Roda Ekonomi Pasca Penggantian Menteri

Di tengah kecamuk perang ekonomi RRC melawan hegemoni AS dan aliansinya, Presiden RI Joko Widodo merombak personil kabinetnya. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja ekonomi yang terus memburuk.

Saya menyebutnya, Perekonomian Indonesia di ambang pintu krisis tak berkesudahan sejak dihentaknya kedaulatan ekonomi melalui pukulan nilai tukar pada 1997/1998. Sejak saat itulah gejolak ekonomi yg ditandai dengan jatuh bangunnya nilai tukar terus mendera Indonesia. Joko Widodo merespon situasi itu dengan Revolusi Mental, Trisakti dan Nawacita.

Setelah sah terpilih menjadi Presiden RI ke 7, Joko Widodo mengusung RPJMN 2015-2019 berisikan pembangunan infrastruktur. Dengan fokus ini Joko Widodo tidak sungkan mendengar anjuran IMF, Bank Dunia, ADB, OECD dan WEF agar mencabut subsidi pada sektor enerji.

Anjuran ini dilaksanakan setelah memilih personalia Kabinet KKK yg walaupun kompetensi tidak memadai tetap pemegang teguh dan pelaksana setia mekanisme pasar bebas. Maka sejak pelantikan Kabinet KKK pd 27 Oktober 2014 di berbagai media saya mengatakan, Kabinet K3 tidak dalam jiwa dan semangat merealisasikan Trisakti dan Revolusi Mental. Satu dua personalia kabinet yg direkrut dg rujukan politik berbagi kursi adalah orang orang baik yg tidak pada tempatnya.

Di bidang ekonomi lainnya, adalah sosok pemburu tahta dan kemudian bersikap “power and glory”, atau “enjoy the power”. Maka gejolak harga kebutuhan tak teratasi. Pertumbuhan melambat. Publik pun merasa perlu Presiden mengganti menteri yg kualitasnya tidak memadai. Maka beredarlah tujuh hingga 12 kursi menteri yg akan diganti. Dugaan orang benar bahwa setelah Idul Fitri 1436 pengumuman pergantian dilakukan. Tapi agak mengherankan, kenapa hanya lima kursi menteri dan satu selevel menteri.

Saya menduga ini adalah kompromi optimal dari Megawati, Luhut B Panjaitan, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Joko Widodo sendiri. Sulit dihindari berlangsungnya tekan menekan secara politik walau dilakukan dengan lembut.

Masalahnya, apakah gesekan politik berbuah pergantian enam orang itu demi keluhuran kepentingan nasional?
Ini pertanyaan sulit dijawab.

Panggung kekuasaan politik Indonesia sejak amandemen UUD 1945 pada 2001 selalu mempergelarkan perebutan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan luhur bangsa dan negara. Itu tercermin pada parpol peserta pemilu, Pilpres atau pemilihan di tingkat I atau II. Atas nama kepentingan, mereka berkampanye, Sebagainana Joko Widodo berkampanye Trisakti.

Giliran pada pemilihan aktor pelaksana dan penyelenggaraan pemerintahan, sejarah politik ekonomi Indonesia membuktikan, fundamentalisme pasar bebas yg menjadi penguasanya, mengekor hegemoni ekonomi politik di dunia. Akibatnya seperti sekarang, situasi ekonomi yg abnormal yg selalu berulang.

Dengan pergantian personil kabinet sekarang pun tidak ada jaminan situasi abnormal itu tdak berulang. Apalagi Darmin Nasution diposisikan sebagai Menko Perekonomian yang berarti kebijakan bermuatan neoliberal terjamin berkesinambungan (sustainability policy). Jaminan kesinambungan kebijakan neoliberal ini juga memperoleh pilar yang kuat.

Kalau di era SBY, pilar itu dilaksanakan Gita Wiryawan. Kini Thomas Lembong-lah pelaksananya. Itu terlihat dari latar belakang, jenjang karir dan penampilan kinerja mereka. Sementara Rizal Ramli akan kesulitan berbuat banyak di semester II ini disebabkan kebijakan ekonomi pada semester I sudah diberlakukan melalui APBN-P 2015 yg sesungguhnya tidak memihak pada rakyat itu.

Bersamaan dengan perang ekonomi AS vs RRC dan AS vs Rusia, jelas terhadap situasi eksternal Indonesia adalah negara yg tidak bisa apa-apa. Tetapi terhadap situasi nasional, saya meyakini bahwa di balik kesulitan ada kemudahan.

Pada artikel saya bertajuk “Terpuruknya Rupiah”, saya mngusulkan beberapa kebijakan. Namun melihat komposisi personalia Kabinet KKK spt yg diputuskan kemarin, saya tidak meyakini mereka akan mampu membuat kebijakan yang mnyegarkan. Makanya saya mnyebut, perombakan kabinet tidak mampu mngaratasi tekanan ekonomi selama tidak mengubah struktur perekonomian yang timpang dan kebijakannya masih berkarakter business as usual.

Itu berarti Trisakti, Revolusi Mental dan Nawacita tinggal kata-kata di tengah posisi bangsa menjadi pembantu di rumahnya sendiri dengan tuan yang datang dari berbagai bangsa. November 2007 saat saya dan kawan-kawan menggugat UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, saya mengingatkan,

Setiap kebijakan ekonomi yang melahirkan ketimpangan sesungguhnya kebijakan itu sedang mnyulut sumbu kresahan sosial. Sumbu yg tersulut itu ditandai dengan hukum yang ditransaksikan karena politik uang dan akhirnya memberi muatan makin mnurunnya kewibawaan.

Dalam sudut pandang inilah kita menyaksikan jabatan-jabatan negara, termasuk para menteri sekarang ini telah kehilangan martabatnya. Mudah-mudahan kesudahan jabatan itu memberi kedamaian, bukan cercaan apalagi penyesalan. Selamat bertugas.

Ichsanuddin Noorsy