Filipina Inginkan Militer Jepang di Negaranya

Sinzo Abe dan Beniqno Aquino III di Tokyo (© AP Photo/ Shizuo Kambayashi)
Sinzo Abe dan Beniqno Aquino III di Tokyo (© AP Photo/ Shizuo Kambayashi)

Tokyo – Pemerintah Filipina mengizinkan kapal-kapal Jepang menggunakan wilayah laut dan udaranya untuk melakukan patroli. Filipina juga memperbolehkan Jepang membangun pangkalan militer di negaranya sebagai penyimpanan senjata dan bahan makanan jika konflik di Laut China Selatan memanas.

Presiden Filipina Benigno Aquino saat mengunjungi Jepang, Jumat (5/6/2015), menyatakan pembahasan terkait masalah itu akan segera dibicarakan dengan Jepang. “Kami akan memulai pembicaraan dengan Jepang,” tandas Aquino.

Sebelumnya, Pemerintah Jepang dikabarkan telah mempertimbangkan untuk mengirim peralatan militer ke Filipina. Jepang juga telah bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam mengamankan wilayah Laut China Selatan.

Filipina sendiri semakin meningkatkan kerja sama dengan negara seperti Jepang dan AS dalam menghadapi militer Tiongkok di wilayah Laut China Selatan. Filipina menyatakan tidak khawatir akan penjajahan Jepang di masa Perang Dunia II. Bagi mereka, kondisi dunia saat ini sudah berubah dan Jepang dianggap sebagai mitra strategis.

Tembakan Peringatan
Hubungan antara Filipina dan Tiongkok terus memanas menyusul reklamasi pulau yang dilakukan Tiongkok di kepulauan yang disengketakan.

Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmi menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan penembakan yang dilakukan sebuah kapal perang Tiongkok terhadap sebuah kapal nelayan Filipina di dekat pulau karang Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan.

“Jika benar terjadi, ini menjadi keprihatinan yang serius,” ujar Gazmin kepada wartawan melalui pesan pendek dari Tokyo.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh laut China Selatan. Padahal kawasan itu juga diklaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Dari kelima negara itu hanya Brunei yang tidak memiliki pangkalan militer di Spratly yang berjarak 1.300 dari pulau utama Tiongkok.

Secara terpisah, Vietnam meluncurkan program wisata pesiar kepada warga negaranya ke pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

Dengan harga promosi 800 dolar AS, sebanyak 180 warga Vietnam akan mendapat pengalaman menikmati pemandangan pulau Spratly yang disengketakan pada bulan ini. Laman pemerintah Kota Ho Chi Minh menyebutkan, ruangan hotel VIP dan helikopter pribadi menjadi salah satu fgasilitas pendukung yang ditawarkan.

Suaramerdeka.com

Sharing

Tinggalkan komentar