Kontroversi Tes Keperawanan Prajurit TNI

Prajurit wanita TNI berbaris dalam acara Gladi Resik peringatan HUT TNI ke 67 di Halim Perdanakusuma, Jakarta. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Jakarta – Lembaga pembela hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) mendesak agar tes keperawanan untuk perempuan calon prajurit dan calon istri anggota Tentara Nasional Indonesia dihapus. Lembaga itu mengeluarkan hasil wawancaranya dengan sebelas perempuan yang menjadi “korban” tes keperawanan di rumah sakit militer di Bandung, Jakarta, dan Surabaya

Berdasarkan laporan HRW, semua perempuan yang mendaftar sebagai prajurit TNI dan tunangan para anggota TNI diwajibkan mengikuti tes keperawanan. “Pelamar atau tunangan yang dinyatakan ‘gagal’ memang tak lantas dihukum, namun menurut mereka tes itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma,” demikian tertulis dalam siaran resmi HRW.

Perempuan yang diwawancara HRW juga menyatakan hanya mereka yang memiliki koneksi dengan kekuasaan atau menyuap dokter militerlah yang mendapat pengecualian dari tes keperawanan. Tes tersebut dilakukan dengan cara memasukkan dua jari tangan ke dalam alat kelamin perempuan untuk memastikan selaput daranya masih utuh.

World Health Organization menyatakan tes tersebut tidak ilmiah karena sobeknya selaput dara bisa saja disebabkan oleh kecelakaan, bukan semata hubungan seksual. Kepada HRW, semua responden menyatakan tes berlaku bagi perempuan calon prajurit. Juga mereka yang hendak menikah dengan anggota TNI. Tes ini dilakukan dalam pemeriksaan fisik di rumah sakit militer.

HRW juga mewawancara dokter yang melakukan tes. “Tes dilakukan di rumah sakit militer seluruh Indonesia untuk seluruh pelamar perempuan di sebuah ruangan besar yang disekat dengan tirai,” kata dokter, yang meminta identitasnya dirahasiakan. Tes keperawanan biasanya dilakukan petugas perempuan. Namun seorang narasumber menyatakan uji keperawanannya dilakukan seorang pria.

Tak hanya calon prajurit, calon istri anggota TNI pun harus melalui prosedur serupa. Anggota TNI yang hendak menikah harus mendapat surat rekomendasi dari komandannya. Surat dapat dikeluarkan hanya bila calon istri telah melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk tes keperawanan.

Seorang perempuan calon prajurit mengaku diberitahu bahwa tes keperawanan penting untuk menjaga harga diri dan kehormatan bangsa. Istri anggota TNI juga diberitahu bahwa tes keperawanan berperan menjaga keharmonisan rumah tangga militer lantaran sang suami kerap bepergian hingga berbulan-bulan.

HRW mendesak agar praktek ini segera dihapus. “TNI harus menyadari bahwa tes keperawanan yang menyakitkan dan memalukan terhadap perempuan calon prajurit tak ada hubungannya dengan keamanan nasional,” kata Direktur Advokasi Hak Perempuan HRW Nisha Varia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno pada 18 November 2014 membenarkan kabar bahwa militer Indonesia masih menerapkan tes keperawanan. Saat itu protes terhadap tes keperawanan bagi calon polisi wanita sedang ramai diperbincangkan.

Juru bicara TNI, Mayjen Fuad Basya, sebelumnya juga mengkonfirmasikan bahwa tes keperawanan untuk perempuan calon prajurit lebih dulu dilakukan oleh TNI sebelum kepolisian melakukan tes serupa. Berdasarkan riset HRW, baik TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara telah melakukan tes keperawanan pada kepada perempuan calon prajurit selama puluhan tahun. Tes itu bahkan juga diberlakukan bagi calon istri anggota TNI. (Tempo.co).


Tes Keperawanan Taruni Militer Disorot Dunia, ini Penjelasan TNI

Jakarta – Tes keperawanan bagi perempuan yang hendak masuk TNI disorot dunia. TNI mengatakan materi keperawanan itu ada dalam sesi tes kesehatan. Namun, TNI memiliki alasan sendiri memasukkan materi keperawanan itu. Ini penjelasannya.

“Tidak ada tes keperawanan itu, yang ada tes kesehatan. Cuma salah satu materinya, ya keperawanan itu,” jelas Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya saat dihubungi detikcom, Kamis (14/5/2015).

Mayjen Fuad memaparkan, bahwa dalam rekrutmen calon taruna/taruni TNI itu, ada 3 faktor utama yang harus dipenuhi. Syaratnya 3 T yakni:
1. Tanggap mencakup intelektual atau IQ harus di atas rata-rata.
2. Tanggon menilai mentalitas, kepribadian dan loyalitasnya harus bagus.
3. Trengginas meliputi fisik yang prima.

“Khusus untuk perempuan, salah satunya memang harus virgin, perawan. Kalau tidak virgin bagaimana? Ya bisa, tapi penyebabnya apa? Kalau kecelakaan atau kesehatan, bisa. Tapi kalau pergaulan dan seperti itu, artinya kepribadiannya tidak bagus, tidak bisa,” jelas Fuad.

Yang bisa menentukan dalam tes kesehatan adalah dokter, dan harus dokter perempuan. “Ya dokternya perempuan,” tuturnya.

Mayjen Fuad pun memberikan contoh, bila TNI yang tugasnya menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa memiliki kepribadian yang tidak bagus, maka yang dijaganya juga akan hancur.

“Anda bisa membayangkan nggak, kalau taruni yang masuk itu pernah berbuat asusila, dia harus jadi perwira bagi anak buah, mendidik anak buahnya, pasangan anak buahnya. Apa itu dikatakan diskrimnasi? Kita seleksi orang itu ada standarnya, tak ada satupun yang boleh mengintervensi kita,” tegas Fuad.

Fuad lantas mencontohkan seleksi tim basket, pramugari atau PNS, yang menentukan standarnya adalah lembaga yang menerima. “Seperti tim basket atau pramugari, butuh tinggi 170 cm atau 165 cm, apakah itu dikatakan diskriminatif?” imbuhnya.

Lantas, materi keperawanan yang selalu ditujukan bagi perempuan, bagaimana dengan calon taruna mengetahui bahwa dia masih perjaka, apa jaminannya jika pergaulannya benar?

“Kalau untuk laki-laki itu intelijennya yang jalan. Dicari tahu sampai ke rumahnya, bagaimana latar belakang keluarganya, pendidikannya di mana, datangi tetangga-tetangganya, ditanya kesehariannya bagaimana, sampai ke sana penelusurannya. Kalau ada tes (keperjakaan), kalau ada caranya, ada ilmunya, pasti sudah dipakai,” tegas dia.

Perihal tes keperawanan untuk perempuan yang hendak masuk TNI sedang disoroti dunia. Berawal dari Human Right Watch Group (HRWG) yang mengeluarkan laporan dengan mewawancarai 11 perempuan, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun di TNI dari semua angkatan. Dalam laporannya, tes keperawanan itu dilakukan dokter dengan memasukkan 2 jari ke dalam vagina, dengan dokter laki-laki. Pemeriksaan ini dinilai diskriminatif dan ‘menyiksa’.

Laporan HRWG ini dilansir beberapa media dunia, seperti Guardian, Sydney Morning Herald, Daily Mail dan sebagainya.

Detik.com