Poros Basis Pertahanan Maritim Asia

Kapal Republik Indonesia (KRI) kelas Multi Role Light Fregate (MRLF) KRI Usman Harun (USH)-359 melintas diperairan Karimunjawa, Jawa Tengah, Minggu (28/9). [Antara/M Risyal Hidayat] -
Kapal Republik Indonesia (KRI) kelas Multi Role Light Fregate (MRLF) KRI Usman Harun (USH)-359 melintas diperairan Karimunjawa, Jawa Tengah, Minggu (28/9/2014). [Antara/M Risyal Hidayat] –

Jakarta – Untuk pertama kalinya dalam 400 tahun, Asia menghabiskan uang lebih banyak untuk angkatan lautnya dibandingkan Eropa. Negara-negara Asia dinilai sedang gencar-gencarnya melakukan perbaikan dalam bidang pertahanan maritim.

Asia Tenggara, khususnya, diprediksi akan membelanjakan lebih dari US$25 miliar untuk membeli kapal-kapal perang baru hingga 2031. Kapal patroli, fregat, dan kapal amfibi akan mendominasi proyek-proyek pertahanan laut di masa depan.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Geoffrey Till, profesor emeritus di bidang studi maritim King’s College London. “Angkatan laut negara-negara Asia berinvestasi dalam rudal antikapal, teknologi bawah laut, dan sisem pengamatan maritim,” kata Till dalam di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (4/3).

Till berpendapat Indonesia telah memahami perlunya investasi komersial skala besar untuk fasilitas pelabuhan, basis industri maritim, kesadaran akan daerah kekuasaan maritim, hingga pasukan penjaga pantai. “Hambatannya hanyalah minimnya ketersediaan dana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Till menjelaskan negara perlu berinvestasi untuk angkatan lautnya untuk dapat mempertahankan otonomi strategis mereka di masa mendatang. “Namun, pada umumnya, pembangunan basis industri pertahanan memerlukan biaya yang mahal dalam jangka pendek,” kata Till.

Persaingan Asia-Pasifik
Till berpendapat persaingan semakin ketat di antara negara-negara Asia-Pasifik. Apalagi, dengan adanya konsep Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang Jalur Sutra Maritim.

“Beberapa pengamat bahkan melihat prospek semacam persaingan senjata angkatan laut di Asia Pasifik,” ujar Till. Vietnam, misalnya, mulai merambah dalam pengadaan kapal selam.

Meski begitu, Till berpendapat negara-negara Asia Pasifik seharusnya bisa berkolaborasi untuk melakukan pertahanan maritim, contohnya dalam hal memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

“Kolaborasi itu bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk kepentingan bersama,” ujarnya. (CNN Indonesia)

Tinggalkan komentar