TNI Didorong Beli Amunisi Kaliber Besar PT Pindad

Wakil Presiden Jusuf Kalla (photo: Icha Rastika/ KOMPAS)

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Tentara Nasional Indonesia untuk membeli amunisi kaliber besar yang diproduksi PT Pindad (Persero). Kalla akan memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk membicarakan masalah ini.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (13/7/2015), seusai bertemu dengan Kalla.

“Saya juga laporkan bahwa Pindad sudah membuat amunisi kaliber besar. Beliau (Wapres) tanya ‘sudah ada yang pesan atau belum’, (saya jawab) belum. Dia bilang ‘saya akan dorong pengguna, TNI, gunakan amunisi kaliber besar,'” kata Silmy.

Menurut dia, pemerintah tidak ingin anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan senjata hanya mengalir ke pihak asing tanpa adanya manfaat bagi industri pertahanan nasional.

Menurut Silmy, Wapres sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan industri pertahanan nasional. Wapres adalah orang yang menginisasikan pembuatan panser Anoa. Pada 2007, Kalla meminta Pindad memproduksi Panser Anoa 6×6 untuk TNI.

Ia juga menyampaikan bahwa Pindad sebenarnya mampu menyediakan alat utama sistem senjata (alutsista) bagi TNI maupun Polri. Sejauh mana kemampuan Pindad bisa dikembangkan, kata dia, hal itu tergantung kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pindad.

“Selama kesempatan dikasih, kontrak diberikan, enggak ada yang enggak mungkin, kan ada kerja sama. Bagaimana bangkitnya Korea Selatan, bangkitnya Turki dalam alutsista karena pemerintah memberi penugasan,” ujar Silmy.

Kepada Pindad, Kalla berjanji akan mengawal agar proses pengadaan alusista oleh TNI turut meningkatkan partisipasi lokal. Di samping membahas pemasaran amunisi kaliber besar, Silmy melaporkan kepada Kalla data pembelian amunisi oleh Kepolisian.

Ia juga berdiskusi dengan Wapres bagaimana pembelian alutsista luar negeri bisa memberikan manfaat maksimal kepada dalam negeri, baik dari segi produksi maupun dari segi transfer teknologi.

Menurut Silmy, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan program offset. Dengan program ini, Indonesia memperoleh nilai tambah dari kerja sama dengan luar negeri. Ia mencontohkan pembelian helikopter Apache kepada Boeing.

“Misalnya pemerintah membeli helikopter Apache, itu kan yang membuat Boeing, nah Boeing itu kan juga bikin pesawat komersial. Kalau kontrak 100 juta dollar AS Apache, ini angka asal ya bukan berita, 35 persennya offset berarti 35 juta dollar AS itu bisa untuk PT DI produksi sayap 737 atau Dreamliner sehingga Indonesia bisa dapat tambahan ekspor, pajak, dan lapangan kerja,” tutur Silmy.

KOMPAS.com