Indonesia Terpilih Lagi Menjadi Anggota Dewan HAM PBB

Sidang Dewan HAM PBB (Foto: AFP
Sidang Dewan HAM PBB (Foto: AFP

Jakarta – Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk periode 2015-2017. Hal ini menunjukkan kepercayaan dunia kepada Indonesia.

“Selain menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk terus memajukan dan melindungi HAM, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Pemerintah Indonesia di bidang HAM tersebut,” pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (7/3/2015).

“Indonesia menyadari pentingnya upaya untuk memajukan prinsip toleransi dan penghormatan terhadap HAM,” ucap delegasi Indonesia, yang diwakili Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI, Dicky Komar, pada salah sesi utama Sidang DHAM PBB ke-28, 5 Maret 2015 di Kantor PBB, Jenewa, Swiss.

Delegasi Indonesia menyampaikan pula berbagai kebijakan Pemerintah RI di bawah Presiden Joko Widodo yang memuat berbagai komitmen dan kebijakan Pemerintah RI di bidang HAM, terutama dengan memberikan penekanan khusus pada perlindungan pekerja migran, penyelesaian berbagai masalah pelanggaran HAM di masa lalu, hak kepemilikan terhadap properti termasuk hak atas kepemilikan tanah, serta meneruskan berbagai capaian di bidang pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

“Berbagai langkah terbaru yang dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain proses revisi Undang-Undang mengenai Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi, proses ratifikasi Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, penyusunan Rancangan Aksi Nasional HAM keempat periode 2015-2019, serta upaya untuk penyusunan sebuah instrument hukum yang mengikat terkait dengan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers,” lanjut pernyataan Kemlu.

Delegasi Indonesia juga telah menyampaikan berbagai kebijakan nasionalnya terkait dengan masih berlakunya hukuman mati di bawah hukum nasional Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan pada saat berlangsungnya Biennial High-Level Panel on the Question of the Death Penalty, pada 4 Maret 2015, yang merupakan salah satu acara Panel Diskusi utama pada saat Sidang DHAM PBB kali ini. Penjelasan yang sama disampaikan pula pada Sesi Dialog Interaktif dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, pada 5 Maret 2015. (MetroTvNews.com).

Tinggalkan komentar