KPK Tahan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

Jakarta, JakartaGreater  –  KPK menahan 3 orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021, drilis Antara, Sabtu 28-2-2021.

Tiga tersangka, yaitu :

  1. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA).
  2. Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel.
  3. Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers Minggu 28-2-2021 dini hari di Gedung KPK, Jakarta.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan :

  1. Tersangka Nurdin Abdullah ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.
  2. Edy di Rutan Cabang KPK pada Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK).
  3. Agung ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

“Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1,” ujar Firli Bahuri.

Dalam kasus tersebut, Nurdin Abdullah diduga menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian Sbb :

  1. Pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.
  2. Selain itu, Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir 2020 Nurdin Abdullah menerima uang sebesar Rp 200 juta.
  3. Pertengahan Februari 2021 Nurdin Abdullah melalui ajudannya bernama Samsul Bahri menerima uang Rp 1 miliar.
  4. Awal Februari 2021 Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.

Atas perbuatannya, Nurdin Abdullah dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sharing

Tinggalkan komentar