30 Jet Tempur Jaga Natuna

F-16 TIBA DI LANUD ROESMIN NURJADIN
F-16 TIBA DI LANUD ROESMIN NURJADIN

Natuna – Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Pulau Natuna. Pulau yang susah payah dipertahankan dari klaim kepemilikan oleh Malaysia itu akan dijaga dengan kekuatan ekstra.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, saat melakukan kunjungan ke Pulau Natuna, Selasa (15/9), mengatakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan akan terus diperketat pengamanannya, termasuk Pulau Nunukan. Pengetatan pengamanan tersebut dengan maksud agar Indonesia tidak terkena dampak konflik di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

“Di sini pulau yang paling jauh di utara, salah satu pintu gerbang Indonesia. Di utara di Laut Tiongkok Selatan masih ada ketegangan, antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Tentu Amerika juga akan hadir di tengah-tengah ketegangan ini. Kita harus perketat keamanan kita,” kata Ryamizard.

Ia memastikan Indonesia tidak akan ikut campur dalam ketegangan tersebut. Hanya saja wilayah konflik yang berbatasan dengan perairan Indonesia ini perlu mendapat penjagaan lebih baik. Selain memberikan rasa aman bagi masyarakat Natuna, peningkatan keamanan juga dimaksudkan agar pembangunan ekonomi menjadi lebih baik.

Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan TNI untuk menambahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di Natuna ke depan. Setidaknya pemerintah berencana meletakkan satu flight atau empat pesawat tempur, tiga kapal tempur jenis korvet, lima kapal patroli, dilengkapi dengan beberapa unit drone atau pesawat tanpa awak untuk menjaga Natuna.

“Kapal tempur dan patroli juga harus siap menangkap pencuri-pencuri ikan yang berkeliaran di perairan Natuna. Pokoknya akan kita bikin aman,” katanya. Selain itu, masih ada dukungan berupa 30 pesawat tempur yang terdiri atas 18 pesawat tempur dari Lanud Supadio, Pontianak dan 12 pesawat tempur dari Lanud Roesmin Nurjadin di Riau. Selain Pulau Natuna, wilayah perbatasan di Merauke, Maluku, Tarakan, dan antara Sulawesi dan Kalimantan akan diperkuat pengamanannya.

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Lodewyk Pusung, mengatakan sebagai pulau paling utara Indonesia, Pulau Natuna memang perlu mendapat tambahan pasukan dan alutsista. Saat ini, Natuna hanya dijaga dua kompi Raider TNI AD. “Dua kompi jumlahnya 270 personel,” kata Lodewyk.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV, Laksamana Pertama Sulistyo, mengungkapkan kejahatan dan pencurian ikan paling sering terjadi di sekitar perairan Natuna. Karena itu, ia sangat mendukung penguatan baik di udara maupun laut.

Bupati Natuna, Ilyas Sabli, mengatakan hingga saat ini Pulau Natuna masih sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Pembangunan yang paling mendesak saat ini adalah perpanjangan dan peluasan Landasan Udara Ranai.

Tambahan Tiga Kapal Perang Besar
“Pulau ini terdepan tapi seolah tak ada penunggunya, angkatan perang kita disegani, tapi pulau ini kurang yang menjaganya,” ujar Ryamizard.

Menurutnya, peninjauan yang dilakukan ke Natuna untuk memberikan rasa aman dan amanah yang diberikan oleh pemerintah.
“Kalau gerbang utara ini kemasukan (masalah) bisa bahaya. Makanya, kami akan tempatkan pesawat tempur dan kapal tempur juga peralatan radar yang lebih baru dan drone untuk mengantisipasi serangan udara, begitujuga landasan Lanud akan dilebarkan,” kata Ryamizard.

Runway Lanud Ranai yang berada dalam Koops 1 TNI AU akan ditambah lebarnya dari 30 meter menjadi 45 meter. Hal ini dimaksudkan agar jika keadaan darurat Lanud bisa difungsikan secara optimal.

“Overlay dan pelebaran rencananya akan dilakukan, lebar 30 jadi 45 meter, sementara panjangnya dirasa sudah mencukupi 2,5 Km. Maksudnya jika keadaan darurat, mungkin pesawat bisa dua sekaligus terbang,” terangnya lagi.

Wilayah Ranai menurutnya diback-up operasi udara dari basis pesawat tempur Hawk Lanud Supadio, Pontianak.
Halaman selanjutnya »

Selain kekuatan udara, Kemenhan menurutnya akan menambah 3 unit kapal laut besar.

Untuk patroli, lanjutnya, minimal 5 unit kapal yang ditugaskan berpatroli setiap hari guna mengamankan dari aksi ilegal di lautan Indonesia oleh pihak asing.

“Selain Alutsista ditambah, tentunya pasukan juga ditambah, saya juga rencanakan bentuk pertahanan rakyat terlatih. Karena kalau ada apa-apa (serangan dsb), rakyat sudah mengerti tentang perang, ada lokasi-lokasi tertentu yang akan dibuat pelatihan semacam paramiliter untuk masyarakat tersebut,” terangnya.

Dari hasil kunjungan dan monitoring yang dilakukan ini, menurutnya pihak Kemenhan akan mengkaji aspek-aspek penting dalam penambahan alutsista dan personel secara efektif di Natuna.

Drone di Sekatung
Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menyatakan akan menempatkan satu unit drone di perbatasan Pulau Sekatung, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Vietnam dan Thailand guna menjaga pertahanan Indonesia.

“Nanti, akan kita tempatkan drone di Pulau Sekatung. Ini dilakukan agar prajurit yang berada di Pulau Sekatung bisa melakukan pengawasan dengan jarak sekitar 40 kilometer hingga 50 kilometer ke depan. Sehingga, mereka ini betul-betul menjadi mata dan telinga kita di Natuna dan di Jakarta,” kata Menhan usai mengunjungi Pospamtas Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu.

Menhan mengunjungi Pulau Sekatung dengan menggunakan dua helikopter dari Lanud Ranai, Kabupaten Natuna, dengan jarak tempuh sekitar 30 menit.

Menhan ingin melihat 20 orang prajurit dari TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang menjaga pulau terdepan Indonesia itu.

“Mereka sudah bertugas selama enam bulan. Mereka pun telah menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Ryamizard.

Hasil kunjungannya itu, kata dia, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti persediaan air bersih, listrik dan pembangunan barak bagi prajurit yang bertugas di Pospamtas Pulau Sekatung.

Rymizard berjanji akan memperbaiki sollar cell di sana yang kadang rusak, selain membangun dua barak dan aula, termasuk pos penjagaan di pospamtas itu.

Menhan mengakui jaringan komunikasi bagi pengguna telepon seluler masih mengalami kendala karena tidak ada menara, namun jaringan komunikasi untuk militer tidak bermasalah.

“Saya akan berkoordinasi dengan Menhub Ignasius Jonan agar memperhatikan masalah ini. Perhatian terhadap masalah jaringan komunikasi ini, tak hanya di Natuna saja melainkan di setiap perbatasan, seperti Kalimantan dan Papua,” kata Menhan.
Editor: Jafar M

Antara / Sinar Harapan

Sharing

Tinggalkan komentar