Jokowi dan Lee Hsien Loong Bahas Zona Batam Bintan Karimun

Joint Press Statement Presiden Jokowi dan PM Singapura, Lee Hsien Loong, @Kemenlu RI

Singapura – Presiden Joko Widodo dalam kunjugan kenegaraannya ke Singapura menyatakan Indonesia akan serius menangani masalah zona perdagangan bebas di Pulau Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

“Kami ingin menyampaikan juga ingin menekankan sekali lagi, yang pertama untuk masalah Batam, Bintan dan Karimun. Kami ingin serius menyelesaikan masalah industrial zone, free trade zone yang ada di Batam, Bintan dan Karimun,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pernyataan pers gabungan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura, Selasa.

Setelah menyelesaikan permasalahan mengenai perizinan dan regulasi investasi di ketiga pulau tersebut, Presiden ingin mengundang, sekali lagi investor dari Singapura sebanyak-banyaknya untuk menanamkan investasinya di Kawasan Batam, Bintan dan sekitarnya.

Untuk menangani hal tersebut, Presiden menyatakan akan membuat satu kantor khusus yang menangani masalah regulasi agar dapat lebih menarik minat investor asing ke Indonesia.

“Kami tahu banyak permasalahan regulasi, kewenangan di daerah. Kami ingin membuat satu kantor khusus yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Bintan dan Karimun,” ujar Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyetujui gagasan kerjasama pariwisata Indonesia dengan Singapura sebagai satu paket destinasi.

“Kedua, saya setuju untuk Singapura dan Indonesia melakukan kerjasama promosi, menjadikan sebuah paket destinasi bersama dan kita harapkan dengan kerjasama promosi ini turis yang datang ke Singapura dan Indonesia menjadi lebih banyak dan naik dari tahun sebelumnya,” tambah Presiden.

Kemudian pada sektor kerjasama keamanan, presiden mengatakan telah menyetujui pertukaran informasi intelejen khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terorisme atau ISIS.

“Karena kita tahu ini menjadi tantangan hampir semya negara bukan hanya Indonesia yang sangat concern terhadap persoalan ini.”

AntaraNews.com