Indonesia Desak Penghentian Kekerasan di Myanmar

JakartaGreater  –  Indonesia serukan menghentikan kekerasan di Myanmar, yang terjadi kepada pengunjuk rasa massal menentang kudeta militer terhadap pemerintah sipil sejak 1 Februari 2021.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membahas krisis politik Myanmar, pada Selasa 2-3-2021, dirilis Antara.

“Bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu. Oleh sebab itu, Indonesia mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, setelah selesai mengikuti pertemuan yang berlangsung virtual tersebut.

Dalam pertemuan yang juga diikuti menteri yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin, Retno Marsudi menyampaikan keprihatinan Indonesia atas meningkatnya kekerasan di Myanmar yang sudah memakan korban, terutama warga sipil yang meninggal dunia dan luka-luka.

Retno Marsudi juga menyoroti masih terjadinya penangkapan terhadap warga sipil, di tengah perkembangan situasi yang dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi Myanmar.

“Jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka (situasi ini) akan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan,” ujar Retno Marsudi , menegaskan.

Unjuk rasa damai menentang kudeta yang dilaksanakan berbagai elemen masyarakat di Myanmar berubah menjadi kerusuhan selama beberapa hari terakhir, sebab penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.

Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 21 pengunjuk rasa sudah tewas sejak kerusuhan dimulai sebulan lalu, sedangkan pihak Militer mengatakan 1 orang polisi tewas.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, atas tuduhan kecurangan dalam Pemilu November tahun lalu. Suu Kyi dan sejumlah pimpinan partai pemenang Pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan sampai saat ini.

Militer telah menjanjikan untuk mengadakan Pemilu baru, tetapi tidak menetapkan kerangka waktu yang jelas. Sementara itu, para pengunjuk rasa menuntut pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil dan menolak adanya Pemilu ulang.