Mari Membangun Poros Maritim

Industri Perkapalan Batam

Batam – Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua kementerian yang terkait dengan tol laut, membeli kapal produk dalam negeri, termasuk dari Batam yang memiliki banyak galangan kapal dengan kemampuan membangun bernagai jenis kapal.

“Saya minta semua membeli produk kapal dalam negeri. Termasuk Pertamina dan lainnya yang membutuhkan kapal tanker. Tidak usah membeli dari mancanegara,” kata dia usai berdialog dengan pengusaha kapal di Kabil, Batam, Kepri, Minggu.

Ia mengatakan, awalnya kagum saat berkunjung ke Korea Selatan dan melihat industri kapal negara tersebut yang dinilai sangat maju.

Namun, Presiden mengatakan usai mengunjungi galangan kapal di Batam meyakini bahwa industri yang ada sudah mampu membangun berbagai jenis kapal untuk keperluan dalam negeri.

“Setelah melihat industri galangan di Batam, saya menjadi terbuka. Bahwa industri galangan kapal Batam, mampu membangun sendiri kapal untuk kita,” kata Presiden.

Presiden juga mengatakan, setelah pulang dari Batam akan melakukan rapat kabinet terbatas di Jakarta untuk meminta daftar kebutuhan kapal selama lima tahun ke depan baik tanker, roro, kapal kargo, kapal penumpang.

“Dengan target poros maritim yang kita bangun dengan tol laut, butuh dukungan industri galangan kapal, Kita akan mengadakan dari dalam negeri,” kata dia.

Presiden Jokowi juga mengaku kaget dengan jumlah industri galangan kapal di Indonesia dan Batam yang tumbuh pesat. Saat ini di Batam ada 104 industri galangan kapal besar yang mampu memproduksi berbagai jenis kapal.

“Nanti, saya akan kumpulkan semua menteri yang terkait dengan kapal,” kata presiden.

Dalam diskusi bersama pengusaha Kapal Batam, Presiden mengatakan agar siap untuk membangun kapal untuk kebutuhan seluruh kementerian yang ada.

“Karena itu, saya tidak ragu memberikan proyek ini ke bapak ibu sekalian. Baik tongkang, dan lainnya. Mengapa harus membeli dari luar negeri kalau dalam negeri mampu,” kata dia.

Industri Perkapalan Batam

Diversifikasi

Untuk mempercepatnya, Kementerian Perindustrian mendorong industri di luar perkapalan melakukan diversifikasi dan ikut memproduksi komponen kapal.

“Strateginya, kita rangkul dan dorong pelaku industri mobil, logam, produsen mesin untuk juga memproduksi komponen kapal. Mereka sudah memiliki keahlian dan peralatan,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Batam melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Industri komponen diharapkan mengiringi penguatan industri galangan kapal, di mana saat ini, industri galangan kapal nasional terus tumbuh sejalan penguatan sektor maritim. “Pertamina sudah memasukkan pesanan kapal ke galangan-galangan kita. Begitu juga kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Ini menggerakkan industri,” kata Menperin.

Diketahui, di galangan PT Anggrek Hitam misalnya, tengah dibangun dua kapal tanker milik Pertamina, MT Parigi dan MT Pattimura, masing-masing berbobot mati 17.500 DWT.

Saat ini, Pertamina sedang membangun 10 kapal tanker di beberapa galangan kapal di Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap industri perkapalan.

Soal program penguatan industri perkapalan nasional, Menperin memaparkan program insentif fiskal yang berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal yang tertuang dalam PMK nomor 249/PMK011/2014.

Selain itu, melalui PP 146/2000 jo PP 38/2003 tentang fasilitas fiskal untuk impor dan/atau penyerahan kapal laut, pesawat udara, kereta api dan suku cadangnya.

“Saat ini sedang diproses pembentukan RPP pengganti PP 38/2003 yang akan mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut,” ujarnya.

Meskipun fasilitas tetap diberikan hanya kepada pengguna armada kapal, imbuh Menperin, namun galangan kapal dapat menikmati fasilitas ini dengan mengkreditkan pajak masukan.

Terkait RPP tersebut, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kemenperin Hasbi Assiddiq Syamsuddin mengatakan draft sudah berada di Setneg.

“Kami optimistis, segera menjadi PP dan mulai berlaku untuk mengakselerasi industri kita,” ujarnya.

ANTARA News