Pesawat dan Drone Kebutuhan Wujudkan Fleet in Being Bakamla RI

Selain kapal patroli, Indonesia Coast Guard atau Bakamla RI membutuhkan pesawat dan drone, untuk bisa menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditetapkan, yang salah satunya laut Natuna Utara.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S. Irawan, saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin, 14 September 2021, rilis Bakamla RI.

Laksda TNI S. Irawan menerangkan empat poin paparannya tentang roadmap penguatan Bakamla, yakni: aspek legislasi, kebijakan dan strategi, sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran Bakamla RI.

Bakamla saat ini sedang mendorong peranannya menyinergikan patroli dan sistem informasi maritim sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Rapat Dengar Pendapat Bakamla RI dengan Komisi I DPR, Jakarta, 13/09/2021

Untuk mewujudkan hal itu Bakamla RI menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai pijakan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan.

di depan Komisi I DPR RI, Bakamla RI mengungkapkan bahwa kondisi sarana prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal. 10 kapal patroli berbagai jenis yang dimiliki Bakamla RI tidak mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan wahana pengamatan udara seperti pesawat dan drone.

Rapat Dengar Pendapat Bakamla RI dengan Komisi I DPR, Jakarta, 13/09/2021

Pengamatan udara ini dibutuhkan Bakamla untuk mengidentifikasi setiap kontak permukaan demi mengoptimalkan penggunaan kapal patroli. Pengamatan udara dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla RI dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan, termasuk Laut Natuna Utara.

Saat ini, Indonesia masih memiliki klainm tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut dengan Vietnam sehingga kerap kali kapal-kapal ikan vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI.

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang dihadiri anggota DPR dari 9 Fraksi. Adapun Sestama Bakamla didampingi sejumlah pejabat utama jajaran eselon 2 Bakamla RI.

*Foto: dok. Kapal Patroli KN Tanjung Datu-1101 Bakamla RI. (@Bakamla RI)