juga menunjuk, produksi kapal perang PT PAL, diharapkan bisa dipakai untuk kapal niaga dan nelayan. Kemudian CN 295 produksi PT Dirgantara Indonesia (DI) juga harus bisa masuk ke industri pertahanan sipil. (beritasatu.com)

Catatan Penting :

Anggaran kementrian pertahanan pada APBN-P 2015 mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp    4,725 triliun total menjadi sekitar Rp 101 – 102 Triliun untuk kementrian pertahanan. Untuk mencukupi kebutuhan tsb Kementerian yang dipimpin Ryamizard Ryacudu kecipratan anggaran dari utang sebesar Rp 13 triliun.

DPR RI : “Kenaikkan anggaran untuk TNI dari Rp 86 trilyun menjadi Rp 102 trilyun salah satunya memprioritaskan untuk kesejahteraan anggota TNI dan pembelian alat utama sistem pertahanan di NTT.”

Instruksi Presiden Jokowi :

4 (empat) prioritas utama dalam kebijakan pertahanan, yaitu:

pertama:  menjamin pemenuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista.

Kedua :    kemandirian pertahanan.

Ketiga :  pertahanan bukan hanya sekedar memenuhi kekuatan pokok minimun namun harus ditujukan untuk membangun kekuatan  TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani.

Keempat: menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.

kemandirian industri pertahanan :

Pertama, dilakukan melalui transfer teknologi, dimana diharapkan setiap  pembelian senjata harus disertai transfer teknologi ke industri strategis, baik PT PAL, PT Pindad, PT DI.

Kedua, siklus produksi senjata yang dilakukan dengan  meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa dikaitkan dengan siklus produksinya.

ketiga mengenai integritas sistem, pengadaan alutsisa itu  satu matra bisa terhubung dengan alutsista ke matra yg lain.

Dan saat ini kita masih menunggu  program pembangunan kekuatan pertahanan (Bangkuathan)  Renstra II (2015-2019) yang di gulirkan oleh Kemhan di Era Pemerintahan Presiden Jokowi.

Sekedar catatan : Pada pemerintahan sebelumnya th 2014 kemarin

Menhan RI : Meski Pejabat Telah Berganti Namun Cita-Cita Renstra Bangkuathan Harus Terus Berjalan

Memasuki awal Rencana Strategis Tahap II dari program pembangunan kekuatan pertahanan (Bangkuathan) banyak pejabat yang telah berganti, termasuk Menteri Pertahanan. Meskidemikan kebijakan dan cita-cita dari Renstra II (2015-2019) dan Renstra III (2020-2024) harus terus berjalan untuk mencapai target tujuan yang telah diciptakan bersama-sama.

Demikian dikemukakan Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro dalam pembekalannya kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2014, Rabu (8/1) di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap. Rapim tahun 2014 berlangsung selama empat hari mulai tanggal 8, 9, 10 dan 13 Januari 2014, dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko………………………………

………………………………..Terkait sasaran dan rencana aksi kebijakan pertahanan negara Tahun 2014, Menhan menjelaskan salah satu diantaranya terselesaikannya produk-produk strategis pertahanan negara salah satunya RUU Keamanan Nasional dan Revisi Kepres No. 63 Tahun 2004 tentang pengamanan objek Vital Nasional. Hal ini penting untuk diselesaikan karena 250 ada objek vital nasional dan perlu dijabarkan lebih rinci lagi.

Selain itu juga adanya pencapaian target pembentukan Kelembagaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dan kelembagaan Cyber Army sebagai tim yang kokoh yang dipergunakan untuk menangkal serangan Cyber dari pihak atau negara lain. Pada tahun 2014 ini juga adanya penyelesaian dari pembangunan Indonesia Peace Security Center ( IPSC ) di sentul dan terbangunnya sarana di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, yakni 14 Pos Pengamanan Pertabatasan. Indonesia juga bercita-cita untuk menjadi masuk kedalam 10 besar dunia untuk Peace Keeping Operation yang diusahakan dengan penambahan personel hingga berjumlah 3500 prajurit.

Untuk bidang Industri Pertahanan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP dapat melanjutkan membantu pertumbuhan industri pertahanan yang saat ini masa pertumbuhannya dalam 5 tahun PT. Pindad (67%), PT. Dirgantara Indonesia (70%) dan PT. PAL (48%). Selain itu tetap terlaksanakanya Litbang dan Transfer of Technology serta Program Nasional, seperti meneruskan proyek pembangunan pesawat tempur KFX/IFX dengan pihak pemerintah Korea Selatan dengan program nasional. Diharapkan pada tahun 2020 Indonesia bisa memiliki pesawat tempur diatas generasi 4.

Terakhir yang menjadi sasaran dari kebijakan pertahanan negara adalah tindak lanjut pelaksanaan MoU Kemhan dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal proyek pembangunan Rumah Susun dan Rumah Tapak bagi personel TNI dan PNS……………………..

Sumber : dmc.kemhan