Pembentukan Perspektif Australia terhadap Indonesia

Pada tanggal 28 Oktober 2012, Perdana Menteri Australia Julia Gillard meluncurkan buku putih (white paper) Australia in the Asian Century, yakni sebuah “peta perjalanan untuk memandu Australia menjadi negara yang lebih maju dan berkembang, sebagai bagian dari daerah [Asia Pasifik] yang terbuka pada dunia,” sebagaimana dituliskan pada situs resminya (Australian Government, 2012).

Menilik lebih lanjut dari situs tersebut, diuraikan bahwa pemerintah Australia menugaskan pembuatan buku putih ini sejak September 2011, untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan ekonomis dan strategis pada wilayah Asia dan apa yang dapat dilakukan untuk memposisikan Australia pada abad Asia. Mereka melihat bahwa kencangnya skala dan laju perubahan Asia memiliki dampak yang sangat besar pada Australia yang memiliki kedekatan geografis. Ini memberi Australia posisi unik untuk “mengambil keuntungan dari perkembangan pengaruh wilayah Asia” (Australian Government, 2012).

Buku putih ini menampilkan hubungan Australia dengan berbagai negara di Asia, baik dari masa lalu hingga harapannya di masa depan, dan menjabarkan 25 objektif yang harus dicapai Australia di tahun 2025. (Salah satu contoh tantangan dari 25 objektif ini adalah, setiap sekolah di Australia perlu berhubungan dengan setidaknya satu sekolah di Asia, dan sepertiga dari pegawai negeri dan anggota dewan perusahaan diwajibkan sebagai ahli Asia.) Buku putih ini akan dilengkapi dengan berbagai dokumen pemerintah lain yang baru saja diluncurkan, seperti Strategi Jangka Panjang Pariwisata Nasional, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Dewan Penasihat Pendidikan Internasional,Task Force on Manufacturing and the Cyber White Paper, dan buku butih Pertahanan.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari lima mitra strategis (strategic partner) yang mendapatkan perhatian utama dalam buku putih ini. Buku putih ini menggarisbawahi peran Indonesia—dengan posisinya yang strategis, populasi yang besar dan ekonomi yang berkembang pesat: sebagai satu kekuatan utama dunia, dan juga sebagai pimpinan wilayah [Asia Tenggara] yang memiliki pengaruh global dan peran yang berkembang pesat dalam forum internasional. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa Asia “prioritas”—selain Mandarin, Hindi dan Jepang—yang akan diajarkan di sekolah-sekolah di Australia. Australia juga akan menunjuk perwakilan ASEAN yang akan berbasis di Jakarta. Buku putih ini juga menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia, antara lain dalam bidang kerjasama pertahanan (khususnya dalam pertukaran dan pelatihan bersama). Australia jelas sedang berusaha membangun hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia.

Buku putih ini diluncurkan di Lowy Institute, salah satu think thank terdepan Australia, seminggu setelah Australia memenangkan kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB (ABC Radio Australia, 2012). Peluncuran buku ini menimbulkan banyak perdebatan, baik di pihak Australia maupun Indonesia.

Di pihak Australia, misalnya, Tony Abbott (pimpinan Federal Opposition) dan Richard di Natale (Greens Senator) menyatakan bahwa buku putih tersebut berisi banyak retorika yang mudah ditebak. Meskipun semuanya adalah tujuan-tujuan yang baik, buku putih tersebut kurang menjabarkan secara rinci langkah-langkah dan komitmen yang akan dilakukan pemerintah Australia (ABC News, 2012).

Sementara di pihak Indonesia, ada kekhawatiran apakah Indonesia cukup stabil dan mampu menjadi salah satu pimpinan wilayah Asia Tenggara (Sulaiman, 2012). Selain itu, terasa adanya penekanan berlebihan pada potensi keuntungan ekonomi Asia yang menggiurkan, seiring dengan makin berkembangnya wilayah Asia, dan karenanya Australia harus segera memanfaatkannya. Hasrat dan dorongan untuk “mengenal” atau “berhubungan” dengan Asia terasa dilandasi oleh pertimbangan pragmatis, terutama karena adanya keuntungan ekonomi dan pertahanan. Ada kesan seolah-olah buku putih ini adalah deklarasi formal untuk menyatakan, “Now that you show promise to be economically significant, we’d like to make friends with you” (Anggraeni, 2012). Bahwa pemerintah Australia perlu mengadakan peluncuran resmi buku putih ini, seolah-olah Australia baru saja menyadari keberadaan dan pentingnya membina hubungan baik dengan Asia dan Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan dan keterputusan hubungan dan pemahaman Australia dengan salah satu tetangga terdekatnya (Lindsey, 2010).

Pertanyaannya adalah: (1) Kenapa, meskipun pemerintah Australia telah lama menyatakan komitmen mereka untuk terlibat lebih dalam dengan Asia, kesenjangan dan keterputusan hubungan dan pemahaman mengenai Indonesia terus bertahan di khalayak umum Australia? (2) Bagaimana persepsi khalayak umum Australia terhadap Indonesia, dan bagaimana ini dipengaruhi oleh persepsi Australia mengenai dirinya sendiri? (3) Apa yang membentuk persepsi-persepsi ini, dan kenapa aspirasi pemerintah Australia untuk membangun hubungan dekat dengan Indonesia kurang mendapat tanggapan baik dari masyarakat Australia pada umumnya? (4) Apa dampak buku putih ini pada hubungan Australia-Indonesia, dan apa yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan di dalamnya?

Tulisan ini akan berupaya untuk menjawab rumusan masalah di atas dengan mengkaji dan menganalisis hubungan sejarah Australia dengan Asia secara umum, dan dengan Indonesia pada khususnya. Berikutnya, saya akan menganalisis bagaimana media memainkan peran besar dalam pemebentukan pandangan stereotipe mengenai Indonesia di khalayak umum Australia. Bahan pembahasan yang digunakan adalah buku putih Australia in the Asian Century(Australia Government, 2012). Pembacaan ini akan dilengkapi dengan kajian pustaka dari jurnal-jurnal dan media Australia mengenai hubungan Australia dan Indonesia.

Hubungan bilateral Australia dan Asia telah terjalin jauh sebelum buku putih ini, sebagaimana juga dijabarkan pada bab tiga yang berjudul “Australia in Asia.” Menurut buku putih tersebut, pada dasawarsa pertama setelah Federasi di tahun 1901, cara pandang Australia umumnya masih berorientasi pada Kerajaan Inggris dan Eropa. Namun setelah Perang Dunia II, fokus strategis Australia berpindah ke Amerika dan wilayah tetangganya di Asia Pasifik. Dalam empat dasawarsa terakhir, Australia telah merubah ekonomi, masyarakat dan institusinya untuk menjadi lebih dekat dengan Asia (Australian Government, 2012).

“Keterlibatan dengan Asia (engagement with Asia)” sesungguhnya telah menjadi tema utama dalam kebijakan dan debat publik mengenai posisi dan tempat Australia di dunia setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir (Capling, 2008). Dinamika ekonomi Asia memang telah menarik berbagai pemerintah dunia untuk lebih memperhatikan wilayah ini, tapi Australia secara khusus di bawah pemerintahan partai Buruh Bob Hawke dan Paul Keating (1983-1996) melakukan langkah-langkah pasti untuk memposisikan dirinya—secara ekonomis, diplomatis, dan militer—pada wilayah Asia-Pasifik (Higgot & Nossal, 1997). Komitmen pada keterlibatan dengan Asia ini dilakukan oleh kedua belah pihak politis federal selama periode tersebut, meskipun Partai Buruh (1983-1996) dan Koalisi (1996-2007) menempuh pendekatan yang jauh berbeda dalam mencapai tujuan bersama ini. Khususnya bagi pemerintahan Keating, projek keterlibatan Asia ini berhubungan dengan agenda yang lebih besar untuk membangun identitas nasional Australia sebagai masyarakat kosmopolitan yang terletak di Asia, dengan peran internasional yang tidak melulu mencerminkan asal-usul Australia sebagai negara jajahan Inggris dan hubungan eratnya dengan Amerika Serikat (Capling, 2008).

Usaha partai Buruh ini banyak ditentang tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah di negara lain, tapi juga di Australia sendiri, yang menentang pembentukan identitas Australia melalui keterlibatannya dengan Asia. Setelah 1996, pemerintahan Koalisi yang dipimpin oleh John Howard mengurangi perhatian pada hubungan Australia dengan Asia, dan sebaliknya menekankan hubungan keamanan Australia-Amerika daripada dengan tetangga-tetangga Asianya.

Tidak dapat disangkal, hubungan Australia dan Asia ditandai dengan kekhawatiran dan kecurigaan yang panjang. Imigrasi besar-besaran para penambang emas dari Cina di pertengahan abad ke-19 menandai kekhawatiran pertama Australia mengenai kedekatan Asia dan orang-orangnya. Kekuatan militer Jepang mencekam sepanjang awal abad 20. Sementara pasca Perang Dunia II, komunisme yang merambak di Asia dipandang bermusuhan dengan Amerika dan pendukungnya, termasuk Australia (Philpott, 2001: 372).

Meskipun secara formal Australia sudah mendeklarasikan keinginannya meningkatkan kerjasama dengan Asia, pada kenyataannya, persepsi mayoritas khalayak umum pada kedua belah pihak masih dilandasi oleh kecurigaan, kekhawatiran dan ketakutan atas perbedaan budaya dan ancaman militer. Hubungan yang mendalam dan mutual antara Australia dan Asia sayangnya biasanya hanya diketahui, dikelola dan didukung oleh segelintir minoritas (petinggi ataupun intelektual).

Mayoritas warga Australia tampaknya tidak—atau belum?—menanggapi ataupun mendukung pernyataan pemerintahnya. Survei yang dilakukan oleh Lowy Institute menunjukkan bahwa hanya sepertiga dari warga Australia mendukung pembelajaran bahasa Asia, atau masuknya Australia dalam forum politik Asia. Jauh lebih sedikit warga Australia menginginkan investasi dan imigrasi Asia. Survei lain yang dilakukan oleh CPA Australia, suatu badan akuntan Australia, mendapati bahwa bisnis-bisnis di Australia (kecuali pertambangan dan pertanian) umumnya menilai pasar Asia sebagai jauh tidak penting dibandingkan dengan pasar domestik (The Economist, 2012). Padahal statistik menunjukkan bahwa mitra dagang terbesar Australia adalah blok Asia Tenggara ($88.7 milyar), Jepang ($76 milyar) dan Cina ($73.9), jauh di atas Amerika dan Eropa (Lindsey, 2010).

Sejarah hubungan Australia — Indonesia

Meningkatnya peran Australia sebagai bagian selatan dari Asia yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, adalah salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi semakin penting bagi Australia. Meskipun Indonesia mungkin hanya berada pada tingkat ke-13 mitra dagang Australia, Indonesia adalah negara ASEAN terbesar dari jumlah populasi dan luas wilayah, dengan populasi terbesar keempat di dunia (240 juta). Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, yang semenjak kejatuhan Suharto, menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Jakarta kini menjadi pos diplomatik terbesar Australia. Indonesia adalah penerima dana terbesar Australia, dengan beasiswa luar negeri terbesar di Indonesia saat ini berasal dari Australia (Lindsey, 2010).

Namun sama seperti hubungan Australia – Asia, pemahaman akan pentingya membangun hubungan baik Australia masih terbatas pada para petinggi dan pimpinan politik, dan tidak berlaku pada khalayak luas pada umumnya. Hubungan Indonesia dan Australia bahkan pernah dideskripsikan sebagai hubungan “tetangga yang aneh (strange neighbours)” (Ball & Wilson, 1991), karena kompleksitas dan kerumitan yang dihadapi kedua negara dalam menjaga dan mengembangkan hubungan bilateral mereka (Sulistiyanto, 2010). Kedua negara ini dekat secara geografis, tapi mereka merasa tidak mengenal satu sama lain dengan cukup dekat. Sebagai akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Persepsi masing-masing negara masih sangat didominasi oleh apa yang Presiden Yudhoyono sebut sebagai “preposterous mental caricatures (karikatur mental yang konyol)” (Lindsey, 2010: 35).

Pembangunan stereotipe Australia mengenai Indonesia

Masih banyak orang-orang Australia yang masih memandang Indonesia dengan curiga sebagai negara otoriter dengan diktator militer, atau negara dengan mayoritas Islam garis keras yang berusaha mengusir orang-orang Barat dan Nasrani dari negaranya (Lindsey, 2010: 36). Sikap Australia terhadap Indonesia pada umumnya dibangun dalam wacana berkelanjutan mengenai ketakutan dan kekhawatiran. Laporan dari Lowy Institute pada tahun 2006 mencatat bahwa mayoritas orang Australia menganggap Indonesia sebagai “sumber terorisme Islam yang berbahaya” dan merupakan ancaman pada Australia (Cook 2006: 2).

Citra dan metafora yang digunakan untuk mendeskripsikan masyarakat Indonesia dan asumsi mengenai karakter nasional “kami” dan “mereka” cenderung memperkukuh pandangan negatif mengenai Indonesia. Politisi, jurnalis dan akademisi pun terjerat dalam jaringan kekhawatiran dan ketakutan yang memiliki sejarah panjang ini. Meskipun tujuannya adalah untuk mengurangi kekhawatiran mengenai Indonesia di antara orang-orang Australia, deskripsi rutin dan wajar mengenai populasi Indonesia yang melebihi 200 juta, dengan tingkat kestabilan politik dan ekonomi yang rendah serta statusnya sebagai negara dengan populasi agama Islam terbesar terus menerus memainkan ketakutan Australia pada Asia secara mendalam (Philpott, 2001).

Media memainkan peran besar dalam pembentukan persepsi tersebut, yang akhirnya juga mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia Australia. Mahony (2008) mencatat bagaimana pasca 9/11, Indonesia seringkali dikaitkan dengan Islam atau dirujuk sebagai “tetangga Muslim” Australia, dan bukan lagi “tetangga Asia”. Padahal menurut Mahony (2008), nilai-nilai Islam Indonesia secara umum tidak berubah, dengan mayoritas penduduknya adalah Islam moderat (sebagaimana tercerminkan dari hasil pemilu dan kebijakan yang berlaku). Yang berubah, menurutnya, adalah persepsi umum dan persepsi media Australia mengenai Indonesia. Indonesia seringkali dibingkai dalam istilah Islam dan hubungannya dengan terorisme.

Analisis artikel-artikel media Australia secara individu memang menampilkan sudut pandang dan bahasa yang relatif netral dan objektif. Tapi secara keseluruhan, karena kurangnya media Australia menampilkan sudut pandang dan citra alternatif mengenai Indonesia di luar Islam garis keras, gambaran besar yang muncul mengenai Indonesia (dan Islam) menjadi negatif. Pemberitaan terus menerus mengenai ancaman “teroris Islam” di Indonesia, dan kegagalan pemerintah Indonesia untuk menanganinya, mengukuhkan citra stereotip Islam Indonesia dan hubungannya dengan fanatisme, irasionalisme, terorisme, serta pemerintahan yang tidak becus (Mahony, 2008).

Ketakutan dan kecurigaan umum ini telah lama dibangun oleh sejarah dan media. Pemberitaan yang terus menerus mengenai ancaman ekstremis militan terhadap kestabilan Indonesia menciptakan pandangan yang merendahkan dan buruk dengan menghubungkan Islam dengan faksi teroris. Ini terutama sangat dipengaruhi oleh dampak pemberitaan media mengenai bom Bali, Hotel Marriott, dan kedutaan Australia. Lindsey (2010) menuliskan bahwa sebenarnya kekhawatiran umum ini sangat tidak berbanding dengan kenyataan bahwa Australia memiliki berbagai peralatan pertahanan dan militer yang jauh lebih canggih dibandingkan Indonesia. Apalagi mengingat semenjak turunnya Suharto, militer Indonesia telah lama mengalami penurunan dan pelucutan peran dan kekuasaan.

Selain itu, penggambaran populer ini kerap kali melupakan kenyataan bahwa pasukan Indonesia sebenarnya malah tidak pernah bertempur di atas tanah Australia. Sementara Australia telah empat kali melakukannya di tanah Indonesia : melawan Jepang pada Perang Dunia II; bersama pasukan Inggris setelah Jepang menyerah di 1954; melawan Indonesia dalam konfrontasi di Kalimantan di awal 1960an; dan Timor Timur sejak 1999 (Lindsey, 2010).

Penggambaran stereotip Indonesia tidak terbatas pada penggambaran “maskulin” sebagai negara agresif (Lindsey, 2010: 37). Ada pula saat-saat Indonesia dipandang sebagai lemah, pasif, tidak mandiri, sebagai korban, seperti pada kasus Aceh setelah tsunami atau Yogyakarta setelah gempa bumi. Indonesia juga mengalami femininisasi dan seksualisasi. Bali kerap kali dlihat sebagai surga bagi orang-orang Australia untuk bersantai, bersenang-senang, melarikan diri, dengan tujuan utama berpesta, seks, dan narkoba, sebagaimana kita diingatkan dengan profil kriminal pelanggar narkoba seperti Schapelle Corby dan Bali Nine. Pemboman Sari Club dan Paddy’s Bar di tahun 2002, yang muncul bersamaan dengan adanya wabah SARS dan flu burung, sempat menghancurkan citra dan ekonomi pariwisata Bali, dan mengukuhkan ketakutan Australia pada Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, jumlah wisatawan Australia yang datang ke Bali di tahun 2009 telah kembali seperti biasa, bahkan jauh melebihi jumlah kedatangannya sebelum pemboman terjadi (Lindsey, 2010: 37).

Dibandingkan dengan Indonesia, orang-orang Australia umumnya melihat diri dan negaranya sebagai negara yang relatif jauh lebih terbuka, multikultural dan demokratis. Mereka merasa memiliki catatan sejarah yang baik dalam hal toleransi etnis, keterbukaan, hak asasi manusia, dan hukum yang stabil. Alasan sejarah yang biasanya diutarakan antara lain adalah bahwa: (1) Australia adalah salah satu demokrasi yang paling awal memberi hak perempuan untuk memilih, (2) sistem politis Australia telah berfungsi dengan baik pada 100 tahun pertamanya, (3) kekerasan inter-rasial relatif jarang terjadi, dan 4) ada kebijakan yang berkelanjutan mengenai komitmen pada keragaman kebudayaan.

Karena itu, banyak orang-orang Australia sulit menerima reputasi Australia di Asia Tenggara yang cukup berbeda dari pandangan mereka sendiri. Di Indonesia, Australia tak jarang sering dianggap sebagai bangsa yang rasis, sebagaimana dinyatakan oleh Yudhoyono pada pidatonya terhadap Parlemen Australia (Lindsey, 2010: 38). Ada setidaknya dua alasan yang menyebabkan bertahannya anggapan ini. Pertama, bahwa kebijakan White Australia baru dihilangkan secara resmi di tahun 1975. Meskipun sudah tidak lagi berlaku, kebijakan ini masih tetap tersimpan dalam ingatan banyak orang Indonesia, banyak dari mereka adalah tokoh pemerintahan senior seperti Yudhoyono.

Kedua, meskipun perempuan mendapat hak untuk mengikuti pemilihan umum, Australia kerap kali melupakan bahwa hak tersebut terbatas pada perempuan kulit putih. Orang-orang Aborigin, yang merupakan warga “asli” benua Australia, justru harus menunggu hingga 1967 untuk mendapatkan hak memilih. Ini menunjukkan bertahannya dominasi dan arogansi kulit putih yang dianggap de factomerepresentasikan seluruh Australia, dan kurang diperhatikannya kaum minoritas dalam pembahasan isu-isu penting seperti demokrasi, multikulturalisme dan toleransi etnis.

Simpulan

Perdana Menteri Julia Gillard telah menandaskan pada peluncuran buku putih ini bahwa Indonesia adalah negara Islam yang demokratis, dan Indonesia mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam rencana masa depan Australia karena kedekatan geografisnya, dan perannya yang makin penting dengan populasi dan wilayahnya yang besar. Pimpinan-pimpinan Australia dan Indonesia telah lama menjalin hubungan diplomatis dan kerjasama yang makin erat.

Tapi sama seperti kasus Australia – Asia, pemahaman akan pentingya membangun hubungan baik Australia masih relatif terbatas pada para petinggi dan pimpinan politik, dan tidak berlaku pada khalayak luas pada umumnya. Pengetahuan umum Australia mengenai Indonesia seringkali dilandasi ketidaktahuan, semacam rasa tidak suka yang implisit, ketakutan, rasa kasihan atau bahkan eksploitasi. Meskipun pandangan-pandangan ini muncul berdasarkan kenyataan, seringkali citra yang timbul sangat stereotip, reduksionis, tapi pandangan secuil ini membentuk gambaran besar pada umumnya. Indonesia dilihat sebagai negara yang inferior, mengancam, dengan pemerintahan yang lemah.

Keinginan Australia untuk “mengenal” dan membina hubungan dengan Indonesia masih terlalu didominasi oleh pertimbangan keuntungan ekonomi dan kepentingan pertahanan. Meskipun keduanya adalah aspek yang penting, pembangunan pemahaman budaya, bahasa dan penjalinan persahabatan sebagaimana yang dilakukan dan dianjurkan oleh tokoh-tokoh seperti Herbert Feith masih sangat kurang mendapat perhatian atau komitmen yang konkrit (Anggraeni, 2012).

Bahwa semacam buku putih ini perlu diluncurkan untuk menegaskan kebijakan pemerintah Australia untuk merangkul Asia, menunjukkan kesenjangan persepsi populer Australia pada Asia, dan Indonesia pada khususnya. Australia masih kurang menyadari pentinya mempelajari bahasa dan budaya tetangganya. Seperti kata ekspat Australia James Wolfensohn, mantan kepala dari Bank Dunia (Lindsey, 2010: 40), Australia perlu untuk belajar tidak hanya terus menerus berorientasi pada Amerika dan Eropa. Demi kelangsungan hubungan yang bilateral yang lebih baik dan mutual, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih sistematis untuk memperdalam pengetahuan satu sama lain mengenai tetangga dekatnya.

Mengingat kepentingan strategis Indonesia pada Australia (dan sebaliknya), perlu dilakukan solusi untuk mengangkat larangan perjalanan pendidikan ke Indonesia, dan kajian Indonesia dan Asia perlu mulai ditawarkan dan dikembangkan lagi di sekolah-sekolah dan universitas-universitas dengan lebih intensif. Media perlu dianalisis dan diajak bekerjasama untuk menghindari pendekatan-pendekatan yang terlalu reduksionis dan stereotipe, untuk mulai menggali lebih dalam hal-hal dan menawarkan sudut pandang lain mengenai Indonesia. Lindsey (2010: 41) menegaskan perlunya pemerintah Australia untuk menindaklanjuti retorika-retorika simpatik mengenai Indonesia, dan mengalokasikan dana dan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman Indonesia di Australia. Bisnis sebaiknya juga tidak melihat Indonesia sekedar sebagai pasar potensial, tapi juga sebagai investasi. Tanpa perubahan-perubahan ini, stereotipe-stereotipe, ketakutan dan kecurigaan pada Indonesia akan terus bertahan, mengurangi hubungan bilateral yang dekat antara Australia dan Indonesia, dan sesungguhnya berpotensi membahayakan keamanan dan pertumbuhan Australia sendiri.

Daftar Pustaka

Australia Government. (2012). Australia in the Asian Century: White Paper October 2012. Australia in the Asian Century Implementation Task Force, Department of the Prime Minister and Cabinet. Canberra: Commonwealth of Australia.

Australian Government. (2012). Australia in the Asian Century. Retrieved November 11, 2012, from Australia in the Asian Century: http://asiancentury.dpmc.gov.au/

ABC News. (2012, October 29). As it happened: Australia in the Asian century. Retrieved November 12, 2012, from ABC News: http://www.abc.net.au/news/2012-10-28/live-coverage-australia-in-the-asian-century/4337812

ABC Radio Australia. (2012, October 19). ABC Radio Australia. Retrieved November 12, 2012, from Australia menangkan kursi di Dewan Keamanan PBB: http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-10-19/australia-menangkan-kursi-di-dewan-keamanan-pbb/1032884

Anggraeni, D. (2012, November 2). Australia is coming to Asia, speaking Asian languages. The Jakarta Post .

Ball, D., & Wilson, H. (1991). Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship. Sydney: Unwin Hyman.

Capling, A. (2008). Twenty years of Australia’s engagement with Asia. The Pacific Review , 21 (5), 601–622.

Commonwealth of Australia. (2011, December). Australia in the Asian Century. Canberra, Australia: Commonwealth of Australia.

Higgot, R. A., & Nossal, K. R. (1997). The International Politics of Liminality: Relocating Australia in the Asia Pacific. Australian Journal of Political Science , 32 (2), 169-186.

Lindsey, T. (2010). ‘Preposterous Caricatures’: Fear, Tokenism, Denial and the Australia-Indonesia Relationship. Dialogue , 29.

Mahony, I. (2008). From Tolerance to Terror: Representation of Indonesian Islam in the Australian Press. 17 th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia.Melbourne.

Philpott, S. (2001). Fear of the Dark: Indonesia and the Australian National Imagination. Australian Journal of International Affairs , 55 (3), 371-388.

Sulaiman, Y. (2012, 11 2). With the Asian Century Fast Approaching, Indonesia Needs to Make Sure It’s Ready. Retrieved 11 12, 2012, from Jakarta Globe: http://www.thejakartaglobe.com/opinion/with-the-asian-century-fast-approaching-indonesia-needs-to-make-sure-its-ready/553755

Sulistiyanto, P. (2010). Indonesia-Australia Relations in the Era of Democracy: The View from the Indonesian Side. Australian Journal of Political Science , 45 (1), 117-132.

The Economist. (2012, 10 31). The Asian-Pacific Future: It’s Australian for “Asian century”. Retrieved 11 12, 2012, from The Economist: http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/10/asian-pacific-future

*17 November 2012 -Tulisan ini saya buat untuk tugas kuliah. Semoga berguna.

Oleh : Kulimanggul