Posisi Wakil Panglima TNI di Tangan Presiden

Pelatihan Kedaruratan Wartawan di Karawang

Karawang – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Presiden bakal segera menentukan posisi Wakil Panglima TNI lewat Keppres. Pelantikannya, kata Moeldoko, kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan Panglima TNI berikutnya.

Demikian disampaikan Moeldoko ketika membuka latihan kedaruratan bagi wartawan di pusat latihan tempur Komando Cadangan Strategis (Kostrad) TNI AD di Gunung Sanggabuana, Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegal Wara, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, Jumat (12/6/2015).

“Nanti Presiden kemungkinan akan menyetujui, jadi kita akan segera punya wakil panglima,” ujar Moeldoko.

Moeldoko enggan berkomentar lebih lanjut terkait bursa calon wakil panglima. Menurutnya, kewenangan tersebut melekat pada Presiden sebagai panglima tertinggi TNI.

Selain posisi wakil panglima, menurut Moeldoko, reorganisasi TNI mencakup penambahan komando operasi angkatan udara dari dua menjadi tiga. Kemudian penambahan armada angkatan laut dari dua menjadi tiga, serta pemekaran Kostrad menjadi tiga divisi.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penerangan TNI Fuad Basya mengatakan, setelah Presiden menerbitkan Keppres, maka Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) akan bersidang untuk menyerahkan daftar calon kepada Jokowi.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sangat mungkin wakil panglima berasal dari AU. Meski menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahkan sudah memaparkan tugas pokok dan fungsi Wapang dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR kemarin. Hal itu diutarakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq di gedung DPR Jakarta, Rabu (10/6).

“Wakil Panglima TNI baru kemarin dijelaskan panglima apa alasan dan tupoksinya. Tapi ini tentu saja butuh persetujuan presiden. Kami serahkan kepada pemerintah, apakah Presiden setuju atau tidak kami serahkan sepenuhnya ke Presiden,” kata Mahfudz.

Dia mengakui, dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tidak mengatur posisi Wapang. Dalam UU itu yang ada ialah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. “Kalau Presiden setuju keberadaan pos Wakil Panglima TNI maka pengangkatannya itu juga sepenuhnya jadi kewenangan eksekutif dalam hal ini Panglima TNI dan Presiden,” ujar Mahfudz.

“Posisi Kasum TNI dihapuskan, diganti dengan Wapang. Kami melihat penjelasan itu punya alasan tapi sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah. Kalau Presiden setuju, karena ini tidak ditempatkan dalam Undang-undang, sepenuhnya itu jadi kewenangan eksekutif,”.

Metrotvnews.com