KKP Gandeng PT PAL Produksi Kapal Nelayan

nelayan-2

Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap R. Narmoko Prasmaji menyatakan siap untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yaitu program bantuan 3 ribu kapal untuk nelayan dengan berbagai ukuran. Kementerian telah menganggarkan Rp 4 triliun.

“Tentu harus segera diwujudkan. Kapal sebanyak 3 ribu dengan berbagai ukuran menjadi kebutuhan nasional karena kapal pelaku IUU sudah tidak beroperasi. Untuk mengisi kekosongan akan kita lakukan kembali,” kata Narmoko Prasmaji kepada Radio Republik Indonesia, Selasa (22/9/2015).

Seperti diketahui, Menteri Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan kebijakan penghentian izin sementara (moratorium) kapal eks asing diatas 30 gros ton (GT). Hasilnya, kapal eks asing banyak yang dipaksa keluar dari laut Indonesia.

Selain itu, kebutuhan kapal di dalam negeri dengan berbagai ukuran terus meningkat. Kapal tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, di larang untuk beroperasi. Demi mewujudkan program bantuan kapal untuk nelayan, KKP akan menggandeng PT PAL Indonesia. Rencananya KKP akan bertemu dengan PT PAL. Jadi kapal untuk nelayan adalah buatan dalam negeri.

“Tidak dikerjakan kita sendiri. Tidak dikerjakan satu perusahaan namun dikerjakan bersama-sama dengan konsorsium besar dan di komandani dengan PT PAL. Hari Rabu kita ketemu dengan PT PAL. Minggu depan kita undang 200 galangan kapal di Indonesia. Kita undang mereka untuk berpartisipasi. Kita ingin semuanya berpartisipasi”.

KKP juga akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KKP juga akan memberlakukan e-Katalog. Sesuai dengan perintah Menteri Susi Pudjiastuti, sektor hulu seperti penangkapan ikan harus dilakukan oleh nelayan Indonesia. Kedepan, penangkapan ikan harus mempergunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Di laut untuk penangkap ikan tidak diperkenakan investasi dari asing, sepenuhnya yang menangkap adalah ikan adalah nelayan Indonesia. Di darat, untuk industri, Ibu Menteri ingin memperjuangkan kalau bisa 60 persen bahkan 100 persen investor asing sehingga bisa menyerap tenaga kerja,” tegasnya.

RRI.co.id

Sharing

Tinggalkan komentar