Pemerintah Perpanjang Kontrak Freeport Papua

image

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang kelangsungan usaha PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 20 tahun, untuk mengeruk tambang tembaga di Papua. PTFI menyetujui usulan pemerintah terkait perubahan hubungan kerjasama dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana mengatakan, perpanjangan kelanjutan usaha ini tidak melanggar ketentuan. Sekadar informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan, perpanjangan KK diajukan paling cepat dua tahun, atau paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir.

Mengacu pada aturan tersebut, Freeport seharusnya mengajukan perpanjangan paling cepat pada 2019 sebab kontraknya baru berakhir 2021. “Kementerian ESDM mencari solusi agar kelanjutan operasi Freeport dapat segera diputuskan tanpa melanggar Peraturan yang ada. Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden menyampaikan usulan agar hubungan kerja pemerintah dengan Freeport diubah dari sistem kontrak karya ke IUPK,” ucapnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Menurutnya, Freeport telah merespon permintaan pemerintah tersebut dan sepakat untuk mengubah pola kerja samanya menjadi IUPK. Dengan perubahan pola itu, Freeport pun mendapat angin segar mengenai kelanjutan operasi Freeport di Bumi Cenderawasih tersebut.

Status IUPK, lanjut Dadan, membuat perusahaan tambang kelas kakap asal Amerika Serikat (AS) ini mendapat izin menggarap tambang hingga 20 tahun ke depan. Sayangnya, perpanjangan tersebut masih belum mendapat titik temu kapan akan dimulainnya. “Dengan persetujuan Freeport ke IUPK, tahap berikutnya adalam melakukan finalisasi untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah,” pungkasnya.

Presiden Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin memberikan tanggapan soal usulan ini. Menurutnya, perubahan status kerjasama merupakan terobosan yang dilakukan Freeport untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.

“Hal yang sangat jadi concern ini jadi satu terobosan yang dilakukan sehingga Freeport melihat ini satu hal penting. Artinya akan turun juga sebagai investor yang juga PMA, bagaimana juga diatur dalam undang-undang yang berlaku, menempatkan posisi negara kita lebih kuat dalam hal ini Freeport mengakui memahami posisi negara,” pungkas dia.

harianterbit.com

Sharing

Tinggalkan komentar